Perkembangan pemanfaatan enegi terbarukan cukup menggembirakan di Indonesia. Tahun 2012 saja lebih dari 100 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas 15 kWp yang telah terpasang tersebar se Indonesia dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat terpencil. Selain PLTS, instalasi PLTMH juga gencar dilakukan bagi daerah yang memiliki potensi air yang cukup.

Tentunya untuk  menjamin keberlanjutan perangkat penyedia energi terbarukan diperlukan peran dari semua stakeholder di negeri ini, baik dari kelompok pengelolanya, masyarakat, pemerintah , swasta dan perguruan tinggi. Dalam semangat membantu menjaga keberlanjutan pemanfaatan energi terbarukan maka Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Pusat Studi Energi (PSE) UGM melakukan nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan MoU antara Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Pusat Studi Energi (PSE) UGM dan sekaligus perjanjian teknis lainnya dilakukan di PSE UGM tanggal 12 Februari 2014.

Salah satu kerjasama yang telah berjalan berupa joint operation untuk BReIDGE Program yang  telah dibangun sebelumnya oleh GIZ, yaitu berupa layanan SMS center bagi pengelola PLTS dan PLTMH di seluruh Indonesia. Jaringan SMS Center BReIDGE sampai saat ini melayani 358 lokasi PLTMH dan PLTS komunal di berbagai pelosok Indonesia. Melalui BReIDGE kita dapat membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan tehnis terkait operasional PLTS dan PLTMH yang akan memperkuat keberlanjutan PLTS atau PLTMH dalam mensejahterakan masyarakat. Usaha untuk membangun sustainability layanan energi terbarukan akan terus dilebarkan cakupan wilayahnya dengan intangible dan tangible benefitnya.

Subsidi BBM selalu menjadi isu sentral di Indonesia dimana beban subsidi BBM semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ironisnya dengan meningkatnya subsidi BBM kenaikan konsumsi BBM juga semakin meningkat sehingga subsidi BBM semakin membengkak dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, fiskal, dan moneter.  Beberapa alternatif telah dikaji untuk mengurangi subsidi BBM, salah satunya adalah dengan menaikkan tarif BBM seperti yang telah didiskusikan di forum FGD sebelumnya. Potensi alternatif yang lain yang memungkinkan adalah pengurangan subsidi BBM melalui pemakaian BBG. Opsi alternatif ini muncul dengan pertimbangan potensi LPG dan gas bumi Indonesia yang cukup dan teknologi yang dapat dikuasai dan dikembangkan. Kajian dilakukan oleh peneliti-peneliti di Jurusan Teknik Mesin dan Industri, FT-UGM, mendukung bahwa migrasi kendaraan berbahan bakar minyak ke CNG dapat mereduksi subsidi sebesar 63% di tahun 2030 karena pengurangan penggunaan BBM.

Beberapa usaha telah dilakukan diantaranya adalah pembangunan infrastruktur SPBG di beberapa tempat di Jawa, Kalimantan dan Sumatra. Selain itu, penyediaan konverter kit dan pembangunan bengkel kendaraan BBG untuk pengkonversian juga telah dilakukan. Sayangnya hanya 8 dari 23 SPBG yang beroperasi (ESDM). Hal ini bisa jadi disebabkan karena pengguna kendaraan BBG masih sangat sedikit seperti hasil survey penelitian yang menyatakan bahwa ternyata hanya 7% dari responden memilih kendaraan BBG (Santoso, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa proses transisi BBM ke BBG merupakan permasalahan yang kompleks dimana banyak stakeholder yang terlibat dan adanya interaksi antar stakeholder, contohnya pemerintah, vendor kendaraan, pengguna kendