Contributor          : Naga Pamungkas

Editor                     : Naga Pamungkas

Yogyakarta, 8 September 2026 — Pengembangan energi nuklir sebagai salah satu opsi strategis dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional terus menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut kembali dibahas dalam Simposium Nasional Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang diselenggarakan pada 7–8 September 2026 di Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Simposium ini menjadi ruang untuk membahas sekaligus memperdalam berbagai aspek kesiapan Indonesia dalam pembangunan PLTN. Pembahasan mencakup kesiapan sumber daya manusia (SDM), teknologi, regulasi, serta penerimaan publik sebagai sejumlah faktor penting dalam mewujudkan pembangunan dan pengoperasian PLTN secara aman, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Salah satu kontribusi pemikiran dalam forum tersebut disampaikan oleh Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU, selaku Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM). Dalam kesempatan tersebut, Prof. Sarjiya menyampaikan materi bertajuk “Kesiapan SDM PLTN Indonesia”, yang menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi utama dalam pengembangan industri nuklir nasional.

Dalam paparannya, Prof. Sarjiya menguraikan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan SDM untuk mendukung pembangunan PLTN di Indonesia. Materi yang disampaikan mencakup fondasi ESDM yang telah dimiliki Indonesia, empat uji kesiapan ESDM, kebutuhan SDM untuk PLTN, Nuclear Power Human Resource Model, serta kesiapan Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika (DTNTF) Fakultas Teknik UGM.

Kesiapan SDM menjadi aspek yang krusial mengingat pembangunan PLTN membutuhkan tenaga profesional dengan kompetensi yang spesifik dan multidisipliner. Tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis nuklir, kebutuhan tersebut juga mencakup keahlian dalam bidang keselamatan, regulasi, manajemen, teknologi, hingga pengelolaan sistem ketenagalistrikan.

Selain membahas kesiapan pembangunan PLTN, rangkaian kegiatan simposium juga menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan pengembangan SDM nuklir di Indonesia. Acara ini turut dirangkaikan dengan peluncuran Program Studi S3 Teknik Nuklir UGM, S1 Teknik Nuklir Universitas Pertahanan (UNHAN), serta S2 Teknik Nuklir Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia.

Peluncuran berbagai program pendidikan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan pengembangan teknologi nuklir di masa mendatang. Kehadiran jenjang pendidikan nuklir pada berbagai tingkat juga menunjukkan semakin kuatnya komitmen Indonesia dalam membangun kapasitas nasional untuk mendukung pemanfaatan energi nuklir.

Melalui keterlibatan akademisi, pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan, Simposium Nasional Pembangunan PLTN diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi sekaligus menghasilkan gagasan strategis bagi kesiapan Indonesia menuju pembangunan PLTN.

Keterlibatan Kepala PSE UGM dalam forum tersebut sekaligus menegaskan komitmen PSE UGM dalam memberikan sumbangsih pemikiran berbasis akademik dan riset terhadap berbagai isu strategis energi nasional, termasuk pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem energi Indonesia yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Contributor: Irawan Eko Prabowo

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta, 3 September 2026 — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi salah satu bencana yang perlu mendapat perhatian di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang dikutip dari Detik.com, peningkatan titik api terjadi di beberapa wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut turut berdampak pada kualitas udara dan jarak pandang di sejumlah daerah.

Di Kalimantan Barat, tercatat 7.377 hot spot atau titik panas dan 104 fire spot, dengan jarak pandang kurang dari 1 kilometer. Sementara itu, Kalimantan Tengah mencatat 5.244 hot spot dan 72 fire spot, dengan jarak pandang di bawah 1 kilometer. Di Kalimantan Selatan, terdapat 504 hot spot dan 55 fire spot, dengan jarak pandang kurang dari 2 kilometer.

Karhutla juga terpantau di sejumlah wilayah Sumatera. Sumatera Selatan mencatat 1.013 hot spot dan 11 fire spotdengan jarak pandang kurang dari 5 kilometer. Sementara itu, Riau mencatat 62 hot spot dan 12 fire spot, sedangkan Jambi mencatat 49 hot spot dan 4 fire spot.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bencana dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar seperti energi listrik. Ketika terjadi gangguan pada infrastruktur maupun akses distribusi energi, diperlukan alternatif sumber listrik yang dapat digunakan secara cepat dan fleksibel di wilayah terdampak.

Tenaga Surya sebagai Alternatif Sumber Listrik

Menanggapi kebutuhan penyediaan listrik di daerah terdampak bencana, Irawan Eko Prabowo, S.T., M.Eng., tenaga ahli Surya Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM), menyampaikan bahwa tenaga surya dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung kebutuhan listrik dalam kondisi darurat.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi surya yang cukup besar karena memperoleh paparan sinar matahari yang relatif tinggi sepanjang tahun. Kondisi tersebut menjadi salah satu keunggulan tenaga surya sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan di berbagai wilayah, termasuk daerah yang mengalami gangguan akibat bencana.

“Tenaga surya bisa menjadi salah satu solusi untuk melistriki daerah terdampak bencana,” ujar Irawan.

Pemanfaatan tenaga surya juga tidak terbatas pada kebutuhan penerangan. Sistem pembangkit listrik tenaga surya, khususnya dalam bentuk sistem portabel atau solar power system, dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak.

Beberapa kebutuhan yang dapat didukung antara lain peralatan memasak, perangkat komunikasi, hingga peralatan medis. Ketersediaan listrik untuk perangkat komunikasi menjadi penting dalam situasi bencana untuk mendukung koordinasi dan penyampaian informasi, sementara pasokan listrik untuk peralatan medis dibutuhkan agar pelayanan kesehatan tetap dapat berjalan.

Sumber tambahan

Rahmawati, D. (2026, August 31). BNPB: Titik api di 3 provinsi Kalimantan bertambah, jarak pandang 1–2 km. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-8642124/bnpb-titik-api-di-3-provinsi-kalimantan-bertambah-jarak-pandang-1-2-km/amp

Sumber gambar: BBC

Contributor: Irawan Eko Prabowo

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta, 3 September 2026 — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, lebih dari 10,6 juta masyarakat terdampak, dengan 123 orang mengalami luka berat, 2 orang luka ringan, serta lebih dari 13.400 orang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Kondisi ini menunjukkan pentingnya ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung layanan medis selama kondisi darurat.

Menurut Irawan Eko Prabowo, S.T., M.Eng., Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM), strategi energi dalam menghadapi bencana perlu dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat.

Pada tahap mitigasi, ketahanan energi perlu dibangun sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Selanjutnya, pada tahap kesiapsiagaan, diperlukan Tim Siap Siaga Energi yang bertugas menyiapkan perangkat energi darurat, seperti panel surya portabel, serta mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat keamanan, tenaga medis, dan perusahaan energi.

Sementara itu, pada tahap tanggap darurat, pemulihan akses listrik dan energi perlu dilakukan secepat mungkinuntuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat serta layanan kesehatan tetap dapat berjalan.

Strategi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem energi yang lebih tangguh dan responsif terhadap bencana, sekaligus memastikan ketersediaan energi tetap terjaga ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat.

Sumber Tambahan:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026, August 29). Kemenkes siap siaga hadapi dampak karhutla, 848 tenaga kesehatan dimobilisasi. https://kemkes.go.id/id/kemenkes-siap-siaga-hadapi-dampak-karhutla-848-tenaga-kesehatan-dimobilisasi⁠

Contributor: Naga Pamungkas

Editor: Irma Fitriyanti

Yogyakarta, 21 Agustus 2026 — Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) bersama Kelompok Kerja (Pokja) 5 Hilirisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan kegiatan finalisasi dua kajian terkait pemanfaatan batubara. Kegiatan yang berlangsung pada 20–21 Agustus 2026 tersebut diselenggarakan di Kantor PSE UGM.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan hasil kajian yang membahas aspek teknis, ekonomi, dan hukum dalam pemanfaatan batubara, sekaligus merumuskan norma insentif dan disinsentif dan/atau pemanfaatan batubara. Finalisasi dilakukan untuk memastikan substansi kajian dapat disusun secara komprehensif serta mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dalam pengembangan dan pemanfaatan komoditas batubara.

Dalam proses pembahasan, PSE UGM dan Pokja 5 Hilirisasi ESDM melakukan peninjauan dan pendalaman terhadap substansi kedua kajian. Diskusi mencakup aspek teknis dan keekonomian pemanfaatan batubara serta perspektif hukum dan regulasi yang diperlukan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan.

Dari PSE UGM, kegiatan ini diikuti oleh Prof. Mailinda Eka Yuniza, Dr. Puspita Ghaniy, Ahmad Faizal Azmi, Ph.D., Saiqa Ilham Akbar, M.Sc., Ekrar Winata, M.Sc., dan Eka Fatimatuzzahra, S.Tr.M. Kehadiran tim lintas bidang tersebut mendukung proses pembahasan yang mengintegrasikan perspektif teknis, ekonomi, maupun hukum dalam penyempurnaan kajian.

Melalui kegiatan finalisasi ini, kedua pihak diharapkan dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan implementatif sebagai salah satu bahan pendukung dalam perumusan kebijakan terkait pemanfaatan batubara. Hasil kajian juga diharapkan dapat memberikan dasar analisis yang kuat bagi pengembangan kebijakan insentif-disinsentif maupun strategi pemanfaatan batubara yang selaras dengan kebutuhan pengembangan sektor minerba di Indonesia.

Kegiatan selama dua hari ini sekaligus memperkuat sinergi antara PSE UGM dan Kementerian ESDM, khususnya Pokja 5 Hilirisasi, dalam mendukung penyusunan kajian berbasis akademik yang dapat menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral.

Contributor: Dannys Arif Kusuma

Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) bersama PT Pertamina Patra Niaga melaksanakan rangkaian pertemuan pada 31 Agustus dan 1 September 2026 di Jakarta untuk membahas evaluasi serta penyempurnaan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Kegiatan ini menjadi bagian dari kajian yang menghubungkan aspek kepatuhan, tata kelola, dan kebutuhan operasional perusahaan melalui pendekatan lintas disiplin.

Tim PSE UGM yang hadir secara langsung terdiri atas Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.; Muhammad Jibril, S.H., M.PrivateLaw; Dannys Arif Kusuma, S.T., M.Eng.; serta Bonifasius Destian Recky Husodo, S.H. Sementara itu, Sukma Annisa Suwadji, S.Ak., M.Sc.; Dr. Puspita Ghaniy Anggraini, S.E., M.Sc.; dan Ir. Sinta Rahmawidya Sulistyo, S.T., MSIE., Ph.D., IPM. mengikuti kegiatan secara daring.

Pertemuan mempertemukan perspektif hukum, akuntansi, dan teknik industri untuk menelaah pedoman secara menyeluruh. Melalui studi dokumen dan diskusi bersama, tim mendalami hubungan antara ketentuan pengadaan, pembagian tanggung jawab, serta pelaksanaannya dalam proses bisnis perusahaan.

Pada 31 Agustus 2026, pembahasan berfokus pada hasil penelaahan awal dan klarifikasi proses bisnis. Materi yang didiskusikan mencakup keselarasan pedoman dengan acuan regulasi dan kebijakan perusahaan, kejelasan kewenangan antar fungsi, pemisahan tugas, pengelolaan risiko, serta hubungan Pedoman PBJ dengan ketentuan internal lainnya. Tim turut menelaah alur kontrak payung dan kontrak turunan, proses registrasi penyedia, serta konsistensi istilah agar pedoman lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Pendalaman dilanjutkan pada 1 September 2026 melalui pembahasan jenis kontrak, pemilihan penyedia, pengendalian subkontrak, evaluasi penawaran, dan pembiayaan proyek. Diskusi menekankan pentingnya menyesuaikan metode pengadaan dengan karakter pekerjaan, tingkat kepastian kebutuhan, serta risiko yang dihadapi. Kejelasan metode evaluasi sejak tahap perencanaan dan kewajaran pembagian hak serta kewajiban para pihak juga menjadi perhatian.

