Jakarta, PSE UGM- Sebagai salah satu bentuk komitmen dan keseriusan dalam bidang energi baru dan terbarukan Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.Eng., Ph.D  selakui Plh. Kepala Pusat Studi Energi UGM  turut berpartisipasi aktif dan berikan sumbangsih pemikiran dalam acara Indonesia-China Track 1.5 Dialogue yang diselenggarakan di Jakarta pada 27-28 Januari 2026. Indonesia-China Track 1.5 Dialogue diselenggarakan dengan tema “Shaping a Joint Foreign Policy Approach towards a Transformational Model in Clean Energy Partnership” yang pada dasarnya bertujuan untuk menggali lebih dalam  terkait model kebijakan luar negeri Indonesia-China terkait energi bersih dengan melibatkan berbagai sektor pemangku kepentingan.

 

Dalam forum ini Prof Ir. Sarjiya berkesempatan untuk memberikan sumbangsih pemikiran terkait “Modeling Mutually Beneficial Innovation in the Indonesia-China Clean Energy Partnership (Session 3)”. Selain topik ini, dalam forum ini juga ada beberapa topik diskusi seperti The Contexts and Factors Shaping Indonesia-China Clean Energy Partnerships, The Strength and Likehood of a “New Normal” Under a Revised Model (Session 1), Engaging Rural and Urban Communities to Adopt non-fossil Alternatives and Reduce Dependence on Fossil-based inputs in income-generating Activities (Session 2), dan Building Partnerships for Broader Societal Participation in Clean Energy: Linking Knowledge, Networks, and Government Access to Overcome Barriers (Session 4). Diharapkan diskusi ini dapat memberikan impact nyata kepada masyarakat.

Contributor: Irawan Eko Prabowo

Editor: Naga Pamungkas

Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa pembangkit listrik tenaga surya portable kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh. Bantuan ini mulai diserahkan ke lokasi bencana pada 28 Desember 2025 sebagai bentuk kepedulian PSE UGM terhadap pemenuhan kebutuhan energi di tengah situasi darurat. Lokasi disalurkan di Patan Kemuning, Timang Gajah dan Simpur, Mesidah Kabupaten Bener Meriah, serta Takengon Aceh. Bantuan diserahkan oleh Dr. Ir. Rachmawan Budiarto, S.T., M.T., IPU.  sebagai wakil dari PSE di lokasi terdampak bencana. Tim teknis yang ikut serta dalam kegiatan ini antara lain Dr.sc.tech. Adhy Kurniawan, S.T. dan Irawan Eko Prabowo,ST, MT.

Perangkat yang disalurkan merupakan pembangkit listrik surya portable dengan kapasitas 200 WP sebanyak 3 paket, yang dirancang untuk menyediakan sumber listrik mandiri dan ramah lingkungan. Kehadiran pembangkit ini diharapkan dapat menjadi source of alternative energy bagi masyarakat terdampak, khususnya untuk mendukung kebutuhan dasar seperti penerangan, pengisian perangkat komunikasi, serta operasional darurat lainnya saat sumber listrik PLN padam.

Dalam kondisi pascabencana, keterbatasan akses terhadap listrik sering kali menjadi tantangan utama yang menghambat proses pemulihan. Oleh karena itu, bantuan pembangkit listrik surya portable ini diharapkan mampu membantu menjaga ketersediaan energi dan mendukung upaya elektrifikasi di wilayah terdampak bencana Aceh.

Melalui kegiatan ini, PSE UGM menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam penguatan ketahanan energi, termasuk pada situasi krisis dan kebencanaan. Pemanfaatan energi terbarukan dinilai menjadi solusi yang relevan dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang mengalami gangguan infrastruktur energi konvensional.

PSE UGM berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung proses pemulihan dan kebangkitan pascabencana melalui pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan.

Pada tanggal 3-5 September 2024, PSE UGM mengadakan International Conference on Technology and Policy in Electric Power & Energy (ICT-PEP 2024). Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PSE UGM dengan Puslitbang PLN dan IT PLN yang diselenggarakan di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali. Pada tahun ini tema yang diangkat adalah Resilient Power Systems: Navigating the Clean Energy Transition. Terdapat 277 paper yang masuk pada kegiatan ICT-PEP 2024 yang berasal dari para peneliti dan engineer di Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Namun, hanya 104 makalah yang telah dipilih untuk dipresentasikan dalam konferensi ini. Hal ini berarti tingkat penerimaan paper hampir 37%.

Kegiatan conference ini dibuka dengan mendengarkan sambutan dari ketua panitia ICT-PEP 2024, Dr. Roni Irnawan dan GM Puslitbang PLN, Muhammad Soleh. Acara di sesi pagi kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari beberapa pembicara, yaitu Prof. Huang-Jen Chiu dari National Taiwan University o Science and Technology, Dr. Kazi N Hasan dari RMIT Melbourne, Australia dan Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., PH.D., IPU. dari Universitas Gadjah Mada. Pada sesi siang terdapat workshop oleh David Firnando Silalahi dari The Australian National University.

Pada hari kedua, terdapat lima ruangan terpisah bagi para presenter untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka. Lima ruangan ini terbagi atas 10 topik yang berbeda pada sesi pagi dan siang. Seputluh topik tersebut adalah  (1) Resilence and Reliability in Modern Grid , (2) Storage and Electric System Advancements , (3) Power Plant Efficiency and Optimization , (4) Cutting-Edge High Voltage Transmission, dan (5) Renewable Energy and Distributed Generation, (6) Distribution Grid Enhancement , (7) Smart Photovoltaic and Wind Solutions , (8) Insulation Technology and Maintenance , (9) Electric Vehicle Innovations, dan (10) Focused Analysis and Comparative Study.

Pada hari ketiga dilakukan kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Waduk Muara Nusa Dua. PLTS terapung ini berkapasitas 100 kWp dan diresmikan pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. PLTS ini memiliki 228 panel surya yang dikelola melalui inovasi Smart Grid. Inovasi tersebut merupakan salah satu program dari transformasi PLN yang menggunakan teknologi sistem digital untuk memonitor dan mengelola pasokan energi listrik sesuai dengan kebutuhan beban. Indonesia Power mengelola PLTS terapung ini sebagai bentuk komitmen dalam upaya menurunkan gas rumah kaca.

Yogyakarta | Pusat Studi Energi (PSE) UGM bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang didukung oleh Ford Foundation dalam melaksanakan kegiatan Diseminasi untuk Kerangka Kebijakan dalam Mendukung Implementasi Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia. Kegiatan FGD ini dihelat di Hotel Pullmans Hotel and Resorts, Jakarta yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari penuh pada tanggal 27 Agustus  2024. Peserta dari kegiatan Diseminasi ini, diantaranya Sekretariat JETP, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power, PT PLN Energi Primer Indonesia dan Perhutani.

Pada sesi awal, beliau, Bapak Prof. Sarjiya sebagai kepala Pusat Studi Energi (PSE) UGM memberikan sambutan terkait bagaimana penerapan proses transisi energi di Indonesia dengan juga melibatkan peran serta dari masyarakat sekitar dengan prinsip “No One Left Behind”. Dalam hal ini, PSE UGM telah mengeluarkan sebuah dokumen panduan bagi semua pembangku kepentingan dalam berperan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan

Selanjutnya, acara dibuka oleh Ibu Maryati Abdullah , selaku program officer dari Ford Foundation. Dalam sambutannya, beliau juga menyampaikan lesson learned dari berbagai negara yang telah melalui masa transisi energi dari energi fosil ke energi ramah lingkungan. Serta implementasi penggunaan just transition fund dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan seperti halnya di Inggris. Beliau juga meyakini bahwa sektor energi merupakan kontributor terbesar dalam emisi CO2 sehingga dibutuhkan langkah strategis yang meliputi pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi utamanya berprinsip “No One Left Behid”.

