Peneliti PSE UGM Paparkan Riset Terkini  Terkait Enhanced Oil Recovery di Petroleum and Petrochemical College International Symposium 2026

Contributor: Ardika Dhafka Alhaqie

Editor: Naga Pamungkas

Bangkok, Thailand – Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM), Ardika Dhafka Alhaqie, S.T., M.Eng., berhasil mempresentasikan hasil penelitiannya pada Petroleum and Petrochemical College International Symposium 2026 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada 8 Juli 2026.

Dalam forum ilmiah internasional tersebut, Ardika memaparkan penelitian bertajuk Enhanced Oil Recovery (EOR)yang berfokus pada pengembangan metode untuk meningkatkan perolehan minyak bumi melalui upaya mengurangi adsorpsi selama proses injeksi. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses EOR sehingga lebih banyak minyak dapat diproduksi dari reservoir yang telah mengalami penurunan produksi.

Presentasi tersebut memperoleh respons yang sangat positif dari para juri dan panelis. Mereka menilai penelitian yang disampaikan sangat impresif, baik dari sisi kebaruan gagasan maupun potensi implementasinya dalam mendukung peningkatan produksi minyak di lapangan.

Keikutsertaan peneliti PSE UGM dalam simposium internasional ini menjadi salah satu bentuk komitmen institusi dalam mendorong pengembangan riset yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan industri energi. Selain menjadi wadah diseminasi hasil penelitian, forum ini juga membuka peluang kolaborasi akademik dan riset dengan para peneliti serta praktisi dari berbagai negara.

Melalui partisipasi aktif dalam konferensi internasional, PSE UGM terus memperkuat kontribusinya dalam menghasilkan penelitian berkualitas yang mendukung pengembangan teknologi energi, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Contributor: Irawan Eko Prabowo

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta – Ambisi pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari program swasembada energi tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi dan investasi. Lebih dari itu, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menjadi faktor kunci dalam menjamin keberhasilan implementasi dan keberlanjutan proyek-proyek energi surya di Indonesia.

Menurut Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Edi Wibowo, masyarakat lokal perlu dilibatkan sejak tahap awal pembangunan proyek. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga perlu memperoleh pelatihan dan sertifikasi agar mampu mengoperasikan serta memelihara sistem PLTS secara mandiri.

Pentingnya penguatan kompetensi SDM tidak terlepas dari pengalaman berbagai proyek energi di Indonesia. Sejumlah infrastruktur energi yang telah dibangun sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena terbatasnya kemampuan masyarakat dalam melakukan operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan proyek energi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kesiapan tenaga kerja yang mengelolanya.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Panel Surya Pusat Studi Energi (PSE) UGM, Irawan Eko Prabowo, S.T., M.Eng., menilai bahwa pengembangan SDM merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung target pembangunan PLTS 100 GW di Indonesia.

Menurut Irawan, Indonesia telah memiliki sejumlah institusi pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada teknologi energi surya. Namun, secara jumlah, tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang PLTS masih sangat terbatas.

“Saat ini pusat-pusat pendidikan dan pelatihan tenaga surya masih terbatas, sehingga jumlah SDM yang benar-benar kompeten juga belum banyak. Tantangan ini semakin terasa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang justru memiliki potensi besar untuk memanfaatkan PLTS sebagai sumber energi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerataan kompetensi menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan tenaga kerja di sektor energi surya diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya proyek PLTS di berbagai daerah.

Untuk mempercepat peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, Irawan menilai diperlukan dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak, khususnya pemerintah.

Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbanyak pusat pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja di bidang energi surya agar akses masyarakat terhadap pendidikan vokasi semakin luas.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan pendanaan bagi riset dan pengembangan teknologi energi surya, khususnya di bidang sel surya (solar cell). Penguatan ekosistem riset diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi yang dapat mempercepat pengembangan industri PLTS nasional.

Tidak kalah penting, hilirisasi hasil penelitian juga perlu terus diperkuat agar inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat diimplementasikan oleh industri. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi energi surya secara mandiri.

Irawan juga menekankan pentingnya penciptaan lebih banyak green jobs di sektor energi surya. Menurutnya, meningkatnya peluang kerja akan mendorong semakin banyak generasi muda untuk menekuni bidang energi baru terbarukan sekaligus memperkuat ekosistem industri PLTS nasional.

“Jika pusat pelatihan diperbanyak, dukungan riset ditingkatkan, hilirisasi inovasi berjalan lebih baik, dan lapangan kerja hijau terus bertambah, maka akselerasi pengembangan SDM PLTS di Indonesia akan lebih cepat terwujud,” ungkapnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah Indonesia, Pemerintah Swiss, perguruan tinggi, serta sektor industri, pengembangan kapasitas SDM diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam mewujudkan target pembangunan PLTS 100 GW. Dengan dukungan tenaga kerja yang kompeten, Indonesia tidak hanya akan memiliki infrastruktur energi surya yang memadai, tetapi juga sistem pemanfaatan energi yang berkelanjutan, andal, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Sumber Tambahan:

Yurika. (2026, July 5). RI-Swiss perkuat SDM PLTS. Dunia Energi. https://www.dunia-energi.com/ri-swiss-perkuat-sdm-plts/

Contributor: Lesnanto Multa Putranto

Editor: Naga Pamungkas

Pemadaman listrik bergilir sempat menjadi fenomena yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Selain berdampak pada aktivitas sehari-hari, pemadaman listrik juga berdampak pada operasional rumah tangga, sektor usaha, hingga pelayanan publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai alasan di balik kebijakan tersebut menjadi penting agar masyarakat dapat melihatnya dari sudut pandang sistem ketenagalistrikan.

Pada dasarnya, pemadaman bergilir merupakan salah satu langkah operasional yang dapat dilakukan oleh PT PLN (Persero) ketika sistem kelistrikan menghadapi kondisi tertentu yang berpotensi mengganggu keandalannya. Meskipun menimbulkan ketidaknyamanan, langkah ini bertujuan untuk menjaga kestabilan sistem tenaga listrik dan mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar.

Dalam sistem ketenagalistrikan, keseimbangan antara pasokan listrik dan kebutuhan beban harus dijaga setiap saat. Ketika kapasitas pembangkit mengalami penurunan akibat gangguan teknis, keterbatasan pasokan energi primer, maupun kondisi lain yang menyebabkan cadangan daya menipis, operator sistem perlu mengambil tindakan untuk mempertahankan keseimbangan tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah pemadaman bergilir pada wilayah tertentu dalam durasi yang telah direncanakan.

Langkah ini dinilai lebih baik dibandingkan membiarkan sistem mengalami gangguan yang tidak terkendali. Tanpa pengendalian beban, sistem berpotensi mengalami penurunan frekuensi secara drastis yang dapat memicu pemadaman tidak terencana (unplanned outage) bahkan blackout, yaitu kondisi ketika sebagian besar jaringan listrik mengalami padam secara bersamaan. Proses pemulihan setelah terjadi blackout umumnya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan pemadaman bergilir yang dilakukan secara terencana.

Selain sebagai upaya mitigasi risiko, pemadaman bergilir juga merupakan bagian dari strategi menjaga keandalan sistem kelistrikan. Dengan mengurangi beban listrik secara terkendali, operator memiliki ruang untuk menjaga agar sistem tetap stabil hingga kondisi pembangkit kembali normal atau pasokan energi primer dapat dipenuhi.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan apabila sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik. Beberapa langkah preventif sederhana dapat dilakukan, seperti menyiapkan senter atau lampu darurat, menyediakan cadangan air bersih untuk mengantisipasi berhentinya pompa air, memastikan perangkat komunikasi memiliki daya baterai yang cukup, serta menyediakan sumber listrik cadangan (backup power) bagi peralatan yang harus tetap beroperasi.

Dengan demikian, pemadaman bergilir tidak dapat dipandang semata-mata sebagai gangguan pelayanan, melainkan sebagai langkah teknis yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas sistem kelistrikan nasional. Di sisi lain, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kondisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila pemadaman harus dilakukan.

