Yogyakarta | Pusat Studi Energi (PSE) UGM bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang didukung oleh Ford Foundation dalam melaksanakan kegiatan Diseminasi untuk Kebijakan oleh Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Pengembangan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah berbasis Transisi Energi Berkeadilan. Kegiatan FGD ini dihelat di Artotel Suites Bianti, Yogyakarta yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari penuh pada tanggal 29 Februari 2024. Peserta dari kegiatan Diseminasi ini, diantaranya OPD Provinsi Jawa Barat, OPD Provinsi DIY, OPD Kabupaten Sukabumi dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Pada sesi awal, beliau, Bapak Prof. Sarjiya sebagai kepala Pusat Studi Energi (PSE) UGM memberikan sambutan terkait pentingnya proses transisi energi di Indonesia dengan juga melibatkan peran serta dari masyarakat sekitar dengan prinsip “No One Left Behind”.
Selanjutnya, acara dibuka oleh Ibu Sri Retnowati, selaku perwakilan dari Direktorat SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Dalam sambutannya, beliau juga menyampaikan sektor energi merupakan kontributor terbesar dalam emisi CO2 sehingga dibutuhkan langkah strategis yang meliputi pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi.
Acara yang dimulai pukul 10:00 pagi berjalan sangat baik, tentunya dengan konsep diskusi yang santai namun tetap serius. Di dalam kegiatan tersebut, tim peneliti PSE UGM yang diwakili oleh Ibu Stephanie dan Bapak Kenley, kemudian memaparkan bahwa transisi energi berkeadilan perlu melibatkan peran dari berbagai pemangku kepentingan. Terdapat 5 rekomendasi yang disampaikan diantaranya: a). Sekretariat JETP dapat meningkatkan inklusivitas pemangku kepentingan; b). Perlu meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan domestik; c). Pemerintah perlu melakukan amandemen UU No 23 Tahun 2014 agar dana APBD dapat efektif untuk transisi energi; d). Menjaga keseimbangan pasar supply-demand tenaga listrik di tengah masa transisi dan; e). Menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah transisi energi
Di dalam kesempatan selanjutnya, perwakilan dari beberapa OPD dari dua provinsi telah menyampaikan urung rembug agar pelaksanaan transisi energi ini disamping melakukan peningkatan bauran EBT dan juga melibatkan peran serta dari masyarakat.