Acara yang dimulai pukul 09:30 pagi berjalan sangat baik, tentunya dengan konsep diskusi yang santai namun tetap serius. Di dalam kegiatan tersebut, tim peneliti PSE UGM yang terdiri dari lintas disiplin mencakup aspek teknis, aspek finansial, aspek sosial dan aspek legal menyampaikan hasil kajian untuk mendukung transisi energi berkeadilan di Indonesia dengan mengangkat tema keterlibatan masyarakat dalam mendukung program PLTU Co-firing di 52 PLTU di Indonesia. Aspek teknis yang diwakili oleh Ekrar Winata menyampaikan bahwa program Co-firing merupakan salah satu viable option menuju terminasi PLTU untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Dimana secara potensi, Indonesia yang merupakan negara agraris memiliki potensi biomassa yang dapat memenuhi kebutuhan 5% co-firing pada PLTU. Namun yang menjadi catatan adalah ketersediaan industri biomassa yang dapat memasok kebutuhan PLTU. Dari 4 PLTU yang telah dilakukan kajian yaitu, PLTU Pelabuhan Ratu di Sukabumi (Jawa Barat), PLTU Labuan di Pandenglang (Banten), PLTU Pacitan di Sudimoro (Pacitan), dan PLTU Anggrek di Illangata (Gorontalo) baru dapat melaksanakan co-firing di persentase 1-2%.

Di dalam kesempatan selanjutnya, Bapak Ardyanto Fitrady, Ph.D sebagai peneliti untuk bidang ekonomi di PSE UGM juga menyampaikan kapabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di area PLTU Pelabuhan Ratu yang dapat menjadi aktor penyedia biomassa. Selain itu Bapak R. Derajad Sulistyo Widhyharto juga menyampaikan hasil mengenai kegiatan pemetaan sosial yang telah dilakukan untuk berbagai pemangku kepentingan di sekitar area 4 PLTU. Beliau juga mengidentifikasi bagaimana distribusi manfaat yang telah terjadi dari pelaksanaan PLTU Co-firing selama ini, dimana kegiatan tersebut telah mentrigger kegiatan perekonomian baru di masyarakat utamanya sebagai penyedia biomassa. Di sesi akhir pemaparan PSE UGM, Kenley Wijaya kemudian memaparkan bahwa transisi energi berkeadilan perlu melibatkan peran dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah Penugasan Urusan Pengelolaan EBT oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa yang belum memiliki kewenangan/dasar penugasan pengelolaan urusan EBT, padahal Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dapat memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang daerahnya sehingga bisa berperan lebih

Setelah sesi penyampaian hasil kajian oleh PSE UGM, sesi berikutnya merupakan sesi penanggap yang disampaikan oleh beberapa narasumber dari Sekretariat JETP, PT PLN (Persero), Kementerian ESDM, dan KLHK. Pada kesempatan pertama, Bapak Paul Butar Butar dari Sekretariat JETP menyampaikan concern terkait pentingnya menjaga sustainability dari ketersediaan pasokan biomassa. Dengan begitu ekosistem perekonomian baru akan terbentuk di tengah-tengah masyarakat setempat yang berdekatan dengan lokasi PLTU. Selanjutnya catatan penting datang dari PT PLN (Persero) yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin selaku Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) dalam melaksanakan program co-firing adalah kurangnya minatnya industri penyedia biomassa dikarenakan isu harga yang kurang kompetitif. Sehingga saat ini pelaksanaan co-firing baru sebatas pemanfaatan limbah biomassa dan akan ditingkatkan untuk pengelolaan lahan kritis yang dapat menjadi lahan penanaman biomassa untuk lebih berkelanjutan. Sementara itu, KLHK dan ESDM menyampaikan dukungan penuh dan menyambut baik pelaksanaan program co-firing. Dalam hal ini KLHK telah memiliki perhutanan sosial yang dapat menjadi salah satu lokasi lahan untuk penanaman hutan tanaman energi dan dapat dikelola oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Peraturan ini merupakan sebagai bagian untuk mempercepat pencapaian target energi terbarukan dalam bauran energi nasional, menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan kebijakan energi nasional, dan mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan melalui peranan masyarakat dalam penyediaan biomassa sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap

Di akhir sesi kegiatan diseminasi ini, Prof Sarjiya menutup dengan menyampaikan harapan bahwa perlu adanya kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung transisi energi berkeadilan di Indonesia. Hal ini dapat terwujud dengan mengenali peran dari masing-masing pihak. Sehingga prinsip No One Left Behid pada proses transisi energi di Indonesia dapat diwujudkan.

Pada tahun 2021, melalui agenda COP26 Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Berbagai rencana jangka panjang dan peta jalan telah dikembangkan oleh beberapa Lembaga pemerintahan maupun Kementerian untuk memenuhi target ini. Namun demikian, masih terdapat celah yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam menjalankan proses transisi energi ini – apakah proses transisi energi telah berjalan secara inklusif dan berkeadilan? Apakah semua pihak memiliki kesempatan untuk berperan, berkontribusi, dan menentukan proses transisi energi yang mampu memenuhi target pemerintah dan juga mencapai kesejahteraan bersama?

Perempuan memiliki peran yang krusial dalam sektor energi, terutama dalam konteks transisi energi. Perempuan membawa beragam perspektif dan juga gagasan inovatif yang penting bagi pengembangan solusi kreatif terhadap permasalahan yang kompleks. Keberagaman gagasan dapat membawa proses transisi energi menjadi proses yang lebih efektif dan berkelanjutan. Namun demikian, dimensi gender secara garis besar belum mendapatkan perhatian dan seringkali tidak ada dalam diskusi mengenai transisi energi.

Pusat Studi Energi UGM dengan dukungan Asian Development Bank dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah melaksanakan kajian dengan tajuk Women in the Energy Transition in Indonesia yang dipaparkan dalam validation event yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini diikuti oleh berbagai kelompok pemangku kebijakan mulai dari Kementerian seperti KPPPA, KLHK, Bappenas, Kemendes, dan Kemenkeu hingga lembaga penelitian dan organisasi non-pemerintah seperti TREC-UI, GIZ, Medco, Ibeka, dan Oxfam.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Veronica Mendizabal Joffre, Senior Gender and Social Development Specialist, Climate Change and Sustainable Development Department sebagai perwakilan dari ADB diikuti oleh sambutan dari Rini Handayani, S.E., M.M., Plt. Deputi bidang Kesetaraan Gender, KemenPPPA. Pembukaan ditutup dengan sambutan oleh Prof. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D. selaku Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan hasil studi oleh Wangi Pandan Sari, S.T., M.Sc., Ph.D selaku peneliti, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel sebagai tanggapan dari pemaparan hasil studi yang dipandu oleh Dwi Novitasari S.T., M.Sc. Dalam diskusi panel tersebut, PSE UGM menghadirkan beberapa panelis, yaitu Dini Maghfirra, Development Planning Officer – BAPPENAS; Irwan Dharmawan, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu; Derina, Excecutive Vice President of Compliance, PT PLN Persero; Kus Prasetiahadi, Kemenkomarves; dan Dra. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, KemenPPPA. Diskusi panel diikuti oleh sesi tanya jawab dengan penanya dari berbagai institusi seperti KLHK, Tropical Renewable Energy Center (TREC) Universitas Indonesia, IBEKA, Yayasan Penabulu, dan juga KPPPA.

Dra. Eko Novi Ariyanti Rahayu dari KPPPA memaparkan bahwa strategi pengarusutamaan gender tidak hanya berkaitan dengan kelompok perempuan, namun juga memastikan bahwa semua kelompok memiliki akses dan juga partisipasi control yang sama terhadap hasil pembangunan, oleh karena itu data menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan kesetaraan akses dan partisipasi. Sementara itu, Dini Maghfirra dari Bappenas menjelaskan bahwa integrasi gender kedalam transisi energi merupakan tugas untuk semua.

Hidrogen hijau menjadi primadona energi bersih untuk mempercepat transisi energi. Seluruh dunia berlomba-lomba memproduksi sumber energi ramah lingkungan ini. PT. Pertamina – RTC dan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) kini semakin serius dalam mengembangkan bahan bakar hydrogen hijau. Oleh karena itu, PSE UGM melakukan kajian terkait produksi hydrogen hijau di PLTP Ulubelu PGE.

