Kontributor: Dannys Arif Kusuma

Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) melaksanakan diskusi bersama Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT Pertamina Patra Niaga pada Kamis, 17 September 2026, untuk membahas hasil evaluasi Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Pertemuan ini menjadi forum untuk mendalami rekomendasi kajian, memperoleh arahan manajemen, serta menyelaraskan penyempurnaan pedoman dengan kebutuhan operasional dan tata kelola perusahaan.

Tenaga ahli PSE UGM yang hadir dalam diskusi tersebut terdiri atas Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.; Muhammad Jibril, S.H., M.PrivateLaw; Dannys Arif Kusuma, S.T., M.Eng.; Sukma Annisa Suwadji, S.Ak., M.Sc.; dan Bonifasius Destian Recky Husodo, S.H.

Dalam pertemuan tersebut, tim PSE UGM menyampaikan delapan isu prioritas yang merupakan pendalaman dari pembahasan sebelumnya. Isu yang dibahas mencakup penerapan Business Judgment Rule (BJR), keselarasan referensi regulasi, cakupan sumber pembiayaan, batas antara pengadaan dan kerja sama bisnis, ketentuan pengecualian pengadaan, manajemen kontrak, pemisahan tugas dan kewenangan, serta pengaturan tender cepat.

Salah satu perhatian utama adalah memastikan prinsip BJR tercermin dalam setiap tahapan pengadaan. PSE UGM menekankan pentingnya kecukupan informasi, itikad baik, kehati-hatian, serta penghindaran benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Prinsip tersebut perlu didukung dokumentasi yang memadai agar dasar pertimbangan dan proses pengambilan keputusan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan.

Kontributor: Dannys Arif Kusuma

Jakarta, 16 September 2026 — Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) bersama PT Pertamina Patra Niaga melaksanakan rapat pembahasan perkembangan kajian atau pulse check atas draf Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Kegiatan berlangsung secara hibrida di Wisma Tugu II dan menjadi forum untuk menelaah hasil kajian sementara, mengklarifikasi temuan, serta menyelaraskan masukan penyempurnaan pedoman dengan kebutuhan perusahaan.

Pembahasan diarahkan untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik bisnis sekaligus memperkuat kejelasan pengaturan pengadaan. Tim PSE UGM menyampaikan masukan mengenai pembagian kewenangan, dasar pemilihan metode pengadaan, dokumentasi keputusan, pengendalian risiko, serta konsistensi antara pedoman dan aturan turunannya. Pendekatan lintas disiplin digunakan untuk menghubungkan aspek hukum, tata kelola, dan proses bisnis dalam penyusunan rekomendasi.

Salah satu perhatian dalam diskusi adalah penguatan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis. Prinsip tersebut mencakup itikad baik, penggunaan informasi yang memadai, pencegahan benturan kepentingan, dan mitigasi risiko. Dokumentasi dasar pertimbangan keputusan turut menjadi bagian penting agar proses pengadaan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Contributor: Ardika Dhafka Alhaqie

Editor: Naga Pamungkas

Makassar, 11 September 2026 — Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM), Ardika Dhafka Alhaqie, S.T., M.Eng., menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) yang diselenggarakan di Makassar.

Kegiatan ini melibatkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, BRIN, dan PSE UGM. Dalam kegiatan tersebut, PSE UGM berperan sebagai narasumber dengan menghadirkan Ardika Dhafka Alhaqie, S.T., M.Eng., didampingi oleh M. Dio Fadilah.

FGD dilaksanakan untuk memperoleh pandangan dan masukan mendalam dari tim penyusun kajian terkait penerapan TKT pada teknologi pengembangan dan/atau pemanfaatan. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan nyata mengenai penerapan TKT sebagai bagian dari penyusunan substansi peraturan perundang-undangan maupun modul kerja.

Dalam diskusi ini, gagasan mengenai penerapan TKT mendapatkan apresiasi dari para stakeholder yang terlibat. Penerapan TKT dinilai dapat menjadi salah satu instrumen yang membantu memberikan gambaran/deskripsi mengenai tingkat kesiapan suatu teknologi sekaligus mendukung proses pengembangan dan pemanfaatannya secara lebih terstruktur.

Melalui keterlibatan dalam kegiatan ini, PSE UGM turut berkontribusi dalam memberikan perspektif akademik dan teknis terkait penerapan TKT, khususnya dalam mendukung penyusunan kebijakan dan instrumen kerja di sektor mineral dan batubara.

Contributor: Dannys Arif Kusuma dan Ardika Dhafka Alhaqie
Editor          : Naga Pamungkas

Rangkaian kajian memadukan Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2018 dan audit energi Level 2 untuk mengevaluasi Significant Energy Use di Bekasap Rokan, Minas Siak, dan Duri Steamflood serta menyusun program konservasi energi.

Rumbai, Riau – Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM) melaksanakan Diskusi dan Finalisasi Laporan Hasil Audit dan Konservasi Energi PHR Zona Rokan pada 4 September 2026 di DICE Room, Rumbai. Forum ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penuntasan kajian penerapan Sistem Manajemen Energi untuk meningkatkan efisiensi energi di operasi PHR, sekaligus menyelaraskan hasil analisis teknis, rekomendasi konservasi energi, dan rencana tindak lanjut bersama pemilik fasilitas.

Kajian dirancang melalui dua lapis pendekatan yang saling melengkapi. Pada sisi strategis, kegiatan mendukung penguatan Sistem Manajemen Energi berbasis ISO 50001:2018, termasuk peninjauan kondisi eksisting, pengembangan informasi terdokumentasi, serta penguatan proses perbaikanberkelanjutan. Pada sisi operasional, audit energi digunakan untuk memetakan penggunaan energi, memverifikasi kondisi aktual fasilitas, mengevaluasi kinerja peralatan pengguna energi utama, dan mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi tanpa mengurangi keandalan serta kebutuhan operasi.

Ruang lingkup audit mencakup tiga wilayah operasi, yaitu Bekasap Rokan, Minas Siak, dan Duri Steamflood. Objek Significant Energy Use (SEU) yang dianalisis meliputi Production Wells, Water Injection Pump, Gas Turbine, dan Steam Station, dengan kombinasi objek yang disesuaikan terhadap karakteristik masing-masing wilayah operasi.

Metodologi kajian disusun dengan menggabungkan kerangka Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2018 dan prosedur audit energi yang mengacu pada ISO 50002. Dokumen kajian juga menggunakan PP Nomor 33 Tahun 2023 dan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan manajemen dan konservasi energi. Audit energi pada laporan akhir ditempatkan pada tingkat Level 2 sehingga analisis tidak hanya berhenti pada profil konsumsi, tetapi dilanjutkan dengan verifikasi lapangan, evaluasi parameter operasi, analisis kinerja peralatan, serta penyusunan peluang penghematan dan rencana kerja efisiensi energi.

Secara operasional, proses dimulai dari perencanaan audit dan penetapan ruang lingkup, dilanjutkan rapat pembukaan untuk menyelaraskan metode, akses, PIC, jadwal, serta kebutuhan data. Tim kemudian mengumpulkan dan menelaah data sekunder, memetakan profil energi dan SEU, serta menentukan kebutuhan pengukuran primer. Kunjungan lapangan dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan operator dan engineer, pengukuran parameter operasi, dokumentasi kondisi aktual, serta verifikasi konsistensi antara data historis dan kondisi fasilitas. Peralatan yang disiapkan untuk mendukung kegiatan lapangan antara lain power logger atau power analyzer, gas analyzer, thermal camera, infrared thermometer, dan perangkat ukur lain sesuai kebutuhan objek audit.

Pada Production Wells, analisis mengintegrasikan data energi dan produksi untuk menilai karakteristik konsumsi, Specific Power Consumption (SPC), Energy Intensity Index (EII), indikator efisiensi energi permukaan, serta screening area dan sumur prioritas. Evaluasi juga mempertimbangkan parameter kelistrikan seperti faktor daya dan kebutuhan perbaikan sistem elektrikal sebagai salah satu dasar penyusunan rekomendasi.

Alur metodologi audit dan konservasi energi. Sumber: disusun dari Laporan Tahap I, Laporan Tahap II, dan Laporan Akhir Audit Energi PHR Zona Rokan, 2025-2026.

Pada Water Injection Pump, kinerja pompa dievaluasi melalui hubungan antara titik operasi aktual dengan manufacturer pump curve dan Best Efficiency Point (BEP), kemudian dikombinasikan dengan analisis kuadran untuk mengidentifikasi unit yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Untuk Gas Turbine, kajian menilai parameter seperti efisiensi, heat rate, pressure ratio, kondisi operasi generator, serta parameter pendukung pembakaran dan gas buang. Sementara itu, pada Steam Station, analisis mencakup konsumsi feedwater dan fuel gas, efisiensi termal dengan pendekatan direct maupun indirect method, steam quality, serta identifikasi kehilangan panas dan peluang peningkatan performa sistem.

Hasil analisis tidak berhenti pada identifikasi deviasi kinerja. Setiap peluang peningkatan dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, kebutuhan intervensi, implikasi operasional, dan evaluasi ekonomi awal. Dalam laporan audit, peluang penghematan dikelompokkan ke dalam kategori No Cost, Low Cost, Medium Cost, dan High Cost. Pendekatan ini membantu membedakan tindakan yang dapat segera dilakukan melalui optimasi operasi dan pemeliharaan dengan program yang membutuhkan modifikasi sistem, investasi peralatan, atau perencanaan jangka menengah dan panjang.

Klasifikasi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi program konservasi dan rencana kerja efisiensi energi. Program jangka pendek dapat berupa penyempurnaan prosedur operasi, penguatan pemeliharaan, peningkatan monitoring, atau pemasangan perangkat kendali sederhana. Pada horizon yang lebih panjang, rekomendasi dapat mencakup peningkatan efisiensi peralatan, perbaikan konfigurasi sistem, maupun opsi lain yang memerlukan studi kelayakan dan perencanaan investasi lebih rinci.

Diskusi finalisasi pada 4 September 2026 menjadi ruang untuk memastikan bahwa rekomendasi yang disusun tidak hanya tepat secara perhitungan, tetapi juga relevan terhadap kondisi operasi, keselamatan, keandalan fasilitas, ketersediaan data, serta prioritas perusahaan. Dengan demikian, laporan akhir diharapkan dapat berfungsi sebagai dasar tindak lanjut yang terukur dan dapat dipantau dalam kerangka peningkatan kinerja energi secara berkelanjutan.

PSE UGM bersama PSLH UGM memperkuat kontribusi akademik-terapan dalam mendukung PHR menghubungkan data lapangan, analisis engineering, Sistem Manajemen Energi, dan program konservasi ke dalam satu kerangka pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut penting agar peningkatan efisiensi energi dapat dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan kebutuhan operasional perusahaan.

Finalisasi laporan tidak hanya sebagai penutupan dokumen, tetapi menjadi jembatan menuju implementasi, monitoring, dan continual improvement. Dengan proses yang terstruktur dari perencanaan, pengukuran, validasi, analisis, hingga penyusunan rencana kerja, kajian diharapkan dapat mendukung pengelolaan energi yang semakin efisien, andal, dan berkelanjutan di PHR Zona Rokan.

Contributor          : Naga Pamungkas

Editor                     : Naga Pamungkas

Yogyakarta, 8 September 2026 — Pengembangan energi nuklir sebagai salah satu opsi strategis dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional terus menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut kembali dibahas dalam Simposium Nasional Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang diselenggarakan pada 7–8 September 2026 di Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Simposium ini menjadi ruang untuk membahas sekaligus memperdalam berbagai aspek kesiapan Indonesia dalam pembangunan PLTN. Pembahasan mencakup kesiapan sumber daya manusia (SDM), teknologi, regulasi, serta penerimaan publik sebagai sejumlah faktor penting dalam mewujudkan pembangunan dan pengoperasian PLTN secara aman, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Salah satu kontribusi pemikiran dalam forum tersebut disampaikan oleh Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU, selaku Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM). Dalam kesempatan tersebut, Prof. Sarjiya menyampaikan materi bertajuk “Kesiapan SDM PLTN Indonesia”, yang menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi utama dalam pengembangan industri nuklir nasional.

Dalam paparannya, Prof. Sarjiya menguraikan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan SDM untuk mendukung pembangunan PLTN di Indonesia. Materi yang disampaikan mencakup fondasi ESDM yang telah dimiliki Indonesia, empat uji kesiapan ESDM, kebutuhan SDM untuk PLTN, Nuclear Power Human Resource Model, serta kesiapan Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika (DTNTF) Fakultas Teknik UGM.

Kesiapan SDM menjadi aspek yang krusial mengingat pembangunan PLTN membutuhkan tenaga profesional dengan kompetensi yang spesifik dan multidisipliner. Tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis nuklir, kebutuhan tersebut juga mencakup keahlian dalam bidang keselamatan, regulasi, manajemen, teknologi, hingga pengelolaan sistem ketenagalistrikan.

Selain membahas kesiapan pembangunan PLTN, rangkaian kegiatan simposium juga menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan pengembangan SDM nuklir di Indonesia. Acara ini turut dirangkaikan dengan peluncuran Program Studi S3 Teknik Nuklir UGM, S1 Teknik Nuklir Universitas Pertahanan (UNHAN), serta S2 Teknik Nuklir Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia.

Peluncuran berbagai program pendidikan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan pengembangan teknologi nuklir di masa mendatang. Kehadiran jenjang pendidikan nuklir pada berbagai tingkat juga menunjukkan semakin kuatnya komitmen Indonesia dalam membangun kapasitas nasional untuk mendukung pemanfaatan energi nuklir.

Melalui keterlibatan akademisi, pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan, Simposium Nasional Pembangunan PLTN diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi sekaligus menghasilkan gagasan strategis bagi kesiapan Indonesia menuju pembangunan PLTN.

Keterlibatan Kepala PSE UGM dalam forum tersebut sekaligus menegaskan komitmen PSE UGM dalam memberikan sumbangsih pemikiran berbasis akademik dan riset terhadap berbagai isu strategis energi nasional, termasuk pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem energi Indonesia yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Contributor: Irawan Eko Prabowo

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta, 3 September 2026 — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi salah satu bencana yang perlu mendapat perhatian di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang dikutip dari Detik.com, peningkatan titik api terjadi di beberapa wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut turut berdampak pada kualitas udara dan jarak pandang di sejumlah daerah.

Di Kalimantan Barat, tercatat 7.377 hot spot atau titik panas dan 104 fire spot, dengan jarak pandang kurang dari 1 kilometer. Sementara itu, Kalimantan Tengah mencatat 5.244 hot spot dan 72 fire spot, dengan jarak pandang di bawah 1 kilometer. Di Kalimantan Selatan, terdapat 504 hot spot dan 55 fire spot, dengan jarak pandang kurang dari 2 kilometer.

Karhutla juga terpantau di sejumlah wilayah Sumatera. Sumatera Selatan mencatat 1.013 hot spot dan 11 fire spotdengan jarak pandang kurang dari 5 kilometer. Sementara itu, Riau mencatat 62 hot spot dan 12 fire spot, sedangkan Jambi mencatat 49 hot spot dan 4 fire spot.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bencana dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar seperti energi listrik. Ketika terjadi gangguan pada infrastruktur maupun akses distribusi energi, diperlukan alternatif sumber listrik yang dapat digunakan secara cepat dan fleksibel di wilayah terdampak.

Tenaga Surya sebagai Alternatif Sumber Listrik

Menanggapi kebutuhan penyediaan listrik di daerah terdampak bencana, Irawan Eko Prabowo, S.T., M.Eng., tenaga ahli Surya Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM), menyampaikan bahwa tenaga surya dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung kebutuhan listrik dalam kondisi darurat.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi surya yang cukup besar karena memperoleh paparan sinar matahari yang relatif tinggi sepanjang tahun. Kondisi tersebut menjadi salah satu keunggulan tenaga surya sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan di berbagai wilayah, termasuk daerah yang mengalami gangguan akibat bencana.

“Tenaga surya bisa menjadi salah satu solusi untuk melistriki daerah terdampak bencana,” ujar Irawan.

Pemanfaatan tenaga surya juga tidak terbatas pada kebutuhan penerangan. Sistem pembangkit listrik tenaga surya, khususnya dalam bentuk sistem portabel atau solar power system, dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak.

Beberapa kebutuhan yang dapat didukung antara lain peralatan memasak, perangkat komunikasi, hingga peralatan medis. Ketersediaan listrik untuk perangkat komunikasi menjadi penting dalam situasi bencana untuk mendukung koordinasi dan penyampaian informasi, sementara pasokan listrik untuk peralatan medis dibutuhkan agar pelayanan kesehatan tetap dapat berjalan.

Sumber tambahan

Rahmawati, D. (2026, August 31). BNPB: Titik api di 3 provinsi Kalimantan bertambah, jarak pandang 1–2 km. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-8642124/bnpb-titik-api-di-3-provinsi-kalimantan-bertambah-jarak-pandang-1-2-km/amp

Sumber gambar: BBC

Contributor: Irawan Eko Prabowo

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta, 3 September 2026 — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, lebih dari 10,6 juta masyarakat terdampak, dengan 123 orang mengalami luka berat, 2 orang luka ringan, serta lebih dari 13.400 orang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Kondisi ini menunjukkan pentingnya ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung layanan medis selama kondisi darurat.

Menurut Irawan Eko Prabowo, S.T., M.Eng., Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM), strategi energi dalam menghadapi bencana perlu dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat.

Pada tahap mitigasi, ketahanan energi perlu dibangun sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Selanjutnya, pada tahap kesiapsiagaan, diperlukan Tim Siap Siaga Energi yang bertugas menyiapkan perangkat energi darurat, seperti panel surya portabel, serta mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat keamanan, tenaga medis, dan perusahaan energi.

Sementara itu, pada tahap tanggap darurat, pemulihan akses listrik dan energi perlu dilakukan secepat mungkinuntuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat serta layanan kesehatan tetap dapat berjalan.

Strategi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem energi yang lebih tangguh dan responsif terhadap bencana, sekaligus memastikan ketersediaan energi tetap terjaga ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat.

Sumber Tambahan:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026, August 29). Kemenkes siap siaga hadapi dampak karhutla, 848 tenaga kesehatan dimobilisasi. https://kemkes.go.id/id/kemenkes-siap-siaga-hadapi-dampak-karhutla-848-tenaga-kesehatan-dimobilisasi⁠

Contributor: Naga Pamungkas

Editor: Irma Fitriyanti

Yogyakarta, 21 Agustus 2026 — Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) bersama Kelompok Kerja (Pokja) 5 Hilirisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan kegiatan finalisasi dua kajian terkait pemanfaatan batubara. Kegiatan yang berlangsung pada 20–21 Agustus 2026 tersebut diselenggarakan di Kantor PSE UGM.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan hasil kajian yang membahas aspek teknis, ekonomi, dan hukum dalam pemanfaatan batubara, sekaligus merumuskan norma insentif dan disinsentif dan/atau pemanfaatan batubara. Finalisasi dilakukan untuk memastikan substansi kajian dapat disusun secara komprehensif serta mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dalam pengembangan dan pemanfaatan komoditas batubara.

Dalam proses pembahasan, PSE UGM dan Pokja 5 Hilirisasi ESDM melakukan peninjauan dan pendalaman terhadap substansi kedua kajian. Diskusi mencakup aspek teknis dan keekonomian pemanfaatan batubara serta perspektif hukum dan regulasi yang diperlukan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan.

Dari PSE UGM, kegiatan ini diikuti oleh Prof. Mailinda Eka Yuniza, Dr. Puspita Ghaniy, Ahmad Faizal Azmi, Ph.D., Saiqa Ilham Akbar, M.Sc., Ekrar Winata, M.Sc., dan Eka Fatimatuzzahra, S.Tr.M. Kehadiran tim lintas bidang tersebut mendukung proses pembahasan yang mengintegrasikan perspektif teknis, ekonomi, maupun hukum dalam penyempurnaan kajian.

Melalui kegiatan finalisasi ini, kedua pihak diharapkan dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan implementatif sebagai salah satu bahan pendukung dalam perumusan kebijakan terkait pemanfaatan batubara. Hasil kajian juga diharapkan dapat memberikan dasar analisis yang kuat bagi pengembangan kebijakan insentif-disinsentif maupun strategi pemanfaatan batubara yang selaras dengan kebutuhan pengembangan sektor minerba di Indonesia.

Kegiatan selama dua hari ini sekaligus memperkuat sinergi antara PSE UGM dan Kementerian ESDM, khususnya Pokja 5 Hilirisasi, dalam mendukung penyusunan kajian berbasis akademik yang dapat menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral.

Contributor: Dannys Arif Kusuma

Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) bersama PT Pertamina Patra Niaga melaksanakan rangkaian pertemuan pada 31 Agustus dan 1 September 2026 di Jakarta untuk membahas evaluasi serta penyempurnaan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Kegiatan ini menjadi bagian dari kajian yang menghubungkan aspek kepatuhan, tata kelola, dan kebutuhan operasional perusahaan melalui pendekatan lintas disiplin.

Tim PSE UGM yang hadir secara langsung terdiri atas Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.; Muhammad Jibril, S.H., M.PrivateLaw; Dannys Arif Kusuma, S.T., M.Eng.; serta Bonifasius Destian Recky Husodo, S.H. Sementara itu, Sukma Annisa Suwadji, S.Ak., M.Sc.; Dr. Puspita Ghaniy Anggraini, S.E., M.Sc.; dan Ir. Sinta Rahmawidya Sulistyo, S.T., MSIE., Ph.D., IPM. mengikuti kegiatan secara daring.

Pertemuan mempertemukan perspektif hukum, akuntansi, dan teknik industri untuk menelaah pedoman secara menyeluruh. Melalui studi dokumen dan diskusi bersama, tim mendalami hubungan antara ketentuan pengadaan, pembagian tanggung jawab, serta pelaksanaannya dalam proses bisnis perusahaan.

Pada 31 Agustus 2026, pembahasan berfokus pada hasil penelaahan awal dan klarifikasi proses bisnis. Materi yang didiskusikan mencakup keselarasan pedoman dengan acuan regulasi dan kebijakan perusahaan, kejelasan kewenangan antar fungsi, pemisahan tugas, pengelolaan risiko, serta hubungan Pedoman PBJ dengan ketentuan internal lainnya. Tim turut menelaah alur kontrak payung dan kontrak turunan, proses registrasi penyedia, serta konsistensi istilah agar pedoman lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Pendalaman dilanjutkan pada 1 September 2026 melalui pembahasan jenis kontrak, pemilihan penyedia, pengendalian subkontrak, evaluasi penawaran, dan pembiayaan proyek. Diskusi menekankan pentingnya menyesuaikan metode pengadaan dengan karakter pekerjaan, tingkat kepastian kebutuhan, serta risiko yang dihadapi. Kejelasan metode evaluasi sejak tahap perencanaan dan kewajaran pembagian hak serta kewajiban para pihak juga menjadi perhatian.

Rangkaian pertemuan ini memberikan bahan bagi penyusunan matriks hasil review dan rekomendasi penyempurnaan pedoman. Masukan dari diskusi akan ditelaah lebih lanjut bersama dokumen pendukung agar rekomendasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penyempurnaan diarahkan untuk memperjelas proses, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung pelaksanaan pengadaan yang efektif.

Contributor:Naga Pamungkas

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta, 20 Agustus 2026 — Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM), Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU, turut memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan dalam kegiatan bertajuk “Kebijakan Cadangan Energi Sebagai Instrumen Peningkatan Ketahanan Energi Nasional” yang diselenggarakan di UPN Veteran Yogyakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Kegiatan ini menjadi forum untuk membahas peran kebijakan cadangan energi dalam memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya dalam menghadapi dinamika kebutuhan energi, perubahan kondisi geopolitik, serta berbagai tantangan dalam penyediaan dan pengelolaan energi di Indonesia. Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai institusi dan pemangku kepentingan di sektor energi.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) unsur Pemangku Kepentingan menyampaikan materi mengenai arah kebijakan dan implementasi cadangan energi nasional menuju terwujudnya ketahanan energi nasional. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga membahas capaian, tantangan, dan kendala dalam penyediaan cadangan operasional bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

Perspektif mengenai sektor ketenagalistrikan juga disampaikan oleh Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), yang membahas capaian, tantangan, dan kendala dalam penyediaan cadangan operasional batubara untuk pembangkit. Selain itu, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF memberikan tinjauan komparasi internasional terkait aspek dan ekonomi fiskal cadangan energi, sehingga diskusi turut memperkaya perspektif mengenai praktik dan kebijakan cadangan energi dari sisi ekonomi dan pengalaman internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Sarjiya menyampaikan materi mengenai cadangan dan ketahanan energi, kondisi Indonesia saat ini, serta rekomendasi kebijakan (policy recommendation) bagi Indonesia. Materi tersebut memberikan perspektif akademik mengenai keterkaitan antara ketersediaan cadangan energi dengan kemampuan suatu negara dalam menjaga keandalan pasokan energi dan menghadapi berbagai potensi gangguan terhadap sistem energi.

Pembahasan mengenai kondisi Indonesia saat ini menjadi bagian penting dalam melihat kesiapan nasional dalam menghadapi risiko ketidakpastian pasokan energi. Kebijakan cadangan energi tidak hanya berkaitan dengan jumlah energi yang tersedia, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek keandalan sistem, keberlanjutan pasokan, fleksibilitas, keekonomian, serta kemampuan merespons kondisi darurat dan gangguan pasokan energi.

Melalui materi yang disampaikan, PSE UGM turut memberikan perspektif berbasis kajian akademik dalam merumuskan kebijakan cadangan energi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang diberikan diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam memperkuat kerangka pengelolaan cadangan energi nasional serta meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengantisipasi risiko dan menjaga keberlanjutan pasokan energi.