Yogyakarta | Pusat Studi Energi (PSE) UGM bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang didukung oleh Ford Foundation dalam melaksanakan kegiatan Diseminasi untuk Kerangka Kebijakan dalam Mendukung Implementasi Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia. Kegiatan FGD ini dihelat di Hotel Pullmans Hotel and Resorts, Jakarta yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari penuh pada tanggal 27 Agustus  2024. Peserta dari kegiatan Diseminasi ini, diantaranya Sekretariat JETP, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power, PT PLN Energi Primer Indonesia dan Perhutani.

Pada sesi awal, beliau, Bapak Prof. Sarjiya sebagai kepala Pusat Studi Energi (PSE) UGM memberikan sambutan terkait bagaimana penerapan proses transisi energi di Indonesia dengan juga melibatkan peran serta dari masyarakat sekitar dengan prinsip “No One Left Behind”. Dalam hal ini, PSE UGM telah mengeluarkan sebuah dokumen panduan bagi semua pembangku kepentingan dalam berperan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan

Selanjutnya, acara dibuka oleh Ibu Maryati Abdullah , selaku program officer dari Ford Foundation. Dalam sambutannya, beliau juga menyampaikan lesson learned dari berbagai negara yang telah melalui masa transisi energi dari energi fosil ke energi ramah lingkungan. Serta implementasi penggunaan just transition fund dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan seperti halnya di Inggris. Beliau juga meyakini bahwa sektor energi merupakan kontributor terbesar dalam emisi CO2 sehingga dibutuhkan langkah strategis yang meliputi pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi utamanya berprinsip “No One Left Behid”.

Acara yang dimulai pukul 09:30 pagi berjalan sangat baik, tentunya dengan konsep diskusi yang santai namun tetap serius. Di dalam kegiatan tersebut, tim peneliti PSE UGM yang terdiri dari lintas disiplin mencakup aspek teknis, aspek finansial, aspek sosial dan aspek legal menyampaikan hasil kajian untuk mendukung transisi energi berkeadilan di Indonesia dengan mengangkat tema keterlibatan masyarakat dalam mendukung program PLTU Co-firing di 52 PLTU di Indonesia. Aspek teknis yang diwakili oleh Ekrar Winata menyampaikan bahwa program Co-firing merupakan salah satu viable option menuju terminasi PLTU untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Dimana secara potensi, Indonesia yang merupakan negara agraris memiliki potensi biomassa yang dapat memenuhi kebutuhan 5% co-firing pada PLTU. Namun yang menjadi catatan adalah ketersediaan industri biomassa yang dapat memasok kebutuhan PLTU. Dari 4 PLTU yang telah dilakukan kajian yaitu, PLTU Pelabuhan Ratu di Sukabumi (Jawa Barat), PLTU Labuan di Pandenglang (Banten), PLTU Pacitan di Sudimoro (Pacitan), dan PLTU Anggrek di Illangata (Gorontalo) baru dapat melaksanakan co-firing di persentase 1-2%.

Di dalam kesempatan selanjutnya, Bapak Ardyanto Fitrady, Ph.D sebagai peneliti untuk bidang ekonomi di PSE UGM juga menyampaikan kapabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di area PLTU Pelabuhan Ratu yang dapat menjadi aktor penyedia biomassa. Selain itu Bapak R. Derajad Sulistyo Widhyharto juga menyampaikan hasil mengenai kegiatan pemetaan sosial yang telah dilakukan untuk berbagai pemangku kepentingan di sekitar area 4 PLTU. Beliau juga mengidentifikasi bagaimana distribusi manfaat yang telah terjadi dari pelaksanaan PLTU Co-firing selama ini, dimana kegiatan tersebut telah mentrigger kegiatan perekonomian baru di masyarakat utamanya sebagai penyedia biomassa. Di sesi akhir pemaparan PSE UGM, Kenley Wijaya kemudian memaparkan bahwa transisi energi berkeadilan perlu melibatkan peran dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah Penugasan Urusan Pengelolaan EBT oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa yang belum memiliki kewenangan/dasar penugasan pengelolaan urusan EBT, padahal Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dapat memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang daerahnya sehingga bisa berperan lebih

Setelah sesi penyampaian hasil kajian oleh PSE UGM, sesi berikutnya merupakan sesi penanggap yang disampaikan oleh beberapa narasumber dari Sekretariat JETP, PT PLN (Persero), Kementerian ESDM, dan KLHK. Pada kesempatan pertama, Bapak Paul Butar Butar dari Sekretariat JETP menyampaikan concern terkait pentingnya menjaga sustainability dari ketersediaan pasokan biomassa. Dengan begitu ekosistem perekonomian baru akan terbentuk di tengah-tengah masyarakat setempat yang berdekatan dengan lokasi PLTU. Selanjutnya catatan penting datang dari PT PLN (Persero) yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin selaku Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) dalam melaksanakan program co-firing adalah kurangnya minatnya industri penyedia biomassa dikarenakan isu harga yang kurang kompetitif. Sehingga saat ini pelaksanaan co-firing baru sebatas pemanfaatan limbah biomassa dan akan ditingkatkan untuk pengelolaan lahan kritis yang dapat menjadi lahan penanaman biomassa untuk lebih berkelanjutan. Sementara itu, KLHK dan ESDM menyampaikan dukungan penuh dan menyambut baik pelaksanaan program co-firing. Dalam hal ini KLHK telah memiliki perhutanan sosial yang dapat menjadi salah satu lokasi lahan untuk penanaman hutan tanaman energi dan dapat dikelola oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Peraturan ini merupakan sebagai bagian untuk mempercepat pencapaian target energi terbarukan dalam bauran energi nasional, menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan kebijakan energi nasional, dan mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan melalui peranan masyarakat dalam penyediaan biomassa sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap

Di akhir sesi kegiatan diseminasi ini, Prof Sarjiya menutup dengan menyampaikan harapan bahwa perlu adanya kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung transisi energi berkeadilan di Indonesia. Hal ini dapat terwujud dengan mengenali peran dari masing-masing pihak. Sehingga prinsip No One Left Behid pada proses transisi energi di Indonesia dapat diwujudkan.

Pada tahun 2021, melalui agenda COP26 Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Berbagai rencana jangka panjang dan peta jalan telah dikembangkan oleh beberapa Lembaga pemerintahan maupun Kementerian untuk memenuhi target ini. Namun demikian, masih terdapat celah yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam menjalankan proses transisi energi ini – apakah proses transisi energi telah berjalan secara inklusif dan berkeadilan? Apakah semua pihak memiliki kesempatan untuk berperan, berkontribusi, dan menentukan proses transisi energi yang mampu memenuhi target pemerintah dan juga mencapai kesejahteraan bersama?

Perempuan memiliki peran yang krusial dalam sektor energi, terutama dalam konteks transisi energi. Perempuan membawa beragam perspektif dan juga gagasan inovatif yang penting bagi pengembangan solusi kreatif terhadap permasalahan yang kompleks. Keberagaman gagasan dapat membawa proses transisi energi menjadi proses yang lebih efektif dan berkelanjutan. Namun demikian, dimensi gender secara garis besar belum mendapatkan perhatian dan seringkali tidak ada dalam diskusi mengenai transisi energi.

Pusat Studi Energi UGM dengan dukungan Asian Development Bank dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah melaksanakan kajian dengan tajuk Women in the Energy Transition in Indonesia yang dipaparkan dalam validation event yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini diikuti oleh berbagai kelompok pemangku kebijakan mulai dari Kementerian seperti KPPPA, KLHK, Bappenas, Kemendes, dan Kemenkeu hingga lembaga penelitian dan organisasi non-pemerintah seperti TREC-UI, GIZ, Medco, Ibeka, dan Oxfam.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Veronica Mendizabal Joffre, Senior Gender and Social Development Specialist, Climate Change and Sustainable Development Department sebagai perwakilan dari ADB diikuti oleh sambutan dari Rini Handayani, S.E., M.M., Plt. Deputi bidang Kesetaraan Gender, KemenPPPA. Pembukaan ditutup dengan sambutan oleh Prof. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D. selaku Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan hasil studi oleh Wangi Pandan Sari, S.T., M.Sc., Ph.D selaku peneliti, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel sebagai tanggapan dari pemaparan hasil studi yang dipandu oleh Dwi Novitasari S.T., M.Sc. Dalam diskusi panel tersebut, PSE UGM menghadirkan beberapa panelis, yaitu Dini Maghfirra, Development Planning Officer – BAPPENAS; Irwan Dharmawan, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu; Derina, Excecutive Vice President of Compliance, PT PLN Persero; Kus Prasetiahadi, Kemenkomarves; dan Dra. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, KemenPPPA. Diskusi panel diikuti oleh sesi tanya jawab dengan penanya dari berbagai institusi seperti KLHK, Tropical Renewable Energy Center (TREC) Universitas Indonesia, IBEKA, Yayasan Penabulu, dan juga KPPPA.

Dra. Eko Novi Ariyanti Rahayu dari KPPPA memaparkan bahwa strategi pengarusutamaan gender tidak hanya berkaitan dengan kelompok perempuan, namun juga memastikan bahwa semua kelompok memiliki akses dan juga partisipasi control yang sama terhadap hasil pembangunan, oleh karena itu data menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan kesetaraan akses dan partisipasi. Sementara itu, Dini Maghfirra dari Bappenas menjelaskan bahwa integrasi gender kedalam transisi energi merupakan tugas untuk semua.

Green hydrogen menjadi semakin penting seiring dengan kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan ketahanan energi. Proses produksinya, yang menggunakan sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin, menawarkan potensi besar dalam mereduksi emisi karbon serta menyediakan sumber energi yang bersih dan aman.

Untuk itu, Pusat Studi Energi UGM berkolaborasi dengan Universitas Groningen mengadakan acara Summer Course yang bertajuk “Hydrogen’s Role in Energy Transition: Perspective and Challenges” pada tanggal 19-23 Agustus 2024. Acara ini diselenggarakan di ERIC, Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta serta diikuti oleh para akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan perwakilan dari sektor energi, termasuk dari Kementerian Keuangan dan perusahaan energi seperti PT. PLN, PLN EPI dan PT. PERTAMINA.

Rektor UGM, Prof. Ova Emilia membuka Summer Course dengan pemukulan gong, yang dilanjutkan penandatanganan MoU Pusat Studi Energi UGM berkolaborasi dengan Universitas Groningen dan Ecadin serta peresmian Hydrogen Valley Yogyakarta. Hydrogen Valley Yogyakarta diharapkan dapat menjadi ekosistem riset dan pengembangan hidrogen yang terintegrasi di Indonesia. 

Summer Course ini terdiri dari beberapa sesi yakni presentasi, diskusi panel dan workshop. Acara ini menghadirkan keynote speaker Prof. Eniya L. Dewi dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi, serta pembicara internasional dari University of Groningen dan Kyushu University. Mereka membahas perkembangan teknologi dan kebijakan terkait hydrogen serta tantangan dan peluang dalam transisi energi global.

Prof. Dr. Ir. Deendarlianto mengatakan para peserta yang ikut dalam summer course ini diharapkan dapat mengimplementasikan teknologi hydrogen dalam kebijakan dan strategi nasional untuk menghadapi tantangan energi dan perubahan iklim. Apalagi penggunaan hydrogen sebagai energi alternatif diyakini dapat membantu menurunkan emisi karbon, memperkuat ketahanan energi nasional serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pusat Studi Energi (PSE) UGM berkolaborasi dengan beberapa universitas dalam dan luar negeri dalam program Net Zero Carbon Communities (NZCC). Program ini melibatkan sejumlah peneliti dari berbagai institusi, antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Pennsylvania State University, University of Colorado – Boulder dan pemerintah Kota Makassar. Program ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, U.S. National Science Foundation (NSF) dan Pemerintah Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar secara bertahap bekerja mewujudkan Kota Makassar menjadi kota Smart City dan Low Carbon Emission, antara lain dengan mengintegrasikan sistem energi terbarukan. Dalam komitmen untuk mengurangi emisi karbon, sebagai salah satu tahap dari program yang telah berjalan sejak tahun 2020, tim kolaborasi mengimplementasikan pemasangan solar panel di beberapa daerah, seperti Kelurahan Tanjung Merdeka, Kelurahan Bira serta Kelurahan Buntusu dengan bantuan pembiayaan dari Pemerintah Amerika Serikat. Solar panel tersebut digunakan utamanya sebagai penggerak pompa air kolam ikan di perkotaan. Lokasi-lokasi dipilih antara lain agar juga mampu memenuhi tujuan pemberdayaan komunitas perkotaan dan peningkatan kemampuan dalam memenuhi peluang terkait pekerjaan hijau (green job).

Komposisi PLTU yang berkontribusi lebih dari 50% dari total pembangkitan listrik pada sistem ketenagalistrikan nasional, maka peranan batu bara menjadi sangat krusial untuk menjaga security of supply, tarif listrik yang terjangkau, penyangga baseload sistem kelistrikan, dan pemenuhan bahan bakar dari aset PLTU yang sudah terbangun. Namun terdapat tantangan penyediaan energi batu bara seperti availability, accessibility, affordability dan acceptability.

Meski dengan segala tantangan tersebut, keberadaan batu bara masih sangat dibutuhkan dalam penyediaan energi listrik secara andal. Selanjutnya, sesuai target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) pada tahun 2030 dan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060, PLN dalam RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik) 2021 menunjukkan arah transisi energi dalam perencanaan penyediaan energi listrik di Indonesia. Dokumen ini menetapkan target meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam matriks energi Indonesia. Tantangan utama dalam pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia meliputi aspek teknis, keuangan, regulasi, dan sosial.

PLN dalam hal ini memprogramkan co-firing biomassa pada PLTU sebagai salah satu aksi mitigasi cepat dalam kategori Renewable Energy (RE) pada sektor energi sekaligus sebagai tahapan transisi energi menuju NZE tahun 2060. Co-firing biomassa untuk PLTU merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target tersebut karena jenis biomassa yang beragam, ketersediaannya yang melimpah, kemampuannya untuk mereduksi emisi karbon, dan minimnya penyesuaian infrastruktur yang diperlukan di pembangkit sehingga dapat lebih cepat diimplementasikan.

Namun, hal yang perlu dikritisi pada co-firing biomassa ini adalah rantai pasok biomassa dan komponen penyusun harga biomassa untuk co-firing dimana ekosistem biomasa termasuk yang berbasis limbah belum berkembang secara matang seperti batu bara dan energi primer lainnya. Sumber pasokan biomassa yang tersebar, perlunya pemrosesan bahan mentahnya secara sederhana hingga rumit, sebagian keberadaannya yang jauh dari PLTU, serta konflik sosial dalam tahapan penyediaanya merupakan tantangan utama rantai pasok biomassa. Tantangan ini perlu didorong dengan kebijakan harga biomassa yang selama ini dibatasi dengan harga DMO batu bara dengan meningkatkan efisiensi rantai pasok penyediaan batu bara, selain itu juga perlu mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis untuk UMKM agar rantai pasok dan harga keekonomian biomassa dapat bersaing dengan energi primer lain.

Oleh karena itu, PT. PLN menyeleggarakan Forum Group Discussion ini pada tanggal 23 Juli 2024 yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko, tantangan serta mitigasinya pada rantai pasok dan komponen pembentuk harga batu bara, biomassa, dan EBT lainnya; peran strategis penyediaan biomassa termasuk yang berbasis limbah dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk implementasi co-firing PLTU; mendapatkan dukungan pemerintah dalam aspek kebijakan, regulasi dan subsidi/kompensasi bahan bakar energi primer; perbandingan biaya investasi pembangkit baseload dan LCOE co-firing biomassa dengan EBT lainnya (solar panel dengan battery, PLTU CCU atau CCUS, wind power, hydro power, geothermal, PLTSa, dan green hydrogen). Forum Group Discussion ini dihadiri oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT. PLN (Persero), PT. PLN Nusantara Power, PT. PLN Indonesia Power, PT. PLN Energi Primer Indonesia, Asosiasi Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia serta para akademisi Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung.

Kepala PSE, Prof. Sarjiya menghadiri acara FGD One on One Draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 pada tanggal 10-12 Juli 2024. Acara ini bekerja sama dengan United Nations Office for Project Services (UNOPS) serta dihadiri oleh Kementerian ESDM serta para pakar akademisi UGM. Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Ditjen Ketenagalistrikan telah menyelesaikan draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060. Untuk menyempurnakan draft tersebut, maka Prof. Sarjiya memberikan masukan serta review terkait kesiapan implementasi draft RUKN

Pada tanggal 16-17 Juli 2024, PSE hadir dalam Policy Stakeholders Dialogue Indonesia’s water-Energy-Food Security Nexus Framework. Acara ini dinisiasi oleh UNDP, UK-FCDO dengan Bappenas. Acara pada hari pertama dibuka oleh Bapak Norimasa Shimomura sebagai perwakilan dari UNDP Indonesia Resident Representative, Ibu Felicity Le Quesne, Team Lead of Low Carbon Policy and Finance (Indonesia), British Embassy, dan Ibu Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc. selaku Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas RI.

Presentasi hari pertama dilakukan oleh Dr. Aries Purwanto, selaku UNDP Policy Consultant. Beliau memaparkan tentang konsep water-energy-food (WEF) nexus serta keterkaitannya dengan ekosistem yang perlu dijaga. Dr. Aries menjelaskan pula bahwa Indonesia memiliki 416 kabupaten, 98 kota, 38 provinsi yang mana perlu perencanaan lokal yang komprehensif. Pemerintah Daerah perlu membuat perencanaan dengan mempertimbangan local production system, industrialization dan carrying capacity. Presentasi kedua dilakukan oleh Janez Susnik, Ph.D., UNDP Senior Policy Advisor dari Delft University. Contoh-contoh system thinking pada WEF Nexus dipaparkan dengan sangat menarik. Contoh implementasi juga diberikan untuk memberikan gambaran kepada para peserta.

Di hari kedua, Prof. Sarjiya, Ph.D., kepala PSE UGM mempresentasikan tentang teknologi untuk mendukung WEF Nexus di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya ada banyak pilihan teknologi yang spesifik pada permasalahan yang ada. Maka, yang perlu dilakukan pertama adalah identifikasi masalah untuk selanjutnya teknologi menyesuaikan pada nilai ekonomi/finansial dan regulasi. Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam implementasi teknologi yang perlu diperhatikan juga adalah faktor sosial masyarakat. Hal ini akan berpengaruh signifikan pada keberlanjutan teknologi akan telah dibangun.

Presentasi terakhir dari Ibu Beria Leimona, Senior Scientist Landscape Governance and Investment at World Agroforestry Centre (cifor-icraf). Beliau menjelaskan tentang integrated landscape, innovative financing and business model dengan studi kasus di Indonesia. Ibu Lei menjelaskan bahwa ada banyak pilihan untuk financing, namun diperlukan ekosistem yang mendikung untuk dapat mengakses pendanaan tersebut. Jenis pendanaan pun bermacam-macam, mulai dari ultra micro hingga pembiayaan besar. Masyarakat perlu memahami hal-hal yang disyaratkan untuk bisa mengakses dana tersebut. Untuk itu, meskipun berbagai capacity building telah dilakukan, namun dirasa masih perlu terus dilakukan agar masyarakat lebih paham dan bisa melakukan aksi untuk mengakses pendanaan di bidang WEF nexus.

Kepala PSE, Prof. Sarjiya menghadiri acara Roundtable Discussion dalam rangka AAS-in-Asia Conference 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024 di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Roundtable discussion ini bertemakan “Interdisciplinary thinking and approaches to energy and environmental challenges: issues, best practices, and future direction”

Acara ini memiliki beberapa kegiatan diantaranya adalah sesi panel, keynote speakers, pameran buku, special sessions dan events. Acara ini diikuti oleh peserta AAS-in-Asia 2024 dengan pembicara dari UGM maupun international scholars/researchers. Pembicara dari UGM meliputi Prof. Sarjiya sebagai Kepala Pusat Studi Energi, Prof. Djati Mardianto sebagai Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup, serta Dr. Sri Margana dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya.

Para pembicara akan membahas nilai pemikiran dan pendekatan interdisipliner serta mengusulkan cara untuk mengkaji tantangan energi dan lingkungan secara efektif untuk masa depan yang berkelanjutan dengan menggunakan perspektif dan pendekatan interdisipliner.

Tim Pusat Studi Energi UGM yang diketuai Prof. Mahfud Sholihin, Ph.D., Ak., CA., CPA (Aust) menerima kunjungan dari Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Hasan Ali Bassam Kasuba, Rabu (15/7). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya untuk membahas hasil kajian evaluasi dampak pertambangan dan hilirisasi di Halmahera Selatan. Dalam kegiatan tersebut hadir pula Prof. Dr. apt. Puji Astuti, M.Sc. selaku Direktur Kemitraan dan Relasi Global serta Kepala Pusat Studi Energi (PSE) UGM Prof. Ir. Sarjiya, S.T., MT., Ph.D., IPU.

Kedua pihak membahas hasil kajian tim PSE UGM yang diselenggarakan Januari-April tahun 2024. Seperti yang diketahui, aktivitas pertambangan dan hilirisasi sedang tumbuh di Kabupaten Halmahera Selatan lebih khususnya di Pulau Obi. Kegiatan hilirisasi yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang digalakkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, dibahas tentang bagaimana dampak ekonomi dan perkembangan wilayah aktivitas hilirisasi nikel di Pulau Obi khususnya di Desa Kawasi dan Soligi.

Prof. Puji Astuti, menyebutkan bahwa ke depannya kerja sama ini tidak hanya sebatas pada bidang layanan isu hilirisasi, tetapi juga pada kerja sama pemberdayaan masyarakat maupun multisektor yang lain. Salah satu bentuk kerja sama yang strategis dilakukan adalah program peningkatan SDM. Hal tersebut diamini pula oleh Prof Sarjiya di mana PSE UGM juga mendukung upaya pengembangan SDM dengan upaya pendampingan SMK Unggulan.

Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menuturkan bahwa kerja sama kemitraan ke depannya dengan perguruan tinggi unggulan nasional memiliki nilai strategis bagi upaya pembangunan di Halmahera Selatan. Secara lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa kajian yang dilakukan tim PSE UGM memiliki makna strategis dan menjadi masukan penting untuk pembangunan sektor-sektor yang memerlukan perhatian. Kajian ini juga mengkonfirmasi kondisi yang menjadi keresahan bagi masyarakat Halmahera Selatan bahwa pembangunan akibat hilirisasi masih belum maksimal manfaatnya dirasakan oleh Halmahera Selatan itu sendiri. Kajian ini juga mengungkap sektor-sektor strategis yang perlu dikembangkan ke depannya.

Ketua tim kajian evaluasi dampak, Prof Mahfud, menuturkan UGM dalam melaksanakan kajian telah menggunakan berbagai metode dan pengambilan data yang komprehensif untuk menghasilkan hasil kajian yang reliabel. Dalam kesempatan itu, Prof. Mahfud mengungkapkan bahwa temuan kajian ini perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang konkrit. Fenomena pembangunan yang dinamis perlu ditindaklanjuti secara taktis dan adaptif. Ia mengatakan bahwa UGM khususnya PSE UGM siap membantu proses advokasi juga dengan berbagai pihak baik perguruan tinggi, perusahaan swasta, maupun pemerintah pusat.

Dwi Novitasari S.T., M.Sc. selaku asisten di Pusat Studi Energi UGM diundang sebagai narasumber dalam acara talkshow yang bertemakan “Energi Baru Terbarukan DIY – Solusi Penyediaan Energi dari Sumber Tak Terbatas” pada tanggal 12 Juni 2024.

Talkshow ini diharapkan sebagai langkah sosialisasi dan pemahaman baik kepada masyarakat maupun aparatur negara di DIY, terhadap pentingnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Terlebih lagi, DIY mempunyai potensi besar dalam pengembangan EBT untuk pemenuhan energi daerah.

Energi terbarukan adalah energi dari sumber lain yang lebih cepat proses pembaruannya dibandingkan dalam menghabiskannya. Sinar matahari dari angin adalah contoh dari sumber energi yang terus menerus dapat terbarukan, yang mana terdapat banyak sekali sumber energi terbarukan yang tersedia di bumi. Energi terbarukan menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil, lebih murah dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak tiga kali daripada bahan bakar fosil.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Berdasarkan data pada RUPTL 2018-2027, Afnan menyampaikan DIY memiliki potensi panas bumi yang diperkirakan mencapai 10 Mwe di lokasi Parangtritis dan Gunungkidul. Selain itu juga terdapat potensi energi angin sebesar 50 MW di Wates dan di Bantul sebesar 70MW. Apalagi hal ini dimanfaatkan tentunya akan selaras dengan kebijakan ketenagalistrikan nasional sebagaimana tertuang dalam RUKN 2019-2038.

Pemda DIY menjadi yang pertama di Indonesia, yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Energi Terbarukan melalui Perda No. 15/2018 tentang Energi Terbarukan, sebagai komitmen dalam mengusahakan pengembangan sektor ini. Sebagai langkah nyata, DIY memiliki beberapa kegiatan energi terbarukan sepeeti project Bribin yakni perekayasaan pemompaan air sungai bawah tanah dan project Temuireng yakni pemompaan air dengan PV direct submersible pump.