Kajian ini terbagi menjadi 3 aspek yaitu aspek teknik, ekonomi serta analisis regulasi dan hukum. Dalam aspek teknik adalah pemilihan teknologi untuk produksi turunan hijau dari energi panas bumi mulai dari produksi, penyimpanan hingga proses penyaluran, serta melakukan analisis efisiensi, keselamatan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari produksi turunan hidrogen hijau dari energi panas bumi.Dalam aspek ekonomi adalah pemodelan keekonomian proyek dan optimasi bisnis hidrogen hijau dan turunannya, analisis pengembangan bisnis dan sustainable growth proyek hidrogen hijau dan turunannya, analisis dari kebutuhan ammonia dan methanol serta financial feasibility study hidrogen hijau dan turunannya. Pengembangan green ammonia tidak saja akan mendorong tumbuhnya permintaan domestic yang menjadi salah satu basis green economy, namun juga akan mendorong ekspor. Potensi permintaan pasar yang tinggi ini akan dapat dimanfaatkan apabila untuk mendorong diversifikasi. Agar dapat bersaing di pasar global, green ammonia harus kompetitif.

Dalam aspek regulasi adalah pemetaan regulasi nasional mengenai hidrogen dan turunannya, analisis regulasi yang ada terhadap usaha PGE dalam bidang hidrogen, analisis resiko intelejensi hukum atas regulasi yang akan datang dan langkah yang mungkin harus diambil, penyusunan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan proyek hidrogen hijau dan turunannya berbasis panas bumi, serta penyusunan rencana bisnis dan strategi dalam pengembangan proyek hidrogen hijau dan turunannya berbasis panas bumi.

Green hydrogen menjadi semakin penting seiring dengan kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan ketahanan energi. Proses produksinya, yang menggunakan sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin, menawarkan potensi besar dalam mereduksi emisi karbon serta menyediakan sumber energi yang bersih dan aman.

Untuk itu, Pusat Studi Energi UGM berkolaborasi dengan Universitas Groningen mengadakan acara Summer Course yang bertajuk “Hydrogen’s Role in Energy Transition: Perspective and Challenges” pada tanggal 19-23 Agustus 2024. Acara ini diselenggarakan di ERIC, Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta serta diikuti oleh para akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan perwakilan dari sektor energi, termasuk dari Kementerian Keuangan dan perusahaan energi seperti PT. PLN, PLN EPI dan PT. PERTAMINA.

Rektor UGM, Prof. Ova Emilia membuka Summer Course dengan pemukulan gong, yang dilanjutkan penandatanganan MoU Pusat Studi Energi UGM berkolaborasi dengan Universitas Groningen dan Ecadin serta peresmian Hydrogen Valley Yogyakarta. Hydrogen Valley Yogyakarta diharapkan dapat menjadi ekosistem riset dan pengembangan hidrogen yang terintegrasi di Indonesia. 

Summer Course ini terdiri dari beberapa sesi yakni presentasi, diskusi panel dan workshop. Acara ini menghadirkan keynote speaker Prof. Eniya L. Dewi dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi, serta pembicara internasional dari University of Groningen dan Kyushu University. Mereka membahas perkembangan teknologi dan kebijakan terkait hydrogen serta tantangan dan peluang dalam transisi energi global.

Prof. Dr. Ir. Deendarlianto mengatakan para peserta yang ikut dalam summer course ini diharapkan dapat mengimplementasikan teknologi hydrogen dalam kebijakan dan strategi nasional untuk menghadapi tantangan energi dan perubahan iklim. Apalagi penggunaan hydrogen sebagai energi alternatif diyakini dapat membantu menurunkan emisi karbon, memperkuat ketahanan energi nasional serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pusat Studi Energi (PSE) UGM berkolaborasi dengan beberapa universitas dalam dan luar negeri dalam program Net Zero Carbon Communities (NZCC). Program ini melibatkan sejumlah peneliti dari berbagai institusi, antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Pennsylvania State University, University of Colorado – Boulder dan pemerintah Kota Makassar. Program ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, U.S. National Science Foundation (NSF) dan Pemerintah Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar secara bertahap bekerja mewujudkan Kota Makassar menjadi kota Smart City dan Low Carbon Emission, antara lain dengan mengintegrasikan sistem energi terbarukan. Dalam komitmen untuk mengurangi emisi karbon, sebagai salah satu tahap dari program yang telah berjalan sejak tahun 2020, tim kolaborasi mengimplementasikan pemasangan solar panel di beberapa daerah, seperti Kelurahan Tanjung Merdeka, Kelurahan Bira serta Kelurahan Buntusu dengan bantuan pembiayaan dari Pemerintah Amerika Serikat. Solar panel tersebut digunakan utamanya sebagai penggerak pompa air kolam ikan di perkotaan. Lokasi-lokasi dipilih antara lain agar juga mampu memenuhi tujuan pemberdayaan komunitas perkotaan dan peningkatan kemampuan dalam memenuhi peluang terkait pekerjaan hijau (green job).

