Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2025 merupakan ajang internasional bergengsi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor energi, industri, akademisi, dan pemerintah dalam membahas pengembangan teknologi serta ekosistem hidrogen. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 15–17 April 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) berpartisipasi aktif dalam forum ini, yang menegaskan kontribusi akademisi dalam pengembangan teknologi hidrogen nasional serta memperkuat kolaborasi antar sektor dalam mendukung transisi energi bersih menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.

GHES 2025 dihadiri oleh sekitar 2.500 peserta dari 10 negara, termasuk perwakilan kementerian, pelaku industri energi, akademisi, lembaga riset, serta mitra internasional. Prof. Dr. Eng. Deendarlianto, S.T., M.Eng. memaparkan capaian dan arah pengembangan riset teknologi hidrogen di UGM, termasuk konsep Hydrogen Valley, pengembangan sistem produksi dan penyimpanan hidrogen, serta pendekatan multidisiplin dalam mendukung pengimplementasian teknologi ini di Indonesia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memperkuat kontribusi akademisi, khususnya PSE UGM dalam pengembangan dan inovasi teknologi hidrogen di Indonesia, mendorong sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri dalam mewujudkan ekosistem hidrogen nasional, memperluas  jejaring kolaborasi riset dan pengembangan antara Indonesia dan mitra internasional.

 

Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) bersama PT PLN (Persero) Kantor Pusat melalui Divisi Manajemen Aset, Enjiniring, dan Sistem Manajemen Terintegrasi (DIV MES), menyelenggarakan Advanced Engineering Seminar Series (AESS) #4 dengan tema “Diseminasi Kajian Desain Enjiniring untuk Standardisasi Pembangkit Berbasis Waste to Energy” pada Kamis, 24 April 2025, bertempat di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta

Waste to Energy (WtE) merupakan teknologi pemanfaatan limbah biomassa padat, cair, dan sampah kota sebagai sumber energi untuk pembangkitan listrik. Sebagai bagian dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT), WtE berperan penting dalam mendukung transisi energi menuju energi bersih dan rendah karbon.

Acara AESS #4 ini bertujuan mensosialisasikan hasil kajian kolaboratif antara PSE UGM dan PLN terkait panduan penyusunan studi kelayakan dan desain enjiniring untuk pembangkit WtE, mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg).

Kegiatan dibuka oleh Prof. Ir. Sarjiya, Ph.D., Kepala Pusat Studi Energi UGM, serta Didik Fauzi Dakhlan, EVP Divisi MES PT PLN (Persero). Dalam sesi pembukaan juga dilakukan penyerahan simbolis dokumen panduan desain enjiniring WtE.

Acara ini menghadirkan para narasumber yang memaparkan kondisi terkini dan prospek pengembangan pembangkit WtE di Indonesia. Prof. Dr. Sarjiya membahas peluang dan strategi pengembangan pembangkit WtE,  dilanjutkan oleh Dr.-Ing. Teguh Ariyanto, ST., M.Eng., IPM., ASEAN Eng., mengenai potensi energi terbarukan dari biomassa, sampah, dan biogas untuk pembangkit listrik dan ditutup dengan penyampaian materi oleh Ichsan Maulana, Dr(C).Ir., ST., MM., IPM., ASEAN Eng., dari Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI), yang memaparkan praktik pengembangan WtE dari sumber biomassa di Indonesia.

Tim PSE UGM juga mempresentasikan panduan teknis desain enjiniring untuk PLTSa, PLTBm, dan PLTBg yang disampaikan oleh Dr.-Ing. Teguh Ariyanto dan Dr. Rochim Bakti Cahyono. Acara ini diikuti 100  peserta dari berbagai unit PLN Group baik secara luring maupun daring.

Sesi diskusi interaktif turut memperkaya pemahaman peserta terhadap tantangan teknis dan implementasi proyek WtE. Kegiatan ini menjadi bagian dari bentuk kolaborasi serta komitmen PLN dan akademisi dalam memperkuat ekosistem enjiniring menuju pencapaian target energi bersih nasional.

 

 

Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) diselenggarakan oleh IFHE bersama dengan Listrik Indonesia pada tanggal 18 April 2025. Acara ini menghadirkan beberapa para ahli yakni DJEBTKE-KESDM, IFHE, IESR, PSE UGM. Acara ini bertujuan untuk mendorong aksi nyata dan kolaborasi global dalam menjadikan hidrogen sebagai pilar utama transisi energi bersih dan dekarbonisasi industri di Indonesia.

Acara ini membahas mengenai fundamental hidrogen hijau, teknologi produksinya serta tren perkembangan global; faktor pendorong terwujudnya ekosistem hidrogen hijau di Indonesia serta keterampilan dan kesiapan tenaga kerja yangd diperlukan untuk mendukung industri hidrogen di Indonesia.

Wangi Pandan Sari, Ph.D sebagai tenaga ahli bidang teknik industri, PSE UGM mengatakan bahwa tantangan dalam pengembangan hidrogen hijau yaitu value chain karena besarnya biaya distribusi hidrogen. PSE UGM memberikan alternatif dalam value chain yaitu pabrik H2 di fasilitas pengguna, menggunakan listrik RE melalui jaringan eksisting; pabrik H2 di fasilitas pengguna, listrik RE melalui transmisi khusus; relokasi fasilitas pengguna dekat dengan sumber RE dan pabrik H2.

Universitas Gadjah Mada menggelar kuliah umum dengan tema “MENTARI Goes to Campus: Transisi Energi Bersih untuk Masa Depan yang Lebih Baik” pada Jumat, 21 Maret 2025. Acara ini berlangsung di Auditorium FISIPOL Lt. 4, Universitas Gadjah Mada dan dihadiri oleh mahasiswa. Acara ini menghadirkan tim Program MENTARI dan para ahli di bidang energi dari Universitas Gadjah Mada salah satunya Prof. Sarjiya.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama antara Universitas Gadjah Mada dan tim Program MENTARI (Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia). Kegiatan ini merupakan sebuah inisiatif kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan Inggris yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan energi rendah karbon di Indonesia.

Dalam acara ini Prof. Sarjiya mengatakan bahwa untuk mencapai NZE 2060 perlu dilakukan transisi energi energi yang menekankan keadilan dan berkelanjutan. Standar transisi energi berkeadilan, yang dikembangkan dalam kerangka JET, bertujuan untuk memastikan bahwa transisi energi tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil bagi semua pihak termasuk pekerja, masyarakat lokal dan lingkungan. Standar transisi energi berkeadilan dalam kerangka JET meliputi warisan budaya, pemindahan dan pemukiman kembali, masyarakat setempat dan adat, tenaga kerja dan kondisi kerja, keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, perubahan iklim dan risiko bencana, kesehatan keamanan dan keselamatan masyarakat, pencegahan polusi dan efisiensi sumber daya, serta diversifikasi dan transformasi ekonomi.

Jakarta, 22 Januari 2025 – Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama ViriyaENB menggelar audiensi dengan Direktorat Aneka Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas pemanfaatan dan regulasi hidrogen hijau di Indonesia. Diskusi yang berlangsung pada Rabu (22/1) ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dan membahas aspek teknis, regulasi, serta ekonomi dari pengembangan hidrogen hijau sebagai bagian dari transisi energi nasional.

Pembukaan PSE UGM dan Dukungan ViriyaENB terhadap Dekarbonisasi, Audiensi dibuka oleh Prof. Sarjiya Kepala PSE UGM, yang menyoroti pentingnya pemanfaatan hidrogen dalam sektor transportasi, industri, dan energi. Kajian yang telah dilakukan oleh PSE UGM diharapkan dapat menjadi referensi bagi Aneka EBTKE ESDM dalam menyusun kebijakan terkait hidrogen hijau.

Direktur Eksekutif ViriyaENB, suzanty sitorus, menegaskan bahwa visi ViriyaENB adalah mendorong energi nol emisi di Indonesia melalui transformasi sektor industri, transportasi, dan energi. Menurutnya, dukungan terhadap dekarbonisasi tidak hanya terbatas pada pemanfaatan hidrogen hijau, tetapi juga dalam membangun ekosistem yang mendukung perkembangannya.

Diskusi Regulasi dan Roadmap Hidrogen Hijau, Pak Haqi dari Aneka EBTKE ESDM menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang bekerja sama dengan PSE UGM dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Hidrogen. Selain itu, roadmap hidrogen yang diharapkan oleh pimpinan Aneka EBTKE ESDM akan segera dipublikasikan sebagai acuan bersama.

Dr. Adhika Widyaparagadari Peneliti PSE UGM menyoroti kajian yang telah dilakukan terkait sektor yang paling optimal dalam menurunkan emisi per dolar yang diinvestasikan. Selain itu, PSE UGM juga tengah mengembangkan kerangka kerja ekosistem pendukung untuk mempercepat pemanfaatan hidrogen hijau dalam proses dekarbonisasi industri. Kajian ini mencakup strategi produksi hidrogen secara onsite maupun distribusi melalui metode konvensional atau listrik.

Taksonomi Hidrogen Hijau dan Harmonisasi Regulasi Dr. Irine Handika menjelaskan bahwa inisiatif pertama terkait hidrogen hijau didorong oleh ViriyaENB dan kampus-kampus yang tergabung dalam diskusi ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mengatur taksonomi hidrogen dengan pendekatan berbasis emisi. Dalam konteks regulasi, terdapat tantangan karena Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi belum selaras dengan transisi energi dan keamanan energi saat ini. Dalam regulasi tersebut, hidrogen hijau dan rendah karbon dikategorikan sebagai energi baru, yang berarti perlakuannya akan sama dengan hidrogen berbasis fosil.

Pak Haqi menyoroti bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), hidrogen hijau masih masuk dalam kategori energi baru. Namun, terdapat ruang untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan turunannya. Ia juga menekankan pentingnya menyusun peraturan yang tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya untuk menciptakan harmonisasi kebijakan.

Insentif dan Strategi Pengembangan Hidrogen Hijau, Dalam diskusi mengenai insentif, Pak Haqi menegaskan bahwa perlakuan terhadap hidrogen hijau dan hidrogen rendah karbon perlu dibedakan. Hidrogen yang bersumber langsung dari energi terbarukan diharapkan mendapatkan insentif yang lebih besar dibandingkan hidrogen yang masih menggunakan grid listrik dengan sumber campuran energi.

Dr. Adhika Widyaparaga menambahkan bahwa keberhasilan transisi ke hidrogen hijau sangat bergantung pada kebijakan insentif dan harga pajak karbon. Jika insentif bagi hidrogen hijau lebih tinggi dibandingkan hidrogen rendah karbon, maka badan usaha akan lebih cepat beralih ke sumber energi yang lebih bersih.

Sementara itu, Dr. Ardyanto Fitrady menekankan bahwa insentif harus didasarkan pada manfaat ekonomi dan lingkungan yang nyata. Pemerintah perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek pengurangan emisi, tetapi juga aspek keberlanjutan investasi dalam hidrogen hijau.

Tantangan dalam Implementasi Hidrogen Hijau, Beberapa tantangan utama dalam implementasi hidrogen hijau juga dibahas dalam audiensi ini. Salah satunya adalah keselarasan antara regulasi yang ada, seperti PP Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan regulasi yang akan datang. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk membangun sistem sertifikasi dan akreditasi yang dapat memastikan bahwa hidrogen hijau benar-benar berasal dari sumber energi terbarukan.

Dalam aspek ketenagalistrikan, Dr. Irine Handika menyoroti bahwa hidrogen yang dihasilkan dari pembangkit energi terbarukan harus memiliki sertifikat asal (certificate of origin) agar dapat memenuhi standar hijau. Hal ini juga terkait dengan nomenklatur dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), yang saat ini masih membahas kategori gas rendah karbon.

Audiensi ini ditutup oleh Prof. Sarjiya yang menyatakan bahwa PSE UGM siap mendukung diskusi lanjutan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan hidrogen hijau di Indonesia.

Jakarta, 24 Januari 2025 – Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM) turut hadir dalam Temu Mitra ViriyaENB yang diselenggarakan di kantor ViriyaENB. Kehadiran PSE UGM dalam acara ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif dalam mempercepat dekarbonisasi di sektor industri, sekaligus membangun strategi bersama dalam pengurangan emisi karbon di Indonesia.

ViriyaENB dalam pertemuan ini menekankan fokusnya pada dekarbonisasi sektor industri, mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, seperti kurangnya koordinasi antar mitra yang bergerak di bidangnya masing-masing, keterbatasan perspektif dalam sektor perindustrian terhadap mitigasi perubahan iklim, serta pentingnya dorongan ambisi dekarbonisasi di tingkat kementerian. Salah satu capaian besar yang telah dicapai adalah penguatan komitmen Menteri Perindustrian dalam menetapkan target emisi nol bersih di sektor industri pada tahun 2050, sebagaimana diumumkan dalam Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) pada September 2024.

Dalam forum ini, Kepala Pusat Industri Hijau (PIH), Pak Apit, menitipkan beberapa poin penting untuk didiskusikan bersama mitra, di antaranya perlunya pendekatan dekarbonisasi yang lebih luas tidak hanya di sektor energi tetapi juga sektor lainnya, pengembangan metodologi energy intensity dan carbon intensity yang dapat digunakan sebagai acuan benchmarking industri Indonesia dengan negara lain, serta percepatan penyusunan Standar Industri Hijau (SIH), yang hingga kini baru mencakup 50 dari 500 sektor yang ditargetkan. Selain itu, ViriyaENB juga menyoroti perlunya platform khusus seperti GISCO (Green Industry Service Company) sebagai wadah bagi industri hijau untuk berkolaborasi dalam pembiayaan dan inovasi.

Dalam sesi diskusi, berbagai mitra, termasuk WRI, IESR, dan Climateworks Center, memaparkan berbagai inisiatif yang telah dijalankan untuk mendukung dekarbonisasi industri. WRI menjelaskan tentang penyusunan Industrial Decarbonization Roadmap yang telah dikembangkan bersama Kementerian Perindustrian selama setahun terakhir. Roadmap ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada industri dalam memahami relevansi dekarbonisasi dan dampaknya terhadap target nasional. Selain itu, regulasi terkait pengurangan emisi industri juga tengah dirancang untuk mewajibkan perusahaan melakukan dekarbonisasi jika emisinya melebihi ambang batas yang akan ditetapkan oleh Kemenperin.

Sementara itu, IESR menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengumpulan data emisi industri serta pembuatan platform untuk memudahkan pelaporan data industri secara sederhana. Mereka juga tengah mengembangkan Indonesia Industrial Decarbonization Outlook dan forum high-level terkait industri berkelanjutan untuk mendukung upaya transisi industri menuju nol emisi karbon.

Climateworks Center, yang turut berkontribusi dalam pengembangan konsep Net Zero Industrial Precincts (NZIP), memaparkan bahwa identifikasi kawasan industri berpotensi tinggi untuk dekarbonisasi telah dilakukan sejak 2021. Dari kajian yang dilakukan, ditemukan 10 kawasan industri potensial yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ke depan, proyek NZIP ini akan diperdalam melalui uji coba di lima kawasan utama yang telah terpilih berdasarkan kriteria energi, teknologi, potensi ekspor, dan kesiapan dekarbonisasi.

PSE UGM juga menyampaikan pandangannya dalam diskusi ini, menegaskan perlunya strategi yang berbasis data untuk menentukan sektor prioritas dalam penerapan hidrogen hijau sebagai bagian dari transisi energi. Selain itu, PSE UGM menyoroti pentingnya sertifikasi independen dalam mengakreditasi penggunaan energi bersih oleh industri, agar industri yang telah berinvestasi dalam dekarbonisasi dapat memperoleh pengakuan dan manfaat ekonomi yang lebih jelas.

Acara ditutup dengan diskusi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil ke depan, termasuk peningkatan sinergi antar mitra, percepatan penyusunan kebijakan dekarbonisasi, serta pemetaan industri yang siap bertransformasi menuju keberlanjutan. Temu Mitra ViriyaENB ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kolektif dalam mendorong transisi industri yang lebih hijau dan berkelanjutan di Indonesia.

Prof. Ir. Sarjiya, MT., Ph.D, IPU menjadi salah satu pembicara dalam acara International Conference on Nuclear Science Technology and Applications (ICONSTA) 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 13-14 November 2024. Konferensi ini bertemakan “Opportunities and Challenges of Nuclear Science and Technology for A Better Future”. Konferensi ini menjadi platform bagi berbagai pemangku kepentingan, organisasi untuk mendiskusikan situasi saat ini, tantangan, dan kemajuan yang berkaitan dengan ilmu nuklir, teknologi dan aplikasinya.

Prof. Sarjiya mengatakan bahwa saat ini pemerintah kian serius dalam menggarap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Nuklir sendiri tergolong bagian dari energi baru dan terbarukan dalam upaya mencapai target nol emisi bersih pada tahun 2060. Nuklir adalah energi sumber terbersih lantaran sedikit menghasilkan gas rumah kaca. Emisi CO2 yang dihasilkan yaitu 6 ton CO2 per GWh.

Namun dalam pembangunan PLTN di Indonesia terdapat beberapa tantangan yaitu masalah keamanan dan keselamatan, pengelolaan limbah serta regulasi. Keamanan menjadi tantangan yang serius dalam pembangunan PLTN. PLTN memiliki resiko yang tinggi terhadap kecelakaan dan bencana alam. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin bahwa standar keamanan dan keselamatan yang ketat diterapkan dalam setiap tahap pembangunan dan operasinya. Reaktor nuklir Gene IV memiliki beberapa keuntungan dengan generasi sebelumnya, yaitu sistem keselamatan aktif dan pasif yang efektif untuk mencegah kecelakaan nuklir, penghentian reaktor secara otomatis, pendingin alternatif, siklus bahan bakar tertutup, serta hasil energi yang 100-300 kali besar dari jumlah bahan bakar nuklir yang sama.

Selain itu, pengelolaan limbah juga menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan PLTN. Limbah radioaktif yang dihasilkan oleh PLTN harus dikelola dengan baik untuk mencegah dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pemerintah harus memastikan bahwa ada fasilitas pengelolaan limbah radioaktif yang aman dan efektif, serta kebijakan yang jelas mengenai pembuangan limbah radioaktif. Sebagai contoh di Finlandia menyimpan limbah bahan bakar nuklir sekitar 450 meter di bawah tanah dan dapat menyimpan limbah radioaktif tinggi selama 100.000 tahun. Ini adalah tempat penyimpanan limbah bahan bakar nuklir pertama di dunia.

Ketergantungan terhadap impor minyak mentah untuk pemenuhan kebutuhan LPG semakin meningkat. Melihat kondisi tersebut pemerintah terus berupaya untuk melakukan substitusi penggunaan LPG ke gas bumi pada sektor rumah tangga. Mengingat cadangan gas bumi nasional sangat besar. Penggunaan gas bumi untuk rumah tangga dapat diwujudkan dengan pembangunan jaringan distribusi gas. Namun terdapat beberapa faktor menjadi tantangan dalam pengembangan gas bumi untuk sektor rumah tangga ini, seperti infrastruktur yang masih sedikit, faktor keamanan jaringan terhadap potensi kebocoran dan harga gas bumi.

Oleh karena itu, PSE UGM mengadakan FGD dengan tema “Komersialisasi dan Keekonomian Pengembangan Gas Bumi untuk Optimasi Produksi LPG” yang diselenggarakan pada tanggal 5 November 2024, dihadiri oleh SKK Migas, KKKS serta pembeli gas bumi yang meliputi PT. Arsynergy Resources, PT. Essa Industries Indonesia Tbk, PT. Titis Sampurna, PT. Prosympac Oil and Gas, dll). Kegiatan FGD ini membahas strategi dan kajian terkait komersialisasi serta keekonomian pengembangan gas bumi, sebagai bentuk komitmen dalam optimasi produksi LPG.

Universitas Gadjah Mada menjadi universitas pertama menjadi tuan rumah EHEF (European Higher Education Fair) di Indonesia yang diadakan di Graha Sabha Pramana pada tanggal 30 Oktober 2024. Acara ini meliputi berbagai macam rangkaian yaitu pameran dan seminar. Prof. Ir. Sarjiya, MT., Ph.D., IPU diundang sebagai panelis dalam acara seminar yang bertajuk “Opportunity in Green Engineering for Green Transition and Research Opportunity”.

Dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai program pelatihan dan riset yang dikembangkan oleh PSE UGM antara lain bidang renewable energy, electrical energy management, thermal energy management, manufacturing technology, safety management, industrial process technology, information technology, dan geophysics, serta peluang pengembangan jejaring dan kerja sama dengan pusat studi energi di Eropa.

Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 diselenggarakan oleh Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) yang digelar berkolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). IETD ini berlangsung pada tanggal 4-6 November 2024 dengan tema “Mewujudkan Transisi Energi yang Berkeadilan dan Tertata”.

IETD 2024 dapat menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan mencari solusi sebagai upaya mempercepat transisi energi di Indonesia menuju keberlanjutan yang lebih hijau. Transisi energi berkeadilan harus menjadi prinsip utama untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Wangi Pandan Sari, Ph.D dari PSE UGM yang menjadi salah satu pembicara dalam acara IETD 2024 mengatakan bahwa pengembangan hidrogen hijau merupakan salah satu upaya dalam mendukung transisi energi.  Faktor penting dalam pengembangan hidrogen hijau adalah value chain. Value chain pengembangan hidrogen yang ada saat ini terhambat oleh besarnya biaya distribusi hidrogen melalui pipa ataupun truk. PSE UGM memberikan alternatif value chain hidrogen hijau untuk menekan biaya distribusi.

Alternatif 1 adalah penggunaan green certificate yang menjamin listrik untuk produksi hidrogen bersumber dari energi terbarukan (EBT). Pabrik H2 dibangun di fasilitas pengguna dan diproduksi menggunakan listrik yang dihasilkan oleh energi terbarukan (divalidasi dengan sertifikat hijau) yang didistribusikan menggunakan transmisi yang sudah ada.

Alternatif 2 adalah Pabrik H2 dibangun di fasilitas pengguna dan diproduksi menggunakan listrik yang dihasilkan oleh energi terbarukan yang didistribusikan menggunakan transmisi khusus (harus dikembangkan jika belum ada).

Alternatif 3 adalah Pabrik H2 dibangun di fasilitas pengguna dan diproduksi menggunakan listrik yang dihasilkan oleh energi terbarukan yang didistribusikan menggunakan transmisi khusus (harus dikembangkan jika belum ada). Sertifikat hijau tidak diperlukan untuk alternatif ini.