Harga Avtur Naik? Apakah SAF Bisa Jadi Solusi?

Contributor: Nugroho Dewayanto

Editor: Naga Pamungkas

Kenaikan harga avtur kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya tekanan pada sektor penerbangan global. Sebagai bahan bakar utama pesawat terbang, avtur memiliki peran vital dalam menjaga kelangsungan transportasi udara. Namun, lonjakan harga yang terjadi pada tahun 2026 diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap biaya operasional maskapai hingga harga tiket pesawat.

Berdasarkan data terbaru, harga avtur pada April 2026 mengalami kenaikan signifikan hingga sekitar 72,5% dibandingkan April 2025. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat biaya bahan bakar menyumbang sekitar 30–40% dari total biaya operasional penerbangan.

Kenaikan harga avtur tersebut diperkirakan akan berdampak langsung pada masyarakat melalui kenaikan harga tiket pesawat yang dapat mencapai 30–35%.

Di tengah situasi tersebut, Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioavtur mulai kembali diperbincangkan sebagai alternatif bahan bakar penerbangan yang lebih berkelanjutan. Namun, apakah SAF benar-benar siap menjadi solusi pengganti avtur konvensional?

 

Wawancara Ahli: Tantangan SAF Masih Sangat Besar

Dalam wawancara bersama Dr. Nugroho Dewayanto, dijelaskan bahwa meskipun kenaikan harga avtur membuat selisih harga SAF dan avtur semakin menyempit, SAF masih menghadapi berbagai tantangan besar baik dari sisi ekonomi maupun produksi.

“Dari sisi harga, dengan kenaikan harga avtur saat ini memang gap antara harga SAF dengan avtur semakin menyempit. Namun, harga SAF masih sekitar 2–3 kali lebih mahal dibandingkan avtur konvensional,” jelasnya.

Selain faktor harga, kapasitas produksi SAF dunia juga masih sangat terbatas. Saat ini, total produksi SAF global bahkan belum mencapai 1% dari total konsumsi avtur dunia.

“Masih sangat berat untuk mengatakan bahwa SAF bisa menjadi alternatif utama avtur, setidaknya dalam jangka pendek,” tambahnya.

 

Keterbatasan Feedstock Jadi Hambatan Utama

Menurut Dr. Nugroho, salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan SAF adalah keterbatasan rantai pasok feedstockatau bahan baku produksi.

Teknologi Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA) sebenarnya sudah cukup matang dan banyak digunakan dalam konsep green refinery. Namun, bahan baku utama seperti used cooking oil (minyak jelantah) maupun minyak nabati masih belum mampu memenuhi kebutuhan produksi SAF dalam skala besar.

Untuk konteks Indonesia, fasilitas green refinery yang mampu memproduksi SAF juga masih sangat terbatas. Saat ini, produksi SAF baru dilakukan melalui unit co-processing milik Kilang Pertamina Internasional.

“Sementara green refinery berskala besar lainnya diperkirakan belum akan terealisasi dan beroperasi dalam 2–3 tahun mendatang,” ungkapnya.

Indonesia Punya Potensi, Tapi Masih Terkendala Regulasi

Indonesia sebenarnya memiliki potensi bahan baku yang cukup besar untuk pengembangan SAF, terutama dari sektor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Namun, penggunaan CPO masih menghadapi tantangan regulasi internasional.

“Sayangnya CPO belum masuk dalam framework CORSIA sebagai bahan baku SAF,” jelas Dr. Nugroho.

Selain itu, diperlukan dukungan kebijakan berupa insentif fiskal maupun non-fiskal untuk memastikan ketersediaan bahan baku seperti used cooking oil agar industri SAF dapat berkembang lebih cepat.

SAF Belum Bisa Jadi Pengganti Utama Avtur

Meskipun harga avtur melonjak tajam, kondisi tersebut dinilai belum cukup untuk mendorong kesiapan SAF sebagai pengganti utama avtur konvensional dalam waktu dekat.

Menurut Dr. Nugroho, industri penerbangan global saat ini masih berada pada tahap transisi menuju target net zero emission, salah satunya melalui strategi pencampuran avtur dengan SAF secara bertahap.

“Meroketnya harga avtur saat ini masih belum memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan SAF sebagai penggantinya,” pungkasnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi energi di sektor penerbangan masih memerlukan waktu, investasi besar, serta dukungan regulasi dan rantai pasok yang lebih kuat agar SAF benar-benar dapat menjadi solusi energi penerbangan masa depan.

 

Sumber

Pancawati, M. D. (2026, April 18). Harga Avtur Naik Tajam, Pariwisata Nasional Hadapi Tekanan Baru. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/avtur-naik-tajam-pariwisata-nasional-hadapi-tekanan-baru

Contributor: Saiqa Ilham Akbar

Editor: Naga Pamungkas

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi kembali menjadi perhatian publik. Penyesuaian harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren peningkatan signifikan, terutama pada produk BBM berkualitas tinggi.

Adapun rincian kenaikan harga BBM non-subsidi antara lain:

• Pertamax Turbo: dari Rp 19.400 menjadi Rp 19.900 per liter
• Dexlite: dari Rp 23.600 menjadi Rp 26.000 per liter
• Pertamina Dex: dari Rp 23.900 menjadi Rp 27.900 per liter
• Pertamax Green: berada di kisaran Rp 12.900 per liter

Kenaikan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan refleksi dari dinamika global yang memengaruhi sektor energi, khususnya minyak bumi.

Wawancara Ahli: Dampak Geopolitik terhadap Harga BBM

Dalam wawancara khusus, tenaga ahli ekonomi dari Pusat Studi Energi UGM, Saiqa Ilham Akbar, M.Sc., menjelaskan bahwa faktor utama kenaikan harga BBM non-subsidi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi global.

Menurut Saiqa, Indonesia masih berstatus sebagai net importer minyak, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Selain itu, harga BBM dalam negeri juga mengacu pada indikator global seperti Mean of Platts Singapore (MOPS).

“Ketidakpastian politik dan hambatan arus perdagangan di Selat Hormuz akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah mendorong kenaikan harga minyak dunia. Karena Indonesia mengikuti harga internasional, maka dampaknya langsung terasa pada kenaikan harga BBM di dalam negeri,” jelasnya.

Prospek Harga BBM: Sulit Kembali ke Kondisi Normal

Lebih lanjut, Saiqa menilai bahwa peluang harga BBM untuk kembali ke kondisi sebelum konflik geopolitik dalam waktu dekat relatif kecil.

“Meskipun konflik mereda, harga minyak kemungkinan akan tetap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ketidakpastian geopolitik meningkatkan premi risiko dalam perdagangan minyak global,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa proses pemulihan rantai pasok energi global tidak berlangsung instan. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menstabilkan kembali cadangan minyak dunia, terutama setelah terganggunya distribusi melalui Selat Hormuz.

“Permintaan minyak akan tetap tinggi dalam jangka menengah karena negara-negara berupaya mengamankan cadangan energi mereka. Hal ini menjaga harga tetap berada di atas level normal,” tambahnya.

Geopolitik dan Energi: Keterkaitan yang Tak Terpisahkan

Kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi pengingat bahwa sektor energi tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik global. Konflik di wilayah strategis seperti Selat Hormuz memiliki dampak langsung terhadap stabilitas pasokan dan harga energi dunia.

Bagi Indonesia, kondisi ini menegaskan pentingnya strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk diversifikasi sumber energi dan pengurangan ketergantungan pada impor minyak.

Contributor: Naga Pamungkas

Editor: Naga Pamungkas

Di balik isu besar seperti transisi energi, kendaraan listrik, hingga energi terbarukan, ada satu elemen penting yang sering luput dari perhatian: buruh. Padahal, sektor energi—baik hulu migas, ketenagalistrikan, hingga energi baru terbarukan—tidak akan berjalan tanpa peran para pekerja di lapangan.

Dalam konteks Indonesia, buruh energi memiliki posisi yang sangat strategis. Di Indonesia khususnya tercatat bahwa 54,06% masyarakat Indonesia memiliki status sebagai buruh (Muhamad, 2025).  Mereka bukan hanya operator teknis, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.

Dari Hulu ke Hilir: Peran Nyata di Lapangan

Di sektor hulu migas, seperti yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya, buruh berperan dalam operasional pengeboran, pemeliharaan sumur, hingga pengolahan awal minyak dan gas. Pekerjaan ini menuntut keterampilan tinggi sekaligus kesiapan menghadapi risiko kerja yang tidak kecil.

Sementara itu, di sektor ketenagalistrikan yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara, buruh bertugas memastikan listrik tetap menyala—mulai dari pembangkitan, transmisi, hingga distribusi ke rumah tangga dan industri. Tanpa mereka, stabilitas sistem kelistrikan akan sangat rentan terganggu.

Peran buruh juga semakin berkembang seiring meningkatnya proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), angin, hingga panas bumi. Di sektor ini, pekerja dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang terus berkembang.

Tantangan di Era Transisi Energi

Transisi menuju energi bersih membawa peluang sekaligus tantangan bagi buruh. Di satu sisi, muncul lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan. Namun di sisi lain, terdapat risiko pergeseran tenaga kerja dari sektor energi fosil yang selama ini menjadi tulang punggung energi nasional.

Organisasi seperti International Labour Organization menekankan pentingnya konsep just transition, yaitu proses transisi energi yang tetap memperhatikan aspek keadilan bagi pekerja. Ini mencakup pelatihan ulang (reskilling), peningkatan keterampilan (upskilling), serta perlindungan sosial bagi buruh yang terdampak.

Di Indonesia, tantangan ini semakin kompleks karena besarnya jumlah tenaga kerja yang masih bergantung pada sektor energi konvensional, terutama batu bara dan migas.

Peran Serikat Pekerja dalam Transisi Energi

Serikat pekerja merupakan salah satu organisasi yang bisa dikatakan juga terlibat penting dalam transisi energi. Dalam hal ini Serikat pekerja memiliki peran krusial yaitu sebagai “pengawas” berjalanya transisi energi yang mana mereka harus memastikan bahwa proses berjalanya transisi energi harus memenuhi hak hak dan keamanan pekerja yang terlibat dalam proses ini.

Selain itu kumpulan serikat pekerja juga turut aktif dalam advokasi transisi energi. Salah satunya merupakan advokasi transisi energi yang dilaksanakan pada 10 Desember 2025 di Hotel Aryaduta Jakarta dimana banyak serikat pekerja yang turut hadir. Dalam hal ini mereka membahas terkait keadilan transisi energi.

Menuju Masa Depan Energi yang Inklusif

Ke depan, peran buruh di sektor energi tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berevolusi. Digitalisasi, otomatisasi, dan teknologi hijau akan mengubah cara kerja di sektor ini. Oleh karena itu, investasi pada pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci.

Bagi Indonesia, memastikan bahwa buruh tidak tertinggal dalam proses transisi energi adalah sebuah keharusan. Tanpa keterlibatan dan kesiapan tenaga kerja, target besar seperti net zero emission akan sulit tercapai.

Pada akhirnya, transisi energi bukan hanya soal teknologi atau kebijakan, tetapi juga tentang manusia—mereka yang bekerja di balik layar untuk memastikan energi tetap mengalir ke seluruh negeri.

Sumber:

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). (n.d.). Menjadikan pekerja sebagai titik sentral dalam transisi energi. https://www.kspicitu.org/menjadikan-pekerja-sebagai-titik-sentral-dalam-transisi-energi/

Muhamad., N. (2025). Awal 2025, mayoritas pekerja di Indonesia bekerja sebagai buruh. https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/681c1f97a5ec6/awal-2025-mayoritas-pekerja-di-indonesia-bekerja-sebagai-buruh

Nugraha., A. (2025, December 10). Transisi energi harus adil: Serikat pekerja tolak privatisasi dan tekankan kepemilikan publik. https://spsibekasi.org/2025/12/10/transisi-energi-harus-adil-serikat-pekerja-tolak-privatisasi-dan-tekankan-kepemilikan-publik/

Policy Brief ini menilai dimensi gender dalam transisi energi Indonesia, memberikan wawasan dan rekomendasi untuk memastikan bahwa proses transisi tidak hanya mendorong tercapainya target iklim dan energi Indonesia, tetapi juga secara aktif mengintegrasikan perspektif gender ke dalam transisi tersebut.

Transisi energi yang inklusif dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja, mengatasi kekurangan tenaga terampil di sektor energi bersih, serta meningkatkan produktivitas. Sementara itu, kebijakan dan inisiatif energi yang responsif terhadap gender dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan struktural.

Fokus Dokumen  ini terdiri dari tiga bagian utama. Pertama, kami menyajikan analisis terhadap lanskap kebijakan dan regulasi terkait transisi energi dan kesetaraan gender, serta titik-titik persinggungannya. Selanjutnya, kami mengkaji keterlibatan perempuan dalam transisi energi, khususnya di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan kepemimpinan. Terakhir, kami menyajikan analisis singkat mengenai pengalaman perempuan dalam mengelola sistem energi tingkat rumah tangga dan komunitas di pedesaan Indonesia, serta kapasitas mereka untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari inisiatif energi terbarukan.

Dokumen ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka (desk review), serta wawancara langsung, survei, diskusi kelompok terarah (focus group discussions), dan kunjungan lapangan yang dilakukan antara tahun 2023 dan 2024.

Policy brief ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Energi (PSE), Universitas Gadjah Mada didukung oleh proyek bantuan teknis Asian Development Bank (ADB) TA10089-REG “Integrating Gender and Social Inclusion Dimensions in Climate Change Interventions in Southeast Asia”.

Dokumen dapat diunduh disini.

 

Jakarta, PSE UGM- Sebagai salah satu bentuk komitmen dan keseriusan dalam bidang energi baru dan terbarukan Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.Eng., Ph.D  selakui Plh. Kepala Pusat Studi Energi UGM  turut berpartisipasi aktif dan berikan sumbangsih pemikiran dalam acara Indonesia-China Track 1.5 Dialogue yang diselenggarakan di Jakarta pada 27-28 Januari 2026. Indonesia-China Track 1.5 Dialogue diselenggarakan dengan tema “Shaping a Joint Foreign Policy Approach towards a Transformational Model in Clean Energy Partnership” yang pada dasarnya bertujuan untuk menggali lebih dalam  terkait model kebijakan luar negeri Indonesia-China terkait energi bersih dengan melibatkan berbagai sektor pemangku kepentingan.

 

Dalam forum ini Prof Ir. Sarjiya berkesempatan untuk memberikan sumbangsih pemikiran terkait “Modeling Mutually Beneficial Innovation in the Indonesia-China Clean Energy Partnership (Session 3)”. Selain topik ini, dalam forum ini juga ada beberapa topik diskusi seperti The Contexts and Factors Shaping Indonesia-China Clean Energy Partnerships, The Strength and Likehood of a “New Normal” Under a Revised Model (Session 1), Engaging Rural and Urban Communities to Adopt non-fossil Alternatives and Reduce Dependence on Fossil-based inputs in income-generating Activities (Session 2), dan Building Partnerships for Broader Societal Participation in Clean Energy: Linking Knowledge, Networks, and Government Access to Overcome Barriers (Session 4). Diharapkan diskusi ini dapat memberikan impact nyata kepada masyarakat.

Contributor: Irawan Eko Prabowo

Editor: Naga Pamungkas

Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa pembangkit listrik tenaga surya portable kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh. Bantuan ini mulai diserahkan ke lokasi bencana pada 28 Desember 2025 sebagai bentuk kepedulian PSE UGM terhadap pemenuhan kebutuhan energi di tengah situasi darurat. Lokasi disalurkan di Patan Kemuning, Timang Gajah dan Simpur, Mesidah Kabupaten Bener Meriah, serta Takengon Aceh. Bantuan diserahkan oleh Dr. Ir. Rachmawan Budiarto, S.T., M.T., IPU.  sebagai wakil dari PSE di lokasi terdampak bencana. Tim teknis yang ikut serta dalam kegiatan ini antara lain Dr.sc.tech. Adhy Kurniawan, S.T. dan Irawan Eko Prabowo,ST, MT.

Perangkat yang disalurkan merupakan pembangkit listrik surya portable dengan kapasitas 200 WP sebanyak 3 paket, yang dirancang untuk menyediakan sumber listrik mandiri dan ramah lingkungan. Kehadiran pembangkit ini diharapkan dapat menjadi source of alternative energy bagi masyarakat terdampak, khususnya untuk mendukung kebutuhan dasar seperti penerangan, pengisian perangkat komunikasi, serta operasional darurat lainnya saat sumber listrik PLN padam.

Dalam kondisi pascabencana, keterbatasan akses terhadap listrik sering kali menjadi tantangan utama yang menghambat proses pemulihan. Oleh karena itu, bantuan pembangkit listrik surya portable ini diharapkan mampu membantu menjaga ketersediaan energi dan mendukung upaya elektrifikasi di wilayah terdampak bencana Aceh.

Melalui kegiatan ini, PSE UGM menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam penguatan ketahanan energi, termasuk pada situasi krisis dan kebencanaan. Pemanfaatan energi terbarukan dinilai menjadi solusi yang relevan dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang mengalami gangguan infrastruktur energi konvensional.

PSE UGM berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung proses pemulihan dan kebangkitan pascabencana melalui pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan.

Pada tanggal 3-5 September 2024, PSE UGM mengadakan International Conference on Technology and Policy in Electric Power & Energy (ICT-PEP 2024). Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PSE UGM dengan Puslitbang PLN dan IT PLN yang diselenggarakan di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali. Pada tahun ini tema yang diangkat adalah Resilient Power Systems: Navigating the Clean Energy Transition. Terdapat 277 paper yang masuk pada kegiatan ICT-PEP 2024 yang berasal dari para peneliti dan engineer di Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Namun, hanya 104 makalah yang telah dipilih untuk dipresentasikan dalam konferensi ini. Hal ini berarti tingkat penerimaan paper hampir 37%.

Kegiatan conference ini dibuka dengan mendengarkan sambutan dari ketua panitia ICT-PEP 2024, Dr. Roni Irnawan dan GM Puslitbang PLN, Muhammad Soleh. Acara di sesi pagi kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari beberapa pembicara, yaitu Prof. Huang-Jen Chiu dari National Taiwan University o Science and Technology, Dr. Kazi N Hasan dari RMIT Melbourne, Australia dan Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., PH.D., IPU. dari Universitas Gadjah Mada. Pada sesi siang terdapat workshop oleh David Firnando Silalahi dari The Australian National University.

Pada hari kedua, terdapat lima ruangan terpisah bagi para presenter untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka. Lima ruangan ini terbagi atas 10 topik yang berbeda pada sesi pagi dan siang. Seputluh topik tersebut adalah  (1) Resilence and Reliability in Modern Grid , (2) Storage and Electric System Advancements , (3) Power Plant Efficiency and Optimization , (4) Cutting-Edge High Voltage Transmission, dan (5) Renewable Energy and Distributed Generation, (6) Distribution Grid Enhancement , (7) Smart Photovoltaic and Wind Solutions , (8) Insulation Technology and Maintenance , (9) Electric Vehicle Innovations, dan (10) Focused Analysis and Comparative Study.

Pada hari ketiga dilakukan kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Waduk Muara Nusa Dua. PLTS terapung ini berkapasitas 100 kWp dan diresmikan pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. PLTS ini memiliki 228 panel surya yang dikelola melalui inovasi Smart Grid. Inovasi tersebut merupakan salah satu program dari transformasi PLN yang menggunakan teknologi sistem digital untuk memonitor dan mengelola pasokan energi listrik sesuai dengan kebutuhan beban. Indonesia Power mengelola PLTS terapung ini sebagai bentuk komitmen dalam upaya menurunkan gas rumah kaca.

Yogyakarta | Pusat Studi Energi (PSE) UGM bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang didukung oleh Ford Foundation dalam melaksanakan kegiatan Diseminasi untuk Kerangka Kebijakan dalam Mendukung Implementasi Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia. Kegiatan FGD ini dihelat di Hotel Pullmans Hotel and Resorts, Jakarta yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari penuh pada tanggal 27 Agustus  2024. Peserta dari kegiatan Diseminasi ini, diantaranya Sekretariat JETP, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power, PT PLN Energi Primer Indonesia dan Perhutani.

Pada sesi awal, beliau, Bapak Prof. Sarjiya sebagai kepala Pusat Studi Energi (PSE) UGM memberikan sambutan terkait bagaimana penerapan proses transisi energi di Indonesia dengan juga melibatkan peran serta dari masyarakat sekitar dengan prinsip “No One Left Behind”. Dalam hal ini, PSE UGM telah mengeluarkan sebuah dokumen panduan bagi semua pembangku kepentingan dalam berperan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan

Selanjutnya, acara dibuka oleh Ibu Maryati Abdullah , selaku program officer dari Ford Foundation. Dalam sambutannya, beliau juga menyampaikan lesson learned dari berbagai negara yang telah melalui masa transisi energi dari energi fosil ke energi ramah lingkungan. Serta implementasi penggunaan just transition fund dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan seperti halnya di Inggris. Beliau juga meyakini bahwa sektor energi merupakan kontributor terbesar dalam emisi CO2 sehingga dibutuhkan langkah strategis yang meliputi pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi utamanya berprinsip “No One Left Behid”.

Acara yang dimulai pukul 09:30 pagi berjalan sangat baik, tentunya dengan konsep diskusi yang santai namun tetap serius. Di dalam kegiatan tersebut, tim peneliti PSE UGM yang terdiri dari lintas disiplin mencakup aspek teknis, aspek finansial, aspek sosial dan aspek legal menyampaikan hasil kajian untuk mendukung transisi energi berkeadilan di Indonesia dengan mengangkat tema keterlibatan masyarakat dalam mendukung program PLTU Co-firing di 52 PLTU di Indonesia. Aspek teknis yang diwakili oleh Ekrar Winata menyampaikan bahwa program Co-firing merupakan salah satu viable option menuju terminasi PLTU untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Dimana secara potensi, Indonesia yang merupakan negara agraris memiliki potensi biomassa yang dapat memenuhi kebutuhan 5% co-firing pada PLTU. Namun yang menjadi catatan adalah ketersediaan industri biomassa yang dapat memasok kebutuhan PLTU. Dari 4 PLTU yang telah dilakukan kajian yaitu, PLTU Pelabuhan Ratu di Sukabumi (Jawa Barat), PLTU Labuan di Pandenglang (Banten), PLTU Pacitan di Sudimoro (Pacitan), dan PLTU Anggrek di Illangata (Gorontalo) baru dapat melaksanakan co-firing di persentase 1-2%.

Di dalam kesempatan selanjutnya, Bapak Ardyanto Fitrady, Ph.D sebagai peneliti untuk bidang ekonomi di PSE UGM juga menyampaikan kapabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di area PLTU Pelabuhan Ratu yang dapat menjadi aktor penyedia biomassa. Selain itu Bapak R. Derajad Sulistyo Widhyharto juga menyampaikan hasil mengenai kegiatan pemetaan sosial yang telah dilakukan untuk berbagai pemangku kepentingan di sekitar area 4 PLTU. Beliau juga mengidentifikasi bagaimana distribusi manfaat yang telah terjadi dari pelaksanaan PLTU Co-firing selama ini, dimana kegiatan tersebut telah mentrigger kegiatan perekonomian baru di masyarakat utamanya sebagai penyedia biomassa. Di sesi akhir pemaparan PSE UGM, Kenley Wijaya kemudian memaparkan bahwa transisi energi berkeadilan perlu melibatkan peran dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah Penugasan Urusan Pengelolaan EBT oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa yang belum memiliki kewenangan/dasar penugasan pengelolaan urusan EBT, padahal Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dapat memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang daerahnya sehingga bisa berperan lebih

Setelah sesi penyampaian hasil kajian oleh PSE UGM, sesi berikutnya merupakan sesi penanggap yang disampaikan oleh beberapa narasumber dari Sekretariat JETP, PT PLN (Persero), Kementerian ESDM, dan KLHK. Pada kesempatan pertama, Bapak Paul Butar Butar dari Sekretariat JETP menyampaikan concern terkait pentingnya menjaga sustainability dari ketersediaan pasokan biomassa. Dengan begitu ekosistem perekonomian baru akan terbentuk di tengah-tengah masyarakat setempat yang berdekatan dengan lokasi PLTU. Selanjutnya catatan penting datang dari PT PLN (Persero) yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin selaku Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) dalam melaksanakan program co-firing adalah kurangnya minatnya industri penyedia biomassa dikarenakan isu harga yang kurang kompetitif. Sehingga saat ini pelaksanaan co-firing baru sebatas pemanfaatan limbah biomassa dan akan ditingkatkan untuk pengelolaan lahan kritis yang dapat menjadi lahan penanaman biomassa untuk lebih berkelanjutan. Sementara itu, KLHK dan ESDM menyampaikan dukungan penuh dan menyambut baik pelaksanaan program co-firing. Dalam hal ini KLHK telah memiliki perhutanan sosial yang dapat menjadi salah satu lokasi lahan untuk penanaman hutan tanaman energi dan dapat dikelola oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Peraturan ini merupakan sebagai bagian untuk mempercepat pencapaian target energi terbarukan dalam bauran energi nasional, menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan kebijakan energi nasional, dan mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan melalui peranan masyarakat dalam penyediaan biomassa sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap

Di akhir sesi kegiatan diseminasi ini, Prof Sarjiya menutup dengan menyampaikan harapan bahwa perlu adanya kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung transisi energi berkeadilan di Indonesia. Hal ini dapat terwujud dengan mengenali peran dari masing-masing pihak. Sehingga prinsip No One Left Behid pada proses transisi energi di Indonesia dapat diwujudkan.

Pada tahun 2021, melalui agenda COP26 Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Berbagai rencana jangka panjang dan peta jalan telah dikembangkan oleh beberapa Lembaga pemerintahan maupun Kementerian untuk memenuhi target ini. Namun demikian, masih terdapat celah yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam menjalankan proses transisi energi ini – apakah proses transisi energi telah berjalan secara inklusif dan berkeadilan? Apakah semua pihak memiliki kesempatan untuk berperan, berkontribusi, dan menentukan proses transisi energi yang mampu memenuhi target pemerintah dan juga mencapai kesejahteraan bersama?

Perempuan memiliki peran yang krusial dalam sektor energi, terutama dalam konteks transisi energi. Perempuan membawa beragam perspektif dan juga gagasan inovatif yang penting bagi pengembangan solusi kreatif terhadap permasalahan yang kompleks. Keberagaman gagasan dapat membawa proses transisi energi menjadi proses yang lebih efektif dan berkelanjutan. Namun demikian, dimensi gender secara garis besar belum mendapatkan perhatian dan seringkali tidak ada dalam diskusi mengenai transisi energi.

Pusat Studi Energi UGM dengan dukungan Asian Development Bank dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah melaksanakan kajian dengan tajuk Women in the Energy Transition in Indonesia yang dipaparkan dalam validation event yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini diikuti oleh berbagai kelompok pemangku kebijakan mulai dari Kementerian seperti KPPPA, KLHK, Bappenas, Kemendes, dan Kemenkeu hingga lembaga penelitian dan organisasi non-pemerintah seperti TREC-UI, GIZ, Medco, Ibeka, dan Oxfam.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Veronica Mendizabal Joffre, Senior Gender and Social Development Specialist, Climate Change and Sustainable Development Department sebagai perwakilan dari ADB diikuti oleh sambutan dari Rini Handayani, S.E., M.M., Plt. Deputi bidang Kesetaraan Gender, KemenPPPA. Pembukaan ditutup dengan sambutan oleh Prof. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D. selaku Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan hasil studi oleh Wangi Pandan Sari, S.T., M.Sc., Ph.D selaku peneliti, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel sebagai tanggapan dari pemaparan hasil studi yang dipandu oleh Dwi Novitasari S.T., M.Sc. Dalam diskusi panel tersebut, PSE UGM menghadirkan beberapa panelis, yaitu Dini Maghfirra, Development Planning Officer – BAPPENAS; Irwan Dharmawan, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu; Derina, Excecutive Vice President of Compliance, PT PLN Persero; Kus Prasetiahadi, Kemenkomarves; dan Dra. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, KemenPPPA. Diskusi panel diikuti oleh sesi tanya jawab dengan penanya dari berbagai institusi seperti KLHK, Tropical Renewable Energy Center (TREC) Universitas Indonesia, IBEKA, Yayasan Penabulu, dan juga KPPPA.

Dra. Eko Novi Ariyanti Rahayu dari KPPPA memaparkan bahwa strategi pengarusutamaan gender tidak hanya berkaitan dengan kelompok perempuan, namun juga memastikan bahwa semua kelompok memiliki akses dan juga partisipasi control yang sama terhadap hasil pembangunan, oleh karena itu data menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan kesetaraan akses dan partisipasi. Sementara itu, Dini Maghfirra dari Bappenas menjelaskan bahwa integrasi gender kedalam transisi energi merupakan tugas untuk semua.