Komposisi PLTU yang berkontribusi lebih dari 50% dari total pembangkitan listrik pada sistem ketenagalistrikan nasional, maka peranan batu bara menjadi sangat krusial untuk menjaga security of supply, tarif listrik yang terjangkau, penyangga baseload sistem kelistrikan, dan pemenuhan bahan bakar dari aset PLTU yang sudah terbangun. Namun terdapat tantangan penyediaan energi batu bara seperti availability, accessibility, affordability dan acceptability.

Meski dengan segala tantangan tersebut, keberadaan batu bara masih sangat dibutuhkan dalam penyediaan energi listrik secara andal. Selanjutnya, sesuai target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) pada tahun 2030 dan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060, PLN dalam RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik) 2021 menunjukkan arah transisi energi dalam perencanaan penyediaan energi listrik di Indonesia. Dokumen ini menetapkan target meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam matriks energi Indonesia. Tantangan utama dalam pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia meliputi aspek teknis, keuangan, regulasi, dan sosial.

PLN dalam hal ini memprogramkan co-firing biomassa pada PLTU sebagai salah satu aksi mitigasi cepat dalam kategori Renewable Energy (RE) pada sektor energi sekaligus sebagai tahapan transisi energi menuju NZE tahun 2060. Co-firing biomassa untuk PLTU merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target tersebut karena jenis biomassa yang beragam, ketersediaannya yang melimpah, kemampuannya untuk mereduksi emisi karbon, dan minimnya penyesuaian infrastruktur yang diperlukan di pembangkit sehingga dapat lebih cepat diimplementasikan.

Namun, hal yang perlu dikritisi pada co-firing biomassa ini adalah rantai pasok biomassa dan komponen penyusun harga biomassa untuk co-firing dimana ekosistem biomasa termasuk yang berbasis limbah belum berkembang secara matang seperti batu bara dan energi primer lainnya. Sumber pasokan biomassa yang tersebar, perlunya pemrosesan bahan mentahnya secara sederhana hingga rumit, sebagian keberadaannya yang jauh dari PLTU, serta konflik sosial dalam tahapan penyediaanya merupakan tantangan utama rantai pasok biomassa. Tantangan ini perlu didorong dengan kebijakan harga biomassa yang selama ini dibatasi dengan harga DMO batu bara dengan meningkatkan efisiensi rantai pasok penyediaan batu bara, selain itu juga perlu mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis untuk UMKM agar rantai pasok dan harga keekonomian biomassa dapat bersaing dengan energi primer lain.

Oleh karena itu, PT. PLN menyeleggarakan Forum Group Discussion ini pada tanggal 23 Juli 2024 yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko, tantangan serta mitigasinya pada rantai pasok dan komponen pembentuk harga batu bara, biomassa, dan EBT lainnya; peran strategis penyediaan biomassa termasuk yang berbasis limbah dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk implementasi co-firing PLTU; mendapatkan dukungan pemerintah dalam aspek kebijakan, regulasi dan subsidi/kompensasi bahan bakar energi primer; perbandingan biaya investasi pembangkit baseload dan LCOE co-firing biomassa dengan EBT lainnya (solar panel dengan battery, PLTU CCU atau CCUS, wind power, hydro power, geothermal, PLTSa, dan green hydrogen). Forum Group Discussion ini dihadiri oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT. PLN (Persero), PT. PLN Nusantara Power, PT. PLN Indonesia Power, PT. PLN Energi Primer Indonesia, Asosiasi Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia serta para akademisi Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung.