PSE UGM Melaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Mendukung Transisi Energi yang Berkeadilan

Yogyakarta | Pusat Studi Energi (PSE) UGM bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang didukung oleh Ford Foundation dalam melaksanakan kegiatan FGD untuk Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Mendukung Transisi Energi yang Berkeadlian. Kegiatan FGD ini dihelat di Eastparc Hotel, Yogyakarta yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari penuh pada tanggal 17 Oktober 2023. Peserta dari kegiatan FGD ini, diantaranya OPD Provinsi Jawa Barat, OPD Kabupaten Sukabumi dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pada sesi awal, beliau, Bapak Ardyanto Fitrady, S.E., M.Si., Ph.D sebagai wakil kepala Pusat Studi Energi (PSE) UGM memberikan sambutan terkait pentingnya proses transisi energi dalam mewujudkan program Net Zero Emission pada tahun 2060.

Selanjutnya, acara dibuka oleh Bapak Ir. Tavip Rubiyanto, selaku Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Energi dan Sumber Daya  Mineral,  Direktorat  SUPD  I  Ditjen  Bina  Pembangunan Daerah. Dalam sambutannya, beliau juga menyampaikan sektor energi merupakan kontributor terbesar dalam emisi CO2 sehingga dibutuhkan langkah strategis yang meliputi pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi. Masih terdapat gap dalam mencapai target di tahun 2025. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan daerah dalam transisi energi.

Acara yang dimulai pukul 10:00 pagi berjalan sangat baik, tentunya dengan konsep diskusi yang santai namun tetap serius. Di dalam kegiatan tersebut, tim peneliti PSE UGM yang diwakili oleh Bapak Gabriel Lele, Ph.D, Ibu Dr. Mailinda, dan Ekrar Winata, M.Sc, kemudian memaparkan bahwa transisi energi akan membawa perubahan baik dari sosial hingga sisi ekonomi. Termasuk di dalam proses terminasi dini PLTU Pelabuhan Ratu, diperlukan suatu kajian yang dapat melihat berbagai aspek di dalam proses tranformasi sosial dan ekonomi dari suatu proses namun tetap menjaga ekosistem global melalui konsep environmental sustainability.

Di dalam kesempatan selanjutnya, perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Bapak Permadi, ikut menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Jawa Barat telah aktif dengan berbagai program pengembangan EBT, diantaranya: Pengembangan dan Pemanfaatan PLTS atap, Pengembangan dan pemanfaatan biogas dari kotoran ternak, Mendorong pemanfaatan PLTMH untuk kegiatan ekonomi produktif, dan proses konversi waste to energy.

Di akhir sesi kegiatan FGD ini, Bapak Tavip kemudian juga meminta OPD Kab/Kota untuk mendukung studi penyiapan panduan pelaksanaan energi transisi di daerah. Dokumen ini akan menjadi salah satu pedoman bagi daerah untuk dapat mewujudkan energi transisi yang berkeadilan.

Pekanbaru, Riau | Pusat Studi Energi (PSE) UGM bekerja sama dengan Direktorat Bioenergi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melaksanakan kegiatan FGD untuk Studi Pemutakhiran dan Pemetaan Data Potensi Teknis Bioenergi sebagai Dasar Pengembangan Bioenergi Berbasis Loka. Kegiatan FGD ini dihelat di Fox Hotel, Pekanbaru yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari penuh pada tanggal 26 Oktober 2023. Peserta dari kegiatan FGD ini, diantaranya OPD Provinsi Riau, Industri Bioenergi di Provinsi Riau, dan Kementerian ESDM.

Pada sesi awal, beliau, Bapak Moristanto sebagai Ketua Penyusunan Studi dari Kementerian ESDM, beliau menyampaikan urgensi dari studi pemutakhiran data potensi bioenergi. Kajian ini telah diawali dari tahun 2013 untuk memetakan kajian potensi lahan/umum dan potensi teknis dari limbah industri. Kajian dilanjutkan pada tahun 2019 terkait pembuatan peta jalan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit hingga targen indonesia emas pada tahun 2045. Dan harapannya pada tahun 2023 akan dilakukan kajian pemutakhiran dan pemetaan data potensi teknis bioenergi sebagai dasar pengembangan bioenergi berbasis lokasi.

Selanjutnya, acara dimoderatori oleh salah satu Tenaga Ahli PSE UGM, Bapak Tommy Listyanto, Ph.D. Pada sesi awal, telah dilakukan penyampaian materi pemantik yang dibuka oleh Prof. Samsul Kamal, dimana beliau menyampaikan setidaknya terdapat 4 parameter yang harus diperhatikan di dalam pengimplementasian bioenergi sebagai pembangkitan energi listrik, diantaranya: Sustainability, Quality, Price, dan Manageability. Keempat parameter ini akan menjadi menjamin keberlanjutan dari penerapan program bioenergi di Indonesia.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Ekrar Winata, M.Sc yang menyampaikan update perhitungan potensi teoritis dan potensi teknis bioenergi di Indonesia terutama di Provinsi Riau. Dari perhitungan potensi bioenergi yang dilakukan di Provinsi Riau, dapat dipetakan sebaran potensi yang terdiri atas potensi dari komoditas kelapa sawit dengan luas lahan sebesar 2.1 juta Ha, pemanfaatan hutan produksi seluas 2.34 juta Ha, pemanfaatan sekam padi dari luas sawah sebesar 59.97 ribu Ha, Potensi dari perkebunan karet seluas 373 Ha, dan potensi dari limbah sapi sebesar 209 ribu ekor.

Acara yang dimulai pukul 9.30 pagi berjalan sangat baik, tentunya dengan konsep diskusi yang santai namun tetap serius. Di dalam kegiatan tersebut, OPD dari pemerintah Riau yang meliputi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Lingkungan Hidup, serta dari industri bioenergi seperti PTPN V, PT Arara Abadi, dan PT Indah Kiat turut menyampaikan potensi bioenergi yang ada di Provinsi Riau.

Diakhir acara, Dit Bioenergi, Kementerian ESDM meminta OPD Provinsi Riau untuk mendukung Studi Pemutakhiran dan Pemetaan Data Potensi Teknis Bioenergi sebagai Dasar Pengembangan Bioenergi Berbasis Lokasi, hal ini dilakukan agar semua dokumen perencanaan di Provinsi Riau memiliki target yang inline satu dengan yang lainnya.

Sektor industri di Indonesia merupakan pilar penting perekonomian negara, memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto dan menyediakan lapangan kerja lebih dari 278 juta penduduk. Sektor industri juga merupakan konsumen energi terbesar di negara, yang mengkonsumsi sebesar 35% dari konsumsi energi final pada tahun 2020. Sayangnya, karena ketergantungannya yang besar terhadap bahan bakar fosil, sektor ini menjadi penghasil emisi terbesar kedua setelah transportasi dengan lebih dari 214,6 MtCO2 eq dikeluarkan dalam setahun.

Dengan latar belakang tersebut, IESR dan LBNL melakukan kajian bersama untuk merumuskan peta jalan dekarbonisasi industri di Indonesia. Studi ini berfokus pada lima industri terpilih yang dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan diklasifikasikan sebagai industri padat energi. Industri terpilih tersebut adalah semen, besi dan baja, pulp dan kertas, ammonia dan tekstil. Secara keseluruhan, kelima industri tersebut mendominasi konsumsi energi pengguna akhir di sektor ini sebesar lebih dari 40% pada tahun 2021.

Berdasarkan temuan terbaru studi ini, emisi dari kelima industri tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan jika tidak dilakukan tindakan dekarbonisasi. Sebelumnya pada tahun 2021, emisi lima industri mencapai 101,5 MtCO2 eq dan akan terus meningkat lebih dari 1,4 kali lipat pada tahun 2060 berdasarkan skenario bisnis seperti biasa. Peningkatan sebesar ini tentu akan menggagalkan janji yang telah disepakati untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata global jauh dibawah 2°C. Oleh karena itu, dekarbonisasi sektor ini sangat penting bagi Indonesia untuk memenuhi komitmennya untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060. Selain itu, dekarbonisasi sektor industri juga dapat meningkatkan daya saing negara di pasar internasional melalui peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat untuk barang impor dan mekanisme carbon pricing yang telah efektif di beberapa negara tujuan ekspor, seperti Uni Eropa.

Untuk melanjutkan pembahasan peta jalan dekarbonisasi industri, maka IESR dan LBNL menyelenggarakan acara Dissemination Workshop of Indonesia Industry Decarbonization Roadmap and Policy Recommendations pada tanggal 23 Oktober 2023 di Jakarta.

Pada acara tersebut, Bapak M. Akhsin Muflikhun, Ph.D selaku technology expert dari PSE UGM mengatakan bahwa “salah satu strategi utama untuk melakukan dekarbonisasi adalah peralihan bahan bakar ke hidrogen ramah lingkungan. Namun dalam implementasi di masa depan ditemukan beberapa tantangan dan hambatan. Yang pertama adalah kesiapan teknologi yang perlu dilakukan kajian lebih dalam. Di Indonesia, penelitian fundamental sudah mulai dirintis selama ini. Pertamina dan PSE UGM menginisiasi teknologi fundamental di bidang hydrogen (hydrogen storage berdasarkan solid state), beberapa penelitian juga telah dilakukan dan dimulai dengan BRIN (fuel cell), serta kebijakan terkait hydrogen hijau juga telah dilakukan oleh PSE UGM bersama beberapa mitra. Tantangan lainnya adalah belum adanya peraturan menyeluruh atau utama terkait produksi hydrogen, selain itu insentif terkait hydrogen juga diperlukan, harga energi terbarukan perlu diturunkan dan meningkatkan cakupan pajak karbon.”

Kunjungan Pusat Studi Energi UGM ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM: Peningkatan Pemanfaatan Gas Suar untuk Pembangkitan Listrik sebagai Langkah Strategis Menuju Transisi Energi yang Berkelanjutan

Jakarta – PSE UGM dalam perannya sebagai advokasi dan akademisi melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). PSE UGM mengadakan diskusi terkait pemanfaatan gas suar sebagai sumber pembangkitan listrik, dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GHG) dan mendorong pemanfaatan energi bersih. Kegiatan ini berlangsung di kantor Ditjen Migas, Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 08:00 WIB.

Diskusi ini dibuka oleh Prof. Sarjiya selaku Kepala PSE UGM, yang menguraikan bagaimana emisi GHG di Indonesia telah mengalami peningkatan sebesar 3,9% per tahun selama periode 2000-2019. Sektor pembangkitan listrik, terutama yang berasal dari bahan bakar fosil, memberikan kontribusi terbesar terhadap emisi ini. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Prof. Sarjiya mengusulkan pemanfaatan gas suar dari kilang minyak untuk proses pembangkitan listrik sebagai solusi yang efektif.

Dannys Arif menambahkan bahwa integrasi gas suar ke dalam sistem pembangkitan listrik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menawarkan manfaat ekonomi dan lingkungan. Pemanfaatan gas suar dengan kandungan hidrogen yang tinggi secara signifikan dapat mengurangi emisi CO₂.

Prof Tutuka selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menekankan perlunya mempertimbangkan kandungan CO₂ dalam gas suar karena dapat mempengaruhi efisiensi pembakaran pada turbin. Beliau juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pembangkitan listrik dari gas suar memiliki daya yang setara dengan sumber listrik yang akan digantikannya, dengan mempertimbangkan sifat intermiten dari kandungan gas suar.

Dalam konteks ekonomi, Ardyanto Fitrady Ph.D. menyoroti manfaat perekonomian nasional dari pemanfaatan gas suar. Investasi dalam teknologi ini dapat menciptakan peningkatan output, pendapatan masyarakat, dan kesempatan kerja. Berdasarkan kasus studi, pemanfaatan gas suar dapat menghemat biaya bahan bakar gas untuk listrik sebesar 11-40%.

Dr. Irine Handika menambahkan bahwa pemanfaatan gas suar sebagai sumber tenaga listrik membutuhkan pertimbangan khusus terkait aspek legal, keamanan, dan keberlanjutan. Beliau juga menyinggung pentingnya integrasi pemanfaatan gas suar dalam skema perdagangan emisi karbon.

Dr. Mirza Mahendra selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Migas mengingatkan bahwa pembakaran rutin gas suar seharusnya dihindari dan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu untuk alasan keselamatan.

Diskusi ini menciptakan pembahasan penting untuk pengembangan kebijakan dan strategi yang akan mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan para ahli akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan gas suar untuk pembangkitan listrik dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Kunjungan Pusat Studi Energi UGM ke Deputi 1 Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi: Pemanfaatan Gas Suar sebagai Pembangkitan listrik untuk Efisiensi Energi dan Penurunan Emisi Karbon

Jakarta, 23 Oktober 2023 – Dalam upaya mendorong meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi emisi karbon, Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan kunjungan dan diskusi ke Deputi 1 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada pukul 14:00 WIB. Acara diskusi ini diinisiasi untuk membahas potensi inovasi dalam pemanfaatan gas suar di kilang minyak.

Prof. Sarjiya selaku Kepala PSE UGM, membuka acara, menjelaskan urgensi untuk berinovasi mengingat profil emisi pembangkitan listrik dan kilang di Indonesia tertinggi dibandingkan dengan sektor lain. Beliau menjelaskan bahwa dengan memanfaatkan gas suar efisiensi penggunaan bahan bakar dapat ditingkatkan, bahan bakar dapat dihemat, dan terjadi penurunan emisi melalui integrasi pembangkitan listrik dari gas suar.

Dannys Arif menambahkan bahwa integrasi gas suar ke dalam sistem pembangkitan listrik di kilang-kilang minyak akan meningkatkan efisiensi operasional sistem pembangkitan dan mengurangi konsumsi bahan bakar, tetapi juga menawarkan manfaat lingkungan. Pemanfaatan gas suar, khususnya yang kaya akan hidrogen, secara signifikan dapat mengurangi emisi CO₂ dari pembangkit listrik.

Sementara itu, Ardyanto Fitrady Ph.D. memaparkan bahwa investasi untuk pembangkit gas suar, berdasarkan studi kasus beberapa kilang, pemanfaatan gas suar dapat menghemat biaya bahan bakar gas untuk listrik. Dari sisi ekonomi, investasi ini sangat menguntungkan dan berdampak positif terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Selain dampak terhadap perekonomian makro, pemanfaatan gas suar sebagai pembangkit listrik pada kilang minyak juga dapat menjadi upaya dekarbonisasi sektor energi.

Dr. Irine Handika memberikan penjelasan mendalam terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan gas suar sebagai penyedia tenaga listrik. Beliau menjelaskan tantangan intermitensi, keamanan pembangunan pembangkit di wilayah kilang, kebutuhan pembentukan badan usaha baru, dan integrasi pemanfaatan gas suar dalam perdagangan emisi karbon.

Terdapat peluang besar untuk mengintegrasikan gas suar dalam perdagangan emisi karbon dan memberikan kontribusi terhadap dekarbonisasi sektor energi dijelaskan Dr. Irine Handika. Beliau juga menambahkan bahwa penjualan gas suar secara langsung memerlukan regulasi yang jelas, termasuk klasifikasi gas suar berdasarkan supply chain dan kandungan gas suarnya.

Bapak Jodi Mahardi selaku Deputi 1 Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, menyatakan ketertarikannya terhadap konsep carbon trading dan kemungkinan penjualan listrik ke luar kilang. Beliau juga menyarankan pengembangan lebih lanjut terkait pemanfaatan blue hydrogen pada Gas Suar Kilang Minyak.

Melalui diskusi ini, Pusat Studi Energi UGM dan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berharap dapat bersinergi dalam menciptakan inovasi dan strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi jejak karbon di Indonesia, sejalan dengan upaya transisi energi yang berkelanjutan.

Kepala PSE UGM, Prof Sarjiya, pada tanggal 20 Oktober 2023 di Auditorium FISIPOL UGM menyampaikan kuliah umum dengan materi peran migas dalam transisi energi. Pada paparannya beliau menyampaikan pentingnya peran industri migas dalam mendukung integrasi energi terbarukan dalam kerangka perencanaan sistem ketenagalistrikan menuju NZE 2060.

Hal ini didasari bahwa potensi energi terbarukan terbesar Indonesia adalah solar PV dan dalam RUKN bauran energi surya yang paling besar diantara jenis EBT lainnya. Dengan karakteristiknya yang intermittent, pemanfaatan Solar PV harus didukung dengan pembangkit dengan fleksibilitas tinggi yaitu pembangkit listrik tenaga gas. Apalagi dengan bauran energi dari batubara yang harus semakin berkurang karena beberapa PLTU sudah dipersiapkan menuju phase out dan phase down, maka pembangkit berbasis bahan bakar gas harus mampu menggantikan peran PLTU sebagai pembangkit beban dasar dan sebagai sumber inersia untuk mendukung stabilitas sistem.

Kegiatan kuliah umum ini diselenggarakan sebagai rangkaian penandatangan MoU antara UGM dengan Exxon Mobile Indonesia. Pembicara lain yang menyampaikan materi adalah Muhammad Nurdin, Senior Vice President Production Exxon Mobil Indonesia dan Prof Poppy Sulistyaning Winanti, dosen FISIPOL UGM.

Kepala Pusat Studi Energi UGM, Prof Sarjiya, menjadi narasumber pada kegiatan IEEE Day yang diselenggarakan oleh IEEE Indonesia Section di Auditorium Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya (ISTTS) pada tanggal 14 Oktober 2023. Beliau menyampaikan materi tentang Transisi Energi untuk Memititasi Dampak Perubahan Iklim. Kegiatan IEEE Day diselenggarakan oleh IEEE Indonesia Section untuk memperingati pertama kalinya para insinyur dari seluruh dunia dan para anggota IEEE berkumpul dan berbagi gagasan di bidang teknik dan rekayasa pada tahun 1884.

Pada paparannya Prof Sarjiya menyampaikan isu-isu strategis dan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Studi Energi UGM terkait dengan transisi energi dan perubahan iklim dikaitkan dengan konsep trilema energi dimana penyediaan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan aspek security/reliability, affordability dan accessability serta sustainability.

PSE UGM Melaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion sekaligus Penyampaian Laporan Kajian Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 – 2050

Sorong, Papua Barat Daya | Pusat Studi Energi (PSE) UGM bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) dalam melaksanakan kegiatan FGD untuk Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 – 2050. Kegiatan FGD ini dihelat di Swiss-belHotel Sorong yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari penuh pada tanggal 10 Oktober 2023. Peserta dari kegiatan FGD ini, diantaranya OPD Provinsi Papua Barat Daya, BUMN dan perwakilan Industri 6 Kab/Kota.

Pada sesi awal, beliau, Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU sebagai kepala Pusat Studi Energi (PSE) UGM menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan energi yang memenuhi aspek trilema energi yaitu security, affordability, dan sustainability untuk mendorong perekonomian daerah dimasa transisi energi. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi jangka panjang, sesuai ketentuan UU No 30 tahun 2007 tentang Energi, setiap pemerintah propinsi harus memiliki perencanaan energi jangka panjang yang dinyatakan dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Papua Barat Daya sebagai salah satu proponsi termuda di Indonesia yang baru berdiri bulan November 2022, perlu menyusun RUED tersebut sebagai acuan dalam pengembangan infrastruktur energi periode 2023-2050. Masukan dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan PSE UGM dalam proses kajian untuk memastikan tersedianya data kondisi eksisting, data potensi energi, potensi demand, dan aspirasi rencana pembangunan ekonomi Propinsi Papua Barat Daya sebagai dasar penyusunan RUED Papua Barat Daya.

Selanjutnya, acara dibuka oleh Kadis Disnakertrans ESDM Provinsi Papua Barat Daya, Suroso, S.IP., M.A. Dalam sambutannya menyampaikan rasa optimismenya terhadap kemajuan pengembangan dan pengelolaan energi kedepan jika semua pemangku kepentingan bekerja sama dalam merumuskan perencanaan penyediaan energi dengan menjunjung keefektifan, efisiensi dan kekompakan.

Bapak Suroso mengungkapkan bahwa untuk menjadi salah satu provinsi terbaik terutama dalam hal penyiapan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Papua Barat Daya, hal yang paling utama yang harus kita miliki adalah kedetailan data supply-demand energi di Provinsi Papua Barat Daya. Data tersebut didapatkan dari semua pemangku kepentingan baik dari sektor hulu seperti (Pertamina, Petrogas, PLN) maupun dari sektor hilir seperti (rumah tangga, industri, dan transportasi). Sehingga kedetailan dan informasi yang diberikan akan menjadi kunci keberhasilan dalam penyediaan energi yang berkeadilan bagi semua masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.

Acara yang dimulai pukul 9.30 pagi berjalan sangat baik, tentunya dengan konsep diskusi yang santai namun tetap serius. Di dalam kegiatan tersebut, tim peneliti PSE UGM yang diwakili oleh Bapak Ardyanto Fitrady, S.E., M.Si., Ph.D, kemudian memaparkan progress penyampaian penyusunan dokumen RUED Provinsi Papua Barat Daya sekaligus memantik para pemangku kepentingan terkait urgensi ketersediaan data yang baik. Di dalam paparannya, Bapak Arfie juga menyampaikan terkait kondisi sosio-ekonomi Provinsi Papua Barat Daya terhadap kondisi nasional. Berdasarkan data Statistik Ketenagalistrikan (ESDM, 2022), masih terdapat 18 desa di Papua Barat Daya yang belum terlistriki sehingga rasio elektrifikasi di provinsi ini masih pada angka 87,67%. Sementara itu, Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat melimpah, diantaranya potensi energi hidro sebesar 1,01 GW, potensi energi biomassa sebesar 0,95 GW, potensi energi surya sebesar 5,89 GW, dan potensi energi angin sebesar 0,009 GW. Disisi lain, Pertamina EP Asset 4 juga menyampaikan ketersediaan cadangan minyak dan gas bumi sebesar ~2 MBOPD dan ~1,9 BCF. Sehingga ketersediaan potensi energi primer dapat menjadi tonggak pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Papua Barat Daya.

Kadis Disnakertrans ESDM Papua Barat Daya juga meminta OPD Kab/Kota untuk mendukung studi penyusunan dokumen RUED ini dalam hal penyiapan visi, misi, tujuan pengelolaan energi di Provinsi Papua Barat Daya, hal ini dilakukan agar semua dokumen perencanaan di Provinsi Papua Barat Daya memiliki target yang inline satu dengan yang lainnya.

Forum Hukum Hulu Migas 2023 mengusung tema “Tantangan Regulasi dan Kebijakan di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi di Era Dekarbonisasi”

Forum Hukum Hulu Migas (FHHM) adalah Forum Pertemuan antar Praktisi Bidang Hukum yang bekerja di SKK Migas dan Mitra Kerja (KKKS) serta Stakeholder Pemerintah dan Non-Pemerintah lainnya, termasuk para external lawyers. FHHM selama ini dianggap sebagai forum penting untuk berbagi, berdiskusi serta berkolaborasi untuk berpartisipasi, menyumbangkan gagasan, konsep dan kontribusi lainnya dalam rangka membangun sistem hukum terkait kegiatan usaha hulu migas di Indonesia yang berwawasan global. Dalam FHHM ini mengundang Dr. Irine Handika dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada sebagai narasumber yang memberikan pandangan dari sisi akademisi terkait RUU Migas dan paradigma baru pengelolaan migas dalam era dekarbonisasi.

Dalam rangka mencapai keamanan energi yang berkelanjutan dan menghadapi tantangan perubahan iklim global, negara-negara di dunia berkomitmen/menyepakati untuk transisi energi dan pengurangan karbon (dekarbonisasi). Strategi transisi energi dilakukan secara bertahap dan terukur, mengingat peran energi fosil masih diperlukan sebagai energi transisi.

“Kenapa kita mesti transisi energi? Karena agar oil and gas kita bisa laku di luar negeri. Jika tidak laku, akhirnya Indonesia tidak bisa bersaing dengan barang negara-negara lain,” ungkap Dr. Irine Handika dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada dalam pemaparannya di Forum Hukum Hulu Migas 2023 (FHHM) di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (9/10/2023).

Ia merujuk pada definisi normatif Transisi Energi yang termaktub dalam RPP KEN 7 Agustus 2023 bahwa transisi energi adalah proses transformasi penyediaan dan pemanfaatan Energi Tak Terbarukan menjadi Energi Baru dan Energi Terbarukan, penggunaan teknologi energi rendah karbon dan/atau efisiensi energi secara bertahap, terukur, rasional, dan berkelanjutan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Menurutnya, transasi energi kini menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, mengingat pasar global memberikan atensi besar terhadap jejak karbon. Oleh karenanya, Indonesia harus dapat mulai meramu dengan baik agar jejak karbon dapat diminimalisir.

Lebih lanjut, terkait penerapan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) pada industri minyak dan gas, dari sejumlah kajian yang dilakukan UGM, Irine mengungkapkan beberapa hal mengenai kepastian hukum agar perlu dimasukkan dalam pengaturan CCS dan CCUS tersebut.

Catatan tersebut secara garis besar meliputi liabilitas, posibilitas probis, perizinan, dan lex specialist insentif pajak. Dimana usulan atas pengaturan norma-norma tersebut menyimpan urgensitas untuk dimuat dalam revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Sehubungan posisi UU Migas menjadi dependent variable dalam transisi energi, kata dia, tak hanya tata Kelola CCS/CCUS, terdapat sejumlah aspek lain yang tak kalah penting dimuat dalam revisi UU Migas. “Secara garis besar yaitu perihal transisi energi, dekarbonisasi, ketahanan energi, serta green economy.”

Sharing Session ICT-PEP 2023. Penyelenggaraan ICT-PEP 2023 yang merupakan kerjasama antara Pusat Studi Energi (PSE) UGM bekerja sama dengan PT PLN Puslitbang pada hari kedua diisi dengan kegiatan sharing session. Tema dari ICT-PEP 2023 adalah tentang Decarbonizing Electric Power Sector : Challenges and Opportunities for Renewable Energy Integration. Pelaksaan sharing session diawali dengan sambutan pembukaan oleh Kepala PSE UGM yang sekaligus sebagai Ketua Streering Committee ICT-PEP 2023. Selanjutnya sambutan juga disampaikan oleh Ir. Isvan Prahastanto selaku GM PT PLN Puslitbang, Prof Gamantya sebagai Ketua IEEE Indonesia Section and Prof Nizam sebagai Plt Dirjen DIKTI yang menyambut baik pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pembahasan isue seputar sustainability.

Para pembicara yang menyampaikan materi adalah Prof Robin Preece dari University of Manchaster yang menyampaikan beberapa hal penting terkait pentingnya menjaga operasi sistem dengan penetrasi variable renewable energy skala besar dengan memperhatikan aspek reliability dan stability. Pembicara kedua adalah Prof. Gregor Verbic dari The University of Sydney yang menyampaikan materi tentang bagaimana operasi dan perencanaan distributed generation. Prof. F Danang Wijaya dari Teknik Elektro UGM juga menyampaikan materi tentang trend global penelitian seputar microgrid dan implementasinya di Indonesia.

Sesi sharing terakhir disampaikan oleh Dr Kamia Handayani dari PLN Pusat yang menyampaikan materi tentang Powering Future Indonesia: Just Energy Transition Pathway for the electricity sector.