Contributor: Ekrar Winata

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta, 30 Juni 2026 – Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan PT Berau Coal Energy Tbk menyelenggarakan CBM & UCG Readiness Workshop pada tanggal 29–30 Juni 2026 di Gedung Eric, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun kesiapan organisasi dan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan proyek Coal Bed Methane (CBM) dan Underground Coal Gasification (UCG) di Indonesia.

Workshop ini dirancang untuk membangun pemahaman lintas fungsi mengenai teknologi deep drilling, sistem reservoir CBM, serta konsep dan implementasi UCG. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyusun draft project charter, mengidentifikasi kebutuhan kompetensi (competency requirement), serta merumuskan roadmap pengembangan kapabilitas proyek CBM dan UCG di lingkungan PT Berau Coal Energy Tbk.

Memahami Sistem Energi Bawah Permukaan

Hari pertama workshop mengangkat tema “Understanding the Subsurface Energy System”, yang berfokus pada penguatan pemahaman teknis mengenai sistem energi bawah permukaan sebagai fondasi pengembangan proyek CBM dan UCG.

Berbagai materi strategis disampaikan dalam enam sesi, meliputi Strategic Context: Why CBM & UCG?, Deep Drilling Fundamentals, CBM Reservoir System, UCG System Understanding, Formation Evaluation & Reservoir Data, serta sesi Reflection & Group Discussion.

Melalui rangkaian sesi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai tantangan dan peluang pengembangan sumber daya energi berbasis batubara, prinsip-prinsip pengeboran dalam (deep drilling), karakteristik reservoir CBM, teknologi gasifikasi batubara bawah tanah, hingga pentingnya data geologi dan reservoir dalam mendukung keberhasilan suatu proyek energi.

Membangun Kesiapan Proyek dan Organisasi

Memasuki hari kedua, workshop berfokus pada aspek implementasi proyek melalui tema “Building Project & Organization Readiness”. Materi yang disampaikan mencakup keseluruhan siklus pengembangan proyek CBM/UCG, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Topik yang dibahas meliputi CBM/UCG Project Lifecycle, Competency & Organization Requirement, Risk & HSE in Deep Drilling & UCG, Contractor & Expert Management, Project Charter Workshop, serta diakhiri dengan Final Presentation & Steering Feedback.

Pada sesi lokakarya (Project Charter Workshop), peserta secara kolaboratif menyusun rancangan awal project chartersebagai dasar pelaksanaan proyek. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada para fasilitator untuk memperoleh masukan strategis yang akan menjadi acuan dalam penyempurnaan rencana pengembangan proyek.

Mendorong Sinergi Akademisi dan Industri

Kolaborasi antara PSE UGM dan PT Berau Coal Energy Tbk dalam penyelenggaraan workshop ini mencerminkan pentingnya sinergi antara dunia akademik dan industri dalam menghadapi tantangan pengembangan energi masa depan. Melalui pendekatan berbasis riset dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kedua institusi berkomitmen membangun fondasi yang kuat bagi implementasi proyek CBM dan UCG yang aman, efektif, dan berkelanjutan.

Sebagai pusat kajian multidisiplin di bidang energi, PSE UGM terus berupaya mendukung pengembangan sektor energi nasional melalui penyediaan kajian ilmiah, penguatan kompetensi, serta kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Workshop ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kapabilitas organisasi yang mampu menjawab tantangan pengembangan energi berbasis batubara dengan tetap memperhatikan aspek teknis, keselamatan kerja, tata kelola, dan keberlanjutan.

Contributor: Ardika Dhafka Alhaqie

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta, 26 Juni 2026 – Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Tarif HGBT kepada Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang berlangsung di Artotel Suites Jogjakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 20 peserta yang terdiri dari perwakilan PSE UGM dan BPH Migas.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendiseminasikan hasil kajian terkait kebijakan Peraturan Badan Pengatur mengenai Iuran Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Melalui forum ini, tim peneliti PSE UGM memaparkan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang telah disusun sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi sektor gas bumi di Indonesia.

Dalam sesi diskusi, peserta membahas berbagai aspek kebijakan tarif HGBT serta implikasinya terhadap keberlanjutan industri nasional. Hasil kajian yang disampaikan diharapkan dapat memberikan masukan berbasis riset dalam mendukung terciptanya kebijakan tarif gas bumi yang efektif, berkeadilan, dan mampu meningkatkan daya saing industri secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan diseminasi ini, PSE UGM kembali menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan energi nasional melalui kajian ilmiah yang relevan, independen, dan berdampak bagi pembangunan sektor energi Indonesia.

Contributor          : Ardika Dhafka Alhaqie

Editor                   : Naga Pamungkas

Denpasar, Bali, 25 Juni 2026 – Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Kick Off Meeting Kajian Teknoekonomi dan Legal Pemanfaatan Batubara di Denpasar, Bali, pada Kamis (25/6). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan kajian yang bertujuan menghasilkan rekomendasi strategis terkait aspek teknoekonomi dan legal pemanfaatan batubara di Indonesia.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM dengan PSE UGM dalam mendukung pengembangan kebijakan berbasis riset. Melalui kolaborasi tersebut, kedua institusi berkomitmen untuk menghadirkan kajian yang komprehensif sebagai landasan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya batubara yang lebih optimal.

Kajian yang akan dilaksanakan tidak hanya meninjau aspek teknis dan ekonomi pemanfaatan batubara, tetapi juga mengkaji berbagai aspek regulasi dan kerangka hukum yang mendukung implementasi kebijakan di sektor pertambangan. Pendekatan multidisiplin ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif serta selaras dengan kebutuhan pembangunan sektor energi nasional.

Melalui Kick Off Meeting ini, PSE UGM dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM juga menyamakan persepsi mengenai ruang lingkup kajian, metodologi pelaksanaan, target luaran, serta mekanisme koordinasi selama proses penelitian berlangsung. Sinergi antara akademisi dan pemerintah diharapkan dapat memperkuat kualitas kajian sehingga memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kebijakan sektor mineral dan batubara di Indonesia.

Sebagai pusat kajian multidisiplin di bidang energi, PSE UGM terus berkomitmen mendukung pemerintah melalui penelitian, analisis kebijakan, dan penyusunan rekomendasi berbasis bukti (evidence-based policy). Kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ESDM ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghasilkan solusi yang berorientasi pada keberlanjutan, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta penguatan ketahanan energi nasional.

Contributor: Ekrar Winata

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus berpacu mengejar target produksi migas nasional tahun 2026. Mengutip laporan Dunia Energi, upaya tersebut dilakukan melalui pengeboran sumur pengembangan, optimalisasi produksi dari lapangan eksisting, hingga pemanfaatan sumur masyarakat yang memiliki potensi produksi minyak. Langkah ini dipandang sebagai strategi yang paling realistis untuk menjaga tingkat lifting migas nasional di tengah tantangan penurunan produksi alamiah dari lapangan-lapangan tua.

Menurut SKK Migas, berbagai program tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan produksi dalam waktu relatif cepat sehingga target lifting migas nasional tetap dapat tercapai. Selain mengoptimalkan lapangan yang sudah berproduksi, SKK Migas juga melakukan berbagai upaya peningkatan efisiensi operasi guna menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.

Menanggapi strategi tersebut, Peneliti PSE UGM, Ekrar Winata, S.Si., M.Sc. menilai bahwa langkah yang ditempuh SKK Migas pada dasarnya sudah berada di jalur yang tepat, terutama untuk kebutuhan jangka pendek hingga menengah.

“Secara umum, strategi yang dilakukan SKK Migas sudah tepat untuk jangka pendek hingga menengah karena fokus pada sumber produksi yang paling cepat menghasilkan tambahan lifting, yaitu lapangan eksisting dan optimalisasi aset yang sudah tersedia,” ujar Ekrar.

Meski demikian, ia menilai terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan sektor hulu migas. Menurutnya, strategi yang saat ini dijalankan lebih banyak berorientasi pada upaya mempertahankan dan memulihkan tingkat produksi yang sudah ada dibandingkan menciptakan sumber produksi baru.

“Strategi saat ini lebih bersifat production recovery atau pemulihan produksi daripada menciptakan sumber produksi baru. Ini memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ekrar menekankan bahwa target produksi nasional tidak dapat terus-menerus bergantung pada sumur pengembangan dan optimalisasi lapangan tua. Sebagian besar lapangan migas Indonesia saat ini menghadapi fenomena natural decline atau penurunan produksi secara alamiah yang terjadi seiring bertambahnya usia lapangan.

“Target produksi nasional tidak bisa hanya mengandalkan sumur pengembangan dan optimalisasi lapangan tua karena secara umum lapangan migas Indonesia mengalami penurunan produksi alamiah,” tambahnya.

Menurut Ekrar, keberlanjutan produksi migas nasional dalam jangka panjang memerlukan strategi yang lebih komprehensif. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah peningkatan kegiatan eksplorasi di cekungan-cekungan yang masih memiliki potensi sumber daya migas signifikan.

Selain itu, penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga dinilai penting untuk meningkatkan faktor perolehan minyak dari lapangan yang sudah berproduksi. Teknologi ini memungkinkan minyak yang sebelumnya sulit diproduksikan dapat kembali diangkat sehingga memperpanjang umur produksi lapangan.

Ia juga menyoroti pentingnya akuisisi dan reprocessing data seismik modern guna meningkatkan kualitas informasi bawah permukaan. Data yang lebih baik akan membantu perusahaan migas dalam mengidentifikasi prospek eksplorasi baru dan mengurangi risiko investasi.

Di sisi operasional, digitalisasi pengelolaan reservoir dan sistem pemantauan produksi secara real-time menjadi faktor lain yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas lapangan migas nasional. Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu membantu operator mengambil keputusan lebih cepat dan akurat dalam pengelolaan aset produksi.

Tidak kalah penting, Ekrar menegaskan perlunya peningkatan keandalan infrastruktur migas nasional. Gangguan operasional seperti yang pernah terjadi pada sistem pipa transmisi gas menunjukkan bahwa aspek infrastruktur masih menjadi tantangan yang harus mendapat perhatian serius.

“Keandalan infrastruktur harus terus ditingkatkan agar gangguan operasi dapat diminimalkan. Produksi yang tinggi tidak akan optimal apabila distribusi dan penyalurannya terganggu,” tuturnya.

Dengan berbagai tantangan yang ada, strategi optimalisasi lapangan eksisting yang saat ini dijalankan SKK Migas dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif. Namun, untuk mencapai ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan kombinasi antara optimalisasi produksi, eksplorasi agresif, penerapan teknologi maju, serta penguatan infrastruktur migas nasional.

Sumber tambahan:

Indrawan, R. (2026, June 6). Berjibaku kejar produksi migas tahun ini, andalkan sumur pengembangan hingga optimalisasi sumur masyarakat. Dunia Energi. https://www.dunia-energi.com/berjibaku-kejar-produksi-migas-tahun-ini-andalkan-sumur-pengembangan-hingga-optimalisasi-sumur-masyarakat/

Contributor: Irawan Eko Prabowo

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta, 24 Juni 2026 – Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada turut berkontribusi dalam kegiatan Sosialisasi Website One Stop Shop Energi Surya yang diselenggarakan pada 24 Juni 2026 di Hotel Royal Darmo, Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai peluang, tantangan, serta perkembangan regulasi dalam pemanfaatan energi surya di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Irawan Eko Prabowo, S.T., M.Eng., selaku peneliti dari Pusat Studi Energi UGM, hadir sebagai narasumber yang menyampaikan berbagai materi terkait kondisi terkini pengembangan energi surya nasional. Kehadiran PSE UGM menjadi bagian dari upaya memberikan sumbangsih pemikiran berbasis riset dalam mendukung percepatan transisi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan.

Pada sesi pemaparannya, Irawan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena berada di wilayah khatulistiwa dengan intensitas penyinaran matahari yang relatif tinggi sepanjang tahun. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung target bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Pemaparan Diwali terkait potensi energi surya di Indonesia. Selanjutnya, peserta juga memperoleh gambaran mengenai berbagai peluang pemanfaatan energi surya di berbagai sektor, mulai dari sektor rumah tangga (residential), industri, hingga implementasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terintegrasi dengan sistem kelistrikan PLN. Pemanfaatan energi surya dinilai tidak hanya mampu mendukung pengurangan emisi karbon, tetapi juga meningkatkan ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi.

Namun demikian, pengembangan energi surya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam paparannya, Irawan menjelaskan bahwa aspek regulasi, investasi awal, kesiapan infrastruktur kelistrikan, serta pemahaman masyarakat menjadi beberapa faktor yang masih perlu diperkuat agar implementasi PLTS dapat berkembang secara optimal.

Sebagai bagian dari materi sosialisasi, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai perkembangan kebijakan terbaru melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan pembangkit listrik tenaga surya atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik.

Selain itu, dipaparkan pula mekanisme Sistem Kuota PLTS Atap 2024–2028 sebagai instrumen pengelolaan kapasitas pemasangan PLTS atap di berbagai wilayah Indonesia. Informasi tersebut menjadi salah satu materi penting karena memberikan gambaran mengenai peluang pengembangan proyek PLTS sesuai kapasitas sistem kelistrikan yang tersedia.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual sektor energi surya di Indonesia, mulai dari potensi sumber daya, peluang implementasi, tantangan pengembangannya, hingga arah kebijakan pemerintah dalam mendukung percepatan pemanfaatan energi surya.

Partisipasi PSE UGM dalam kegiatan Sosialisasi Website One Stop Shop Energi Surya merupakan wujud komitmen institusi dalam mendukung penyebarluasan pengetahuan dan penguatan kapasitas para pemangku kepentingan di sektor energi. Sebagai pusat kajian multidisiplin di bidang energi, PSE UGM terus berupaya menghadirkan rekomendasi berbasis riset, memberikan masukan ilmiah kepada pemerintah dan industri, serta berkontribusi dalam percepatan transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Contributor: Irma Fitriani

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta, 18 Juni 2026 – Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada turut berkontribusi dalam kegiatan Value Session Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang diselenggarakan di kawasan Wisdom Park UGM pada Kamis (18/6). Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara akademisi dan industri dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan.

Acara berlangsung dengan lancar dan diawali dengan sesi pembukaan yang dipandu oleh Ardika Dhafka Alhaqie selaku pembawa acara. Dalam sambutannya, para peserta diajak untuk memahami pentingnya sinergi berbagai pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari komitmen bersama menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah penebaran ikan di aliran sungai Wisdom Park UGM. Kegiatan tersebut menjadi simbol kepedulian terhadap kelestarian ekosistem perairan sekaligus upaya mendukung keberlangsungan habitat alami di lingkungan kampus.

Penebaran ikan dilakukan secara bersama-sama oleh perwakilan dari PSE UGM, Pertamina Hulu Rokan (PHR), dan SKK Migas. Dari PSE UGM hadir Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU, Prof. Adi Joko Guritno, dan Dr. Irine Handika. Sementara dari PHR turut berpartisipasi Pandji Galih Anorga, Ferry Waskita, Andriani Astuti, Kasman, dan Budi Harsana. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Adhi Baskoro sebagai perwakilan dari SKK Migas.

Setelah kegiatan penebaran ikan, rangkaian acara dilanjutkan dengan campus tour di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat berbagai fasilitas kampus serta berbagai inisiatif keberlanjutan yang telah dikembangkan UGM dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pengembangan energi berkelanjutan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan makan siang bersama yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momentum tersebut menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara PSE UGM, Pertamina Hulu Rokan, dan SKK Migas sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang.

Partisipasi PSE UGM dalam Value Session Pertamina Hulu Rokan ini mencerminkan komitmen institusi dalam mendukung berbagai program pelestarian lingkungan hidup. Melalui kolaborasi antara dunia akademik, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat tercipta dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

Contributor: R. Derajad Sulistyo Widhyharto

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transisi energi yang berkeadilan di Indonesia. Dalam pernyataannya, WALHI menilai transisi energi tidak boleh hanya berfokus pada pengurangan emisi dan pengembangan teknologi energi bersih, tetapi juga harus memastikan perlindungan hak masyarakat, pemerataan manfaat, serta keterlibatan kelompok rentan dalam proses pembangunan. Organisasi lingkungan tersebut menegaskan bahwa percepatan transisi energi perlu dilakukan secara inklusif agar tidak melahirkan ketimpangan baru di tengah upaya mencapai target dekarbonisasi nasional.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Sosial Universitas Gadjah Mada sekaligus pakar dari Pusat Studi Energi (PSE) UGM, R. Derajad Sulistyo Widhyharto, S.Sos., M.Si., menilai bahwa desakan WALHI merupakan pengingat penting bagi pemerintah untuk segera mengubah wacana transisi energi menjadi langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Derajad, konsep transisi energi berkeadilan sebenarnya telah lama menjadi bagian dari diskusi kebijakan energi nasional. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Transisi energi berkeadilan harus segera dieksekusi melalui tindakan nyata. Selama ini kita masih banyak berbicara mengenai target kapasitas pembangkit, pengurangan emisi, atau investasi teknologi. Padahal, keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dapat terlibat dan memperoleh manfaat dari proses tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pembangunan energi terbarukan di Indonesia masih cenderung terjebak pada pendekatan teknokratis. Berbagai program lebih banyak menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan pencapaian target energi bersih, sementara aspek non-teknis seperti penguatan kapasitas masyarakat, penerimaan sosial, dan pembangunan kelembagaan lokal belum berjalan secara beriringan.

Menurutnya, masyarakat lokal sering kali hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, bukan sebagai aktor utama dalam pengembangan dan pengelolaan energi terbarukan. Akibatnya, banyak proyek yang mengalami kesulitan ketika memasuki tahap operasional dan pemeliharaan.

“Kita masih melihat minimnya pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan. Padahal masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya wilayahnya. Ketika mereka tidak dilibatkan secara bermakna, rasa memiliki terhadap proyek menjadi rendah dan keberlanjutan proyek menjadi rentan,” jelasnya.

Derajad menilai bahwa lemahnya pelibatan masyarakat menjadi salah satu pelajaran penting dari banyaknya proyek energi terbarukan yang tidak berjalan sesuai harapan. Ia merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengidentifikasi 142 proyek energi terbarukan senilai sekitar Rp1,17 triliun yang mengalami berbagai permasalahan dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan proyek energi tidak dapat hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik semata.

“Banyak proyek dibangun dengan pendekatan yang berorientasi pada penyediaan infrastruktur. Namun ketika proyek selesai dibangun, tidak selalu tersedia kapasitas lokal yang memadai untuk mengelola dan memeliharanya. Di sinilah aspek sosial sering kali terabaikan,” katanya.

Lebih lanjut, Derajad menekankan bahwa transfer pengetahuan dan transfer teknologi kepada masyarakat harus menjadi bagian integral dari agenda transisi energi nasional. Menurutnya, pembangunan energi terbarukan perlu disertai upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, merawat, dan mengembangkan teknologi yang digunakan.

“Transfer pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu kunci utama keberhasilan transisi energi berkeadilan. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga harus menjadi subjek yang memahami dan mampu mengelola teknologi tersebut secara mandiri,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat akan menciptakan rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap proyek energi terbarukan. Dengan demikian, manfaat ekonomi, sosial, maupun lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat setempat.

Sebagai penutup, Derajad menegaskan bahwa transisi energi Indonesia tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda perubahan teknologi, melainkan juga sebagai proses transformasi sosial. Oleh karena itu, pembangunan energi terbarukan harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas masyarakat agar cita-cita transisi energi berkeadilan dapat benar-benar terwujud.

“Pada akhirnya, keberhasilan transisi energi bukan hanya soal berapa banyak pembangkit yang dibangun atau berapa besar emisi yang berhasil dikurangi. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat menjadi bagian dari perubahan tersebut dan mampu menikmati manfaatnya secara adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Referensi

Yurika. (2026, June 1). WALHI desak pemerintah jalankan transisi energi berkeadilan. Dunia Energi. https://www.dunia-energi.com/walhi-desak-pemerintah-jalankan-transisi-energi-berkeadilan/