Rangkaian pertemuan ini memberikan bahan bagi penyusunan matriks hasil review dan rekomendasi penyempurnaan pedoman. Masukan dari diskusi akan ditelaah lebih lanjut bersama dokumen pendukung agar rekomendasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penyempurnaan diarahkan untuk memperjelas proses, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung pelaksanaan pengadaan yang efektif.

Contributor:Naga Pamungkas

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta, 20 Agustus 2026 — Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM), Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU, turut memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan dalam kegiatan bertajuk “Kebijakan Cadangan Energi Sebagai Instrumen Peningkatan Ketahanan Energi Nasional” yang diselenggarakan di UPN Veteran Yogyakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Kegiatan ini menjadi forum untuk membahas peran kebijakan cadangan energi dalam memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya dalam menghadapi dinamika kebutuhan energi, perubahan kondisi geopolitik, serta berbagai tantangan dalam penyediaan dan pengelolaan energi di Indonesia. Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai institusi dan pemangku kepentingan di sektor energi.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) unsur Pemangku Kepentingan menyampaikan materi mengenai arah kebijakan dan implementasi cadangan energi nasional menuju terwujudnya ketahanan energi nasional. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga membahas capaian, tantangan, dan kendala dalam penyediaan cadangan operasional bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

Perspektif mengenai sektor ketenagalistrikan juga disampaikan oleh Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), yang membahas capaian, tantangan, dan kendala dalam penyediaan cadangan operasional batubara untuk pembangkit. Selain itu, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF memberikan tinjauan komparasi internasional terkait aspek dan ekonomi fiskal cadangan energi, sehingga diskusi turut memperkaya perspektif mengenai praktik dan kebijakan cadangan energi dari sisi ekonomi dan pengalaman internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Sarjiya menyampaikan materi mengenai cadangan dan ketahanan energi, kondisi Indonesia saat ini, serta rekomendasi kebijakan (policy recommendation) bagi Indonesia. Materi tersebut memberikan perspektif akademik mengenai keterkaitan antara ketersediaan cadangan energi dengan kemampuan suatu negara dalam menjaga keandalan pasokan energi dan menghadapi berbagai potensi gangguan terhadap sistem energi.

Pembahasan mengenai kondisi Indonesia saat ini menjadi bagian penting dalam melihat kesiapan nasional dalam menghadapi risiko ketidakpastian pasokan energi. Kebijakan cadangan energi tidak hanya berkaitan dengan jumlah energi yang tersedia, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek keandalan sistem, keberlanjutan pasokan, fleksibilitas, keekonomian, serta kemampuan merespons kondisi darurat dan gangguan pasokan energi.

Melalui materi yang disampaikan, PSE UGM turut memberikan perspektif berbasis kajian akademik dalam merumuskan kebijakan cadangan energi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang diberikan diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam memperkuat kerangka pengelolaan cadangan energi nasional serta meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengantisipasi risiko dan menjaga keberlanjutan pasokan energi.

Contributor: Tim PSE UGM

Editor: Naga Pamungkas

Belitung, 21 Agustus 2026 — Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) bersama Tim Universitas Mulawarman melakukan kunjungan ke Green Energy Ecosystem Technopark (GEET) PLN Pulau Rengit pada Jumat (21/8).

Kunjungan ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman sekaligus memperoleh data primer sebagai bagian dari kajian “Comprehensive Green Hydrogen Assessment untuk Sektor Ketenagalistrikan dan Industri di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.”

Melalui visitasi ini, PSE UGM dan Universitas Mulawarman meninjau secara langsung implementasi ekosistem energi hijau di Pulau Rengit sebagai salah satu referensi dalam memahami penerapan teknologi energi terbarukan dan hidrogen. GEET PLN Pulau Rengit sendiri mengintegrasikan teknologi Photovoltaic (PV), Battery Energy Storage System (BESS), hidrogen hijau, turbin angin, dan agrovoltaik.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat basis data dan memberikan masukan bagi kajian pengembangan hidrogen hijau, khususnya untuk mendukung pemanfaatannya pada sektor ketenagalistrikan dan industri di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.26

Kunjungan lapangan pada 21 Agustus 2026 merupakan bagian dari kajian Comprehensive Green Hydrogen Readiness Assessment untuk Sektor Ketenagalistrikan dan Industri yang dilaksanakan PSE UGM bekerja sama dengan Viriya, dengan fokus meninjau integrasi PLTS, BESS, hidrogen hijau, fuel cell, dan sistem manajemen energi pada sistem kelistrikan pulau kecil.

Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) melakukan kunjungan lapangan ke Green Energy Ecosystem Technopark (GEET) Pulau Rengit, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, pada 21 Agustus 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari kajian “Comprehensive Green Hydrogen Readiness Assessment untuk Sektor Ketenagalistrikan dan Industri” yang dilaksanakan PSE UGM bekerja sama dengan Viriya. Kegiatan lapangan diarahkan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai kesiapan penerapan hidrogen hijau, konfigurasi dan karakteristik operasi sistem energi terbarukan terintegrasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengembangannya pada sektor ketenagalistrikan dan industri di Indonesia.

GEET Pulau Rengit dikembangkan PT PLN (Persero) sebagai technopark sekaligus ruang pembelajaran teknologi energi bersih. Sistem tersebut mengintegrasikan pembangkit listrik tenaga surya, penyimpanan energi berbasis baterai, turbin angin, produksi dan penyimpanan hidrogen hijau, fuel cell, serta Energy Management System (EMS). Secara publik, fasilitas ini kemudian diluncurkan pada 22 Agustus 2026 dan mendukung peningkatan layanan listrik masyarakat dari sebelumnya sekitar 12 jam menjadi 24 jam.

Kajian ini bertujuan membangun gambaran komprehensif mengenai tingkat kesiapan pengembangan dan pemanfaatan hidrogen hijau pada sekt or ketenagalistrikan dan industri. Karena kesiapan hidrogen tidak hanya ditentukan oleh teknologi elektroliser atau ketersediaan sumber energi terbarukan, asesmen juga memperhatikan keterkaitan antara aspek teknis, ekonomi, regulasi dan hukum, keselamatan, infrastruktur, rantai pasok, kesiapan operasional, serta potensi model pemanfaatan. Kunjungan ke Pulau Rengit memberikan bukti lapangan mengenai bagaimana produksi, penyimpanan, dan pemanfaatan hidrogen hijau dapat ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem energi terintegrasi, sehingga menjadi salah satu referensi penting dalam penyusunan asesmen bersama Viriya.

Kunjungan dipimpin oleh Adhika Widyaparaga, Dr.Eng. sebagai Pimpinan Proyek. Tim multidisiplin PSE UGM terdiri atas Ardyanto Fitrady, Ph.D. sebagai Tenaga Ahli Ekonomi; Dr. Irine Handika sebagai Tenaga Ahli Hukum; Dannys Arif Kusuma, M.Eng. sebagai Tenaga Ahli Energi Terbarukan; Wangi Pandan Sari, S.T., M.Sc., Ph.D. sebagai Tenaga Ahli Teknik Industri; Prastowo Murti, S.Si., M.Eng., Ph.D. sebagai Tenaga Ahli Teknik Mesin; serta Annisa Cahyaningsih, MIntDevEc. sebagai Tenaga Ahli Ekonomi. Kegiatan juga didukung Febryani Nurcahyaningsih, S.E. sebagai Asisten Tenaga Ahli Ekonomi, serta Amanda Megawati Soestika, S.H. dan Desak Putu Rimsa, S.H. sebagai Asisten Tenaga Ahli Hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh tim di lapangan, sistem melayani beban sekitar 12 kW dengan dukungan PLTS sekitar 80 kWp. Energi surya diintegrasikan dengan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 2 × 100 kWh atau total sekitar 200 kWh. Konfigurasi ini memberi fleksibilitas untuk menyimpan surplus produksi listrik pada siang hari dan menyalurkannya kembali pada saat produksi surya menurun atau ketika kebutuhan beban meningkat.

Salah satu fokus utama kunjungan adalah rantai konversi energi berbasis hidrogen. Surplus listrik dari sumber energi terbarukan dapat dimanfaatkan untuk proses elektrolisis, kemudian hidrogen disimpan dan pada saat diperlukan dapat dikonversikan kembali menjadi listrik melalui fuel cell. Pendekatan ini memungkinkan fungsi penyimpanan energi berbasis hidrogen melengkapi karakter BESS yang responsif untuk kebutuhan jangka pendek.

Dari sisi rekayasa sistem, integrasi beberapa teknologi tersebut menuntut pengelolaan yang presisi. Profil produksi PLTS, kondisi baterai, kebutuhan beban, operasi elektroliser, ketersediaan hidrogen, hingga dispatch fuel cell perlu dikoordinasikan melalui sistem kontrol dan manajemen energi. Pengalaman operasional dari fasilitas seperti Pulau Rengit menjadi penting untuk mengevaluasi keandalan, efisiensi, keselamatan, kebutuhan operasi dan pemeliharaan, serta keekonomian penerapan pada sistem kelistrikan terisolasi.

Pulau Rengit merupakan contoh penting karena sebelumnya kebutuhan listrik masyarakat bergantung pada pembangkit diesel dengan waktu layanan terbatas. Setelah penerapan ekosistem energi hijau terintegrasi, pasokan listrik dapat diperkuat menjadi 24 jam. Perbaikan keandalan ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memperluas ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor perikanan yang membutuhkan fasilitas pendinginan hasil tangkapan serta kegiatan produktif lainnya.

Pengembangan GEET juga membawa pendekatan agrivoltaic, yaitu pemanfaatan ruang di bawah atau sekitar panel surya untuk aktivitas pertanian. Pada konteks wilayah kepulauan dengan keterbatasan lahan dan logistik energi, pendekatan terintegrasi semacam ini menarik karena menggabungkan fungsi penyediaan energi, penyimpanan, ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi lokal dalam satu kawasan demonstrasi.

Kunjungan ini memberikan pembelajaran langsung yang relevan dengan kajian Comprehensive Green Hydrogen Readiness Assessment untuk Sektor Ketenagalistrikan dan Industri bersama Viriya. Observasi fasilitas memungkinkan tim melihat hubungan antara sumber listrik terbarukan, sistem penyimpanan energi, elektroliser, penyimpanan hidrogen, fuel cell, sistem kontrol, serta kebutuhan operasi di lapangan. Selain aspek teknis, asesmen juga membutuhkan perspektif ekonomi, hukum, kelembagaan, keselamatan, dan kesiapan operasional. Karena itu, komposisi tim yang multidisiplin memungkinkan hasil kunjungan diterjemahkan menjadi masukan yang lebih utuh bagi penilaian kesiapan ekosistem hidrogen hijau di Indonesia.

Informasi publik mengenai pengembangan GEET Pulau Rengit juga mencatat keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi, termasuk UGM pada pengembangan fuel cell. Kolaborasi antara PLN, perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat menjadi elemen penting agar fasilitas demonstrasi tidak berhenti sebagai proyek percontohan, tetapi menghasilkan data, pembelajaran, dan inovasi yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem energi bersih di wilayah lain.

PSE UGM memandang pengalaman Pulau Rengit relevan sebagai referensi pengembangan sistem energi bersih untuk pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil. Pengembangan perlu disesuaikan dengan potensi sumber daya energi setempat, profil dan pertumbuhan beban, kondisi jaringan, biaya logistik bahan bakar, ketersediaan lahan, kebutuhan masyarakat, kapasitas operasi dan pemeliharaan, serta kelayakan ekonomi sepanjang umur sistem.

Kombinasi PLTS, BESS, hidrogen hijau, fuel cell, turbin angin, dan EMS menunjukkan bahwa tr2ansisi energi pada sistem kepulauan tidak cukup dipandang sebagai penambahan kapasitas pembangkit terbarukan semata. Yang dibutuhkan adalah desain sistem yang mampu menyeimbangkan sumber daya, penyimpanan, kebutuhan beban, keandalan, keselamatan, dan manfaat sosial-ekonomi secara terpadu. Temuan lapangan dari Pulau Rengit selanjutnya menjadi salah satu masukan empiris dalam kajian Comprehensive Green Hydrogen Readiness Assessment untuk Sektor Ketenagalistrikan dan Industri yang dikerjakan PSE UGM bersama Viriya, sekaligus memperkuat basis pengetahuan untuk mendukung pengembangan energi yang lebih bersih, andal, adaptif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Contributor                  : Naga Pamungkas

Editor                            : Naga Pamungkas

Yogyakarta, 19 Agustus 2026 — Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) bersama Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait pengembangan Waste-to-Energy (WtE) di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Rabu (19/8). Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Tentrem, Yogyakarta, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah.

FGD ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi dan data primer yang diperlukan dalam mendukung kajian pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan TPST Piyungan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperoleh klarifikasi mengenai kebijakan yang berlaku serta menghimpun masukan dari pemerintah daerah terkait berbagai aspek yang berpengaruh terhadap pengembangan proyek.

Dalam pelaksanaannya, diskusi secara khusus membahas sejumlah aspek strategis, meliputi aspek sosial, ekonomi, legal, dan teknis. Berbagai aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengembangan proyek PSEL dapat berjalan secara komprehensif serta selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Kegiatan FGD dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan dinas di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, serta Kota Yogyakarta. Selain itu, turut hadir perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretariat Bersama Kartamantul.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi eksisting, kebutuhan, tantangan, serta peluang pengembangan proyek PSEL di TPST Piyungan. Masukan dari pemerintah daerah juga menjadi salah satu elemen penting dalam mengidentifikasi faktor pendukung maupun potensi kendala yang perlu diperhatikan dalam tahapan pengembangan proyek.

Melalui forum ini, PSE UGM dan PNRE berupaya membangun ruang dialog yang konstruktif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam proses kajian serta mendukung perumusan strategi pengembangan Waste-to-Energy yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan pengelolaan sampah di kawasan TPST Piyungan.

Editor: Dannys Arif Kusuma

Kajian lintas disiplin menilai aspek teknis, emisi, finansial, dan dampak ekonomi pemanfaatan batu bara kalori rendah pada PLTU Paiton Unit 3 serta Unit 7 dan 8.

Yogyakarta – Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) telah merampungkan kajian mengenai dampak penggunaan batu bara kalori rendah terhadap aspek teknis dan finansial pada PLTU Paiton Unit 3 serta Unit 7 dan 8. Kajian dilaksanakan bersama PT Paiton Energy pada 2025 dan telah diselesaikan sesuai masa pelaksanaan yang disepakati.

Kajian ini disusun untuk memberikan dasar analitis bagi pengambilan keputusan terkait fleksibilitas mutu batu bara. Di tengah dinamika pasokan dan harga bahan bakar, batu bara kalori rendah dapat menjadi alternatif, namun penggunaannya perlu memperhitungkan efisiensi pembangkit, batas peralatan, potensi slagging dan fouling, kinerja sistem pengendalian emisi, serta konsekuensi biaya dan dampak ekonomi yang lebih luas.

Pendekatan lintas disiplin dari lapangan hingga rekomendasi

Pelaksanaan kajian memadukan kunjungan lapangan, observasi kondisi operasi, penelaahan informasi historis dan parameter operasi dari Distributed Control System (DCS), serta simulasi pembakaran dan neraca panas-massa. Tim mengevaluasi sejumlah skenario blending batu bara dengan karakteristik mutu yang berbeda dan menilai pengaruhnya terhadap daya pembangkitan, heat rate, efisiensi, kecenderungan slagging-fouling, serta emisi. Analisis tersebut dilengkapi dengan kajian finansial dan analisis input-output untuk melihat implikasi ekonomi secara menyeluruh.

Kajian dipimpin oleh Ardyanto Fitrady, Ph.D. sebagai tenaga ahli ekonomi sekaligus Ketua Proyek. Tim tenaga ahli PSE UGM melibatkan Prof. Bambang Riyanto L.S., Ph.D. pada bidang keuangan; Ir. Robertus Dhimas Dhewangga Putra, Ph.D. pada bidang pembakaran; Dr. Eng. Yosephus Ardean Kurnianto Prayitno pada bidang emisi karbon; serta Dannys Arif Kusuma, M.Eng. pada bidang mekanika. Proses analisis turut didukung oleh Wenang Suprayogi, M.Sc., Tito Aron Palti Sidabalok, S.T., Iqbal Kautsar, S.E., dan Febryani Nugrahaningsih, S.E. sebagai asisten tenaga ahli sesuai bidang masing-masing.

Mengukur batas teknis dan menjaga keandalan pembangkit

Hasil analisis menunjukkan bahwa batas operasi tidak hanya ditentukan oleh nilai kalor batu bara, tetapi juga oleh konfigurasi dan kapasitas peralatan utama. Evaluasi pada beberapa konfigurasi operasi menunjukkan bahwa penurunan mutu batu bara perlu diimbangi dengan kecukupan kapasitas pulverizer, fan, aliran gas buang, dan peralatan pendukung lainnya. Dengan demikian, pemanfaatan batu bara kalori lebih rendah tetap perlu ditempatkan dalam ruang operasi yang terverifikasi dan tidak melampaui batas desain peralatan.

Dari aspek deposit abu, kajian menunjukkan bahwa fouling menjadi perhatian utama karena berpengaruh terhadap perpindahan panas dan efisiensi. Sejumlah skenario blending memberikan karakteristik yang lebih terkendali, sedangkan kombinasi dengan kecenderungan fouling lebih tinggi memerlukan penguatan sootblowing, inspeksi tube, dan pemantauan heat exchanger. Temuan ini menegaskan pentingnya menentukan komposisi blending berdasarkan karakteristik batu bara dan kondisi aktual unit.

Pengendalian emisi menjadi prasyarat utama

Analisis emisi menegaskan bahwa keandalan Flue Gas Desulfurization (FGD) merupakan faktor penting dalam menjaga emisi sulfur dioksida tetap sesuai persyaratan. Ketika efektivitas sistem pengendalian menurun, risiko peningkatan emisi menjadi lebih besar. Karena itu, pemantauan parameter operasi melalui DCS perlu dikombinasikan dengan kalibrasi berkala dan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) yang tersertifikasi untuk memastikan kinerja lingkungan tetap terjaga.

Analisis finansial dan manfaat ekonomi

Dari sisi finansial, penggunaan batu bara kalori rendah menimbulkan trade-off antara peningkatan kebutuhan konsumsi bahan bakar dan peluang penghematan biaya energi. Kajian juga menilai kebutuhan dukungan fasilitas dan konsekuensinya terhadap struktur biaya pembangkitan. Secara keseluruhan, kelayakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh harga relatif batu bara, kebutuhan investasi pendukung, dan dampaknya terhadap biaya operasi.

Analisis ekonomi makro menunjukkan bahwa perubahan kebijakan penggunaan batu bara dapat memengaruhi tingkat produksi listrik dan selanjutnya berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada pasokan listrik. Temuan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas mutu batu bara perlu dinilai tidak hanya dari biaya pembangkitan, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap kesinambungan pasokan listrik, aktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi untuk operasi dan kebijakan

Tim kajian merekomendasikan optimasi komposisi blending, penguatan pemeliharaan preventif, serta pemantauan emisi secara berkelanjutan. Dari sisi kebijakan, diperlukan ruang fleksibilitas mutu batu bara sepanjang tetap memenuhi batas keselamatan operasi, keandalan pembangkit, dan standar emisi yang berlaku. Pendekatan tersebut dinilai dapat menjaga produksi listrik sekaligus meminimalkan risiko teknis dan lingkungan.

Penyelesaian kajian ini menjelaskan PSE UGM menghadirkan rekomendasi energi berbasis analisis yang menjembatani aspek rekayasa, lingkungan, finansial, ekonomi, dan kebijakan. Hasilnya diharapkan menjadi dasar diskusi Paiton Energy, PLN, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan batu bara yang lebih adaptif.