Komposisi PLTU yang berkontribusi lebih dari 50% dari total pembangkitan listrik pada sistem ketenagalistrikan nasional, maka peranan batu bara menjadi sangat krusial untuk menjaga security of supply, tarif listrik yang terjangkau, penyangga baseload sistem kelistrikan, dan pemenuhan bahan bakar dari aset PLTU yang sudah terbangun. Namun terdapat tantangan penyediaan energi batu bara seperti availability, accessibility, affordability dan acceptability.

Meski dengan segala tantangan tersebut, keberadaan batu bara masih sangat dibutuhkan dalam penyediaan energi listrik secara andal. Selanjutnya, sesuai target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) pada tahun 2030 dan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060, PLN dalam RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik) 2021 menunjukkan arah transisi energi dalam perencanaan penyediaan energi listrik di Indonesia. Dokumen ini menetapkan target meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam matriks energi Indonesia. Tantangan utama dalam pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia meliputi aspek teknis, keuangan, regulasi, dan sosial.

PLN dalam hal ini memprogramkan co-firing biomassa pada PLTU sebagai salah satu aksi mitigasi cepat dalam kategori Renewable Energy (RE) pada sektor energi sekaligus sebagai tahapan transisi energi menuju NZE tahun 2060. Co-firing biomassa untuk PLTU merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target tersebut karena jenis biomassa yang beragam, ketersediaannya yang melimpah, kemampuannya untuk mereduksi emisi karbon, dan minimnya penyesuaian infrastruktur yang diperlukan di pembangkit sehingga dapat lebih cepat diimplementasikan.

Namun, hal yang perlu dikritisi pada co-firing biomassa ini adalah rantai pasok biomassa dan komponen penyusun harga biomassa untuk co-firing dimana ekosistem biomasa termasuk yang berbasis limbah belum berkembang secara matang seperti batu bara dan energi primer lainnya. Sumber pasokan biomassa yang tersebar, perlunya pemrosesan bahan mentahnya secara sederhana hingga rumit, sebagian keberadaannya yang jauh dari PLTU, serta konflik sosial dalam tahapan penyediaanya merupakan tantangan utama rantai pasok biomassa. Tantangan ini perlu didorong dengan kebijakan harga biomassa yang selama ini dibatasi dengan harga DMO batu bara dengan meningkatkan efisiensi rantai pasok penyediaan batu bara, selain itu juga perlu mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis untuk UMKM agar rantai pasok dan harga keekonomian biomassa dapat bersaing dengan energi primer lain.

Oleh karena itu, PT. PLN menyeleggarakan Forum Group Discussion ini pada tanggal 23 Juli 2024 yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko, tantangan serta mitigasinya pada rantai pasok dan komponen pembentuk harga batu bara, biomassa, dan EBT lainnya; peran strategis penyediaan biomassa termasuk yang berbasis limbah dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk implementasi co-firing PLTU; mendapatkan dukungan pemerintah dalam aspek kebijakan, regulasi dan subsidi/kompensasi bahan bakar energi primer; perbandingan biaya investasi pembangkit baseload dan LCOE co-firing biomassa dengan EBT lainnya (solar panel dengan battery, PLTU CCU atau CCUS, wind power, hydro power, geothermal, PLTSa, dan green hydrogen). Forum Group Discussion ini dihadiri oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT. PLN (Persero), PT. PLN Nusantara Power, PT. PLN Indonesia Power, PT. PLN Energi Primer Indonesia, Asosiasi Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia serta para akademisi Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung.

Kepala PSE, Prof. Sarjiya menghadiri acara FGD One on One Draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 pada tanggal 10-12 Juli 2024. Acara ini bekerja sama dengan United Nations Office for Project Services (UNOPS) serta dihadiri oleh Kementerian ESDM serta para pakar akademisi UGM. Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Ditjen Ketenagalistrikan telah menyelesaikan draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060. Untuk menyempurnakan draft tersebut, maka Prof. Sarjiya memberikan masukan serta review terkait kesiapan implementasi draft RUKN

Pada tanggal 16-17 Juli 2024, PSE hadir dalam Policy Stakeholders Dialogue Indonesia’s water-Energy-Food Security Nexus Framework. Acara ini dinisiasi oleh UNDP, UK-FCDO dengan Bappenas. Acara pada hari pertama dibuka oleh Bapak Norimasa Shimomura sebagai perwakilan dari UNDP Indonesia Resident Representative, Ibu Felicity Le Quesne, Team Lead of Low Carbon Policy and Finance (Indonesia), British Embassy, dan Ibu Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc. selaku Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas RI.

Presentasi hari pertama dilakukan oleh Dr. Aries Purwanto, selaku UNDP Policy Consultant. Beliau memaparkan tentang konsep water-energy-food (WEF) nexus serta keterkaitannya dengan ekosistem yang perlu dijaga. Dr. Aries menjelaskan pula bahwa Indonesia memiliki 416 kabupaten, 98 kota, 38 provinsi yang mana perlu perencanaan lokal yang komprehensif. Pemerintah Daerah perlu membuat perencanaan dengan mempertimbangan local production system, industrialization dan carrying capacity. Presentasi kedua dilakukan oleh Janez Susnik, Ph.D., UNDP Senior Policy Advisor dari Delft University. Contoh-contoh system thinking pada WEF Nexus dipaparkan dengan sangat menarik. Contoh implementasi juga diberikan untuk memberikan gambaran kepada para peserta.

Di hari kedua, Prof. Sarjiya, Ph.D., kepala PSE UGM mempresentasikan tentang teknologi untuk mendukung WEF Nexus di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya ada banyak pilihan teknologi yang spesifik pada permasalahan yang ada. Maka, yang perlu dilakukan pertama adalah identifikasi masalah untuk selanjutnya teknologi menyesuaikan pada nilai ekonomi/finansial dan regulasi. Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam implementasi teknologi yang perlu diperhatikan juga adalah faktor sosial masyarakat. Hal ini akan berpengaruh signifikan pada keberlanjutan teknologi akan telah dibangun.

Presentasi terakhir dari Ibu Beria Leimona, Senior Scientist Landscape Governance and Investment at World Agroforestry Centre (cifor-icraf). Beliau menjelaskan tentang integrated landscape, innovative financing and business model dengan studi kasus di Indonesia. Ibu Lei menjelaskan bahwa ada banyak pilihan untuk financing, namun diperlukan ekosistem yang mendikung untuk dapat mengakses pendanaan tersebut. Jenis pendanaan pun bermacam-macam, mulai dari ultra micro hingga pembiayaan besar. Masyarakat perlu memahami hal-hal yang disyaratkan untuk bisa mengakses dana tersebut. Untuk itu, meskipun berbagai capacity building telah dilakukan, namun dirasa masih perlu terus dilakukan agar masyarakat lebih paham dan bisa melakukan aksi untuk mengakses pendanaan di bidang WEF nexus.

Kepala PSE, Prof. Sarjiya menghadiri acara Roundtable Discussion dalam rangka AAS-in-Asia Conference 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024 di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Roundtable discussion ini bertemakan “Interdisciplinary thinking and approaches to energy and environmental challenges: issues, best practices, and future direction”

Acara ini memiliki beberapa kegiatan diantaranya adalah sesi panel, keynote speakers, pameran buku, special sessions dan events. Acara ini diikuti oleh peserta AAS-in-Asia 2024 dengan pembicara dari UGM maupun international scholars/researchers. Pembicara dari UGM meliputi Prof. Sarjiya sebagai Kepala Pusat Studi Energi, Prof. Djati Mardianto sebagai Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup, serta Dr. Sri Margana dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya.

Para pembicara akan membahas nilai pemikiran dan pendekatan interdisipliner serta mengusulkan cara untuk mengkaji tantangan energi dan lingkungan secara efektif untuk masa depan yang berkelanjutan dengan menggunakan perspektif dan pendekatan interdisipliner.

Tim Pusat Studi Energi UGM yang diketuai Prof. Mahfud Sholihin, Ph.D., Ak., CA., CPA (Aust) menerima kunjungan dari Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Hasan Ali Bassam Kasuba, Rabu (15/7). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya untuk membahas hasil kajian evaluasi dampak pertambangan dan hilirisasi di Halmahera Selatan. Dalam kegiatan tersebut hadir pula Prof. Dr. apt. Puji Astuti, M.Sc. selaku Direktur Kemitraan dan Relasi Global serta Kepala Pusat Studi Energi (PSE) UGM Prof. Ir. Sarjiya, S.T., MT., Ph.D., IPU.

Kedua pihak membahas hasil kajian tim PSE UGM yang diselenggarakan Januari-April tahun 2024. Seperti yang diketahui, aktivitas pertambangan dan hilirisasi sedang tumbuh di Kabupaten Halmahera Selatan lebih khususnya di Pulau Obi. Kegiatan hilirisasi yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang digalakkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, dibahas tentang bagaimana dampak ekonomi dan perkembangan wilayah aktivitas hilirisasi nikel di Pulau Obi khususnya di Desa Kawasi dan Soligi.

Prof. Puji Astuti, menyebutkan bahwa ke depannya kerja sama ini tidak hanya sebatas pada bidang layanan isu hilirisasi, tetapi juga pada kerja sama pemberdayaan masyarakat maupun multisektor yang lain. Salah satu bentuk kerja sama yang strategis dilakukan adalah program peningkatan SDM. Hal tersebut diamini pula oleh Prof Sarjiya di mana PSE UGM juga mendukung upaya pengembangan SDM dengan upaya pendampingan SMK Unggulan.

Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menuturkan bahwa kerja sama kemitraan ke depannya dengan perguruan tinggi unggulan nasional memiliki nilai strategis bagi upaya pembangunan di Halmahera Selatan. Secara lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa kajian yang dilakukan tim PSE UGM memiliki makna strategis dan menjadi masukan penting untuk pembangunan sektor-sektor yang memerlukan perhatian. Kajian ini juga mengkonfirmasi kondisi yang menjadi keresahan bagi masyarakat Halmahera Selatan bahwa pembangunan akibat hilirisasi masih belum maksimal manfaatnya dirasakan oleh Halmahera Selatan itu sendiri. Kajian ini juga mengungkap sektor-sektor strategis yang perlu dikembangkan ke depannya.

Ketua tim kajian evaluasi dampak, Prof Mahfud, menuturkan UGM dalam melaksanakan kajian telah menggunakan berbagai metode dan pengambilan data yang komprehensif untuk menghasilkan hasil kajian yang reliabel. Dalam kesempatan itu, Prof. Mahfud mengungkapkan bahwa temuan kajian ini perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang konkrit. Fenomena pembangunan yang dinamis perlu ditindaklanjuti secara taktis dan adaptif. Ia mengatakan bahwa UGM khususnya PSE UGM siap membantu proses advokasi juga dengan berbagai pihak baik perguruan tinggi, perusahaan swasta, maupun pemerintah pusat.

Dwi Novitasari S.T., M.Sc. selaku asisten di Pusat Studi Energi UGM diundang sebagai narasumber dalam acara talkshow yang bertemakan “Energi Baru Terbarukan DIY – Solusi Penyediaan Energi dari Sumber Tak Terbatas” pada tanggal 12 Juni 2024.

Talkshow ini diharapkan sebagai langkah sosialisasi dan pemahaman baik kepada masyarakat maupun aparatur negara di DIY, terhadap pentingnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Terlebih lagi, DIY mempunyai potensi besar dalam pengembangan EBT untuk pemenuhan energi daerah.

Energi terbarukan adalah energi dari sumber lain yang lebih cepat proses pembaruannya dibandingkan dalam menghabiskannya. Sinar matahari dari angin adalah contoh dari sumber energi yang terus menerus dapat terbarukan, yang mana terdapat banyak sekali sumber energi terbarukan yang tersedia di bumi. Energi terbarukan menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil, lebih murah dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak tiga kali daripada bahan bakar fosil.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Berdasarkan data pada RUPTL 2018-2027, Afnan menyampaikan DIY memiliki potensi panas bumi yang diperkirakan mencapai 10 Mwe di lokasi Parangtritis dan Gunungkidul. Selain itu juga terdapat potensi energi angin sebesar 50 MW di Wates dan di Bantul sebesar 70MW. Apalagi hal ini dimanfaatkan tentunya akan selaras dengan kebijakan ketenagalistrikan nasional sebagaimana tertuang dalam RUKN 2019-2038.

Pemda DIY menjadi yang pertama di Indonesia, yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Energi Terbarukan melalui Perda No. 15/2018 tentang Energi Terbarukan, sebagai komitmen dalam mengusahakan pengembangan sektor ini. Sebagai langkah nyata, DIY memiliki beberapa kegiatan energi terbarukan sepeeti project Bribin yakni perekayasaan pemompaan air sungai bawah tanah dan project Temuireng yakni pemompaan air dengan PV direct submersible pump.

Yogyakarta | Pusat Studi Energi (PSE) UGM melakukan pemetaan sosial terkait pemanfaatan biomassa di lokasi penanaman tanaman energi di Kabupaten Gunungkidul, Minggu (9/6/2024). Tim peneliti diantaranya Ekrar Winata, Alfikri Ikhsan, Windi Sari, Anindya Putri Rahman, Ayu Aishya Putri, dan Theofillius Kristanto. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok biomassa dan manfaat ekosistem biomassa bagi mereka. Kajian ini diharapkan dapat menjadi model best practice yang bisa menjadi panduan bagi daerah lain yang ingin mengembangkan program serupa.

Kegiatan kunjungan juga dibersamai Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Bapak Antonius Aris Sudjatmiko. Beliau mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas perhatian yang besar dari berbagai pihak terhadap program ekosistem biomassa ini. Beliau menyampaikan Pemanfaatan limbah dan lahan kritis bukan hanya menumbuhkan energi terbarukan, tetapi juga mengembangkan circular economy dan green economy.

Selanjutnya tim kajian melakukan kunjungan ke PLTU Pacitan untuk berdiskusi terkait pelaksanaan co-firing di PLTU Pacitan. Dari hasil kunjungan tim dapat merumuskan beberapa tantangan dan peluang agar pelaksanaan co-firing dapat menjadi viable option untuk mengurangi emisi CO2 pada PLTU, diantaranya:

Tantangan:

1. Permintaan semakin tinggi namun bahan baku semakin sulit didapatkan
2. Fenomena persaingan harga untuk kebutuhan pasokan biomassa
3. Kontestasi dalam penggunaan limbah kayu, yaitu selain dijadikan sawdust, masyarakat terbiasa menggunakan limbah kayu sebagai bahan baku pembakaran industri genteng
4. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam ekosistem ini. Sehingga masyarakat menjadi entitas yang rentan

Peluang:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat yang sangat menjanjikan jika terlibat dalam rantai pasok sawdust untuk cofiring
2. Keterlibatan kelompok rentan dalam kegiatan perekonomian
3. Adanya basis komoditas dan industri kayu di kawasan sekitar PLTU
4. Solusi pemecahan masalah pengurangan tumpukan sawdust di lingkungan masyarakat

Kepala PSE, Prof. Sarjiya menghadiri acara acara Decarbonization for Development (DfD) Lab Policy Forum “Mendorong Kebijakan Iklim Berbasis Bukti untuk Mewujudkan Indonesia NZE” di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2024. Policy Forum ini bertujuan untuk mendiseminasikan update hasil studi dan meningkatkan policy relevance dari penelitian yang sudah dilakukan pada isu-isu kebijakan iklim secara luas.

Prof. Sarjiya menyatakan bahwa Indonesia berada pada posisi strategis dalam implementasi kebijakan iklim, terutama terkait dengan transisi energi. Meski masih mengandalkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dan langkah-langkah konkret untuk mencapai target iklimnya. Dibandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia mungkin masih tertinggal dalam hal penetrasi energi terbarukan dan efisiensi energi. Namun, dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dan langkah-langkah konkret untuk mencapai target iklimnya seperti Net Zero Emission (NZE) serta pemerintah Indonesia menargetkan untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional hingga 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM), terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penelitian terkait perubahan iklim di Indonesia. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek teknis, kebijakan, pendanaan, dan kolaborasi antar berbagai pihak.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan dan efektif dalam menghadapi perubahan iklim.

Prof. Sarjiya menghadiri acara peluncuran Dan workshop E3WG JETP pada tanggal 28 Mei 2024 di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

JETP Indonesia merupakan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan International Partners Group(IPG) yang terdiri atas pemerintah Amerika Serikat, Denmark, Jepang, Jerman, Inggris Raya, Italia, Kanada, Norwegia, Perancis dan Uni Eropa serta 7 bank internasional yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero(GFANZ) Working Group. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung percepatan transisi energi Indonesia di sektor ketenagalistrikan yang berkeadilan.

Sekretariat JETP memperluas cakupan dan area investasi JETP dari sektor ketenagalistrikan on-grid di sisi pembangkitan untuk mengikutsertakan investasi efisiensi energi, elektrifikasi dan off-grid. Untuk itu, Sekretariat JETP meluncurkan kelompok kerja ke-5, yaitu Kelompok Kerja Efisiensi Energi dan Elektrifikasi atau Energy Efficiency and Electrification Working Group (E3WG). Kelompok kerja ini akan merumuskan rekomendasi proyek prioritas dan kebijakan kepada Sekretariat JETP terkait efisiensi energi di sisi permintaan (demand) dan pasokan (supply) serta merumuskan strategi elektrifikasi bagi sektor transportasi (kendaraan listrik) serta sektor industri.

Universitas Gadjah Mada (UGM), diwakili oleh peneliti Pusat Studi Energi (PSE), Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) , Fakultas Teknik dan Fakultas Geografi bekerja sama dengan Artha Graha Peduli (AGP) dan Forum Peduli Mangrove Bali (FPM-B) menggelar workshop Side Event World Water Forum (WWF) ke-10 yang bertajuk “Water-Energy Nexus, Achieving SDGs” di Telaga Waja, di Tanjung Benoa Mangrove Rehabilitation Area, Bali, Kamis (23/5).

Kegiatan ini diikuti oleh peserta 6 negara diantaranya dari Pakistan, Nigeria, Malaysia, Filipina, Slovakia, Indonesia. Dalam workshop tersebut menghadirkan tiga orang pembicara yakni peneliti Pusat Studi Energi (PSE) UGM, Dr. Rachmawan Budiarto, Peneliti Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) dan Fakultas Geografi UGM, Dr. Lintang Nur Fadlillah, M.Sc., Ir. Novias Nurendra selaku Senior Advisor PT Hutama Karya dan Ir. Nyoman Sweet Juniartini dari Forum Peduli Mangrove-Bali yang dipandu oleh Dr. Intan Supraba dosen Fakultas Teknik UGM.

Lintang mengatakan cakupan layanan air minum di Indonesia sekarang ini telah mencapai 91,05% dan akses terhadap sanitasi telah meningkat sebesar 80,92%, namun masih banyak daerah terpencil di Indonesia khususnya wilayah pesisir masih memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih dan air minum.

“Pulau-pulau kecil seringkali menghadapi tantangan penyediaan air bersih dan air minum,” ungkap peneliti Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada, Dr. Lintang Nur Fadlillah.

Rachmawan Budiarto mengenalkan teknologi desalinasi air dengan tenaga solar panel atau dikenal dengan nama Photovoltaics Sea Water Reverse Osmosis (PV-SWRO). Menurutnya, konsep desalinasi merupakan pilihan yang makin perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan air minum karena fitur teknologinya. “Kombinasi teknologi SWRO dan produksi energi menggunakan teknologi bertenaga surya saat ini telah tersedia di pasar untuk diterapkan di wilayah pesisir,“ terangnya.

Penggunaan teknologi PV-SWRO ini akan diterapkan di pulau-pulau melalui SALT Project dengan gagasan penyelarasan Water-Energy Nexus. Menurut Dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik UGM ide dari proyek ini adalah memasok air minum dengan jumlah yang cukup dan kualitas air baik, dengan didukung oleh energi terbarukan dan dengan harga terjangkau. “Proyek ini juga menekankan pendekatan transdisiplin dalam menawarkan solusi,” katanya.

Dikatakan Rachmawan, pelaksanaan proyek ini bertujuan untuk menerapkan teknologi PV-SWRO ke pulau-pulau terpencil terpilih di Indonesia, memastikan keberlanjutan operasional dan finansial proyek, serta akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Workshop yang dihadiri puluhan peserta dari enam negara ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan baru dari para pegiat muda Indonesia dan luar negeri dalam penyelesaian permasalahan air terutama di pulau kecil dan wilayah kering lainnya. Workshop ini juga berupaya untuk memperkuat dan meluaskan kolaborasi internasional.

Workshop ini dihadiri oleh Bapak I Ketut Subandi selaku Kepala UPTD Tahura Bali dan ditinjau oleh Duta Besar Indonesia untuk UNESCO. Pemilihan lokasi workshop di area mangrove untuk memberikan pesan kepada peserta tentang pentingnya mangrove sebagai coastal protection, mengurangi seawater intrusion, meningkatkan kualitas air yang mana mangrove mampu menyerap nutrisi seperti nitrogen dan phospat penyebab algae bloom termasuk sedimen, dan juga mitigasi perubahan iklim.

Penulis: Gusti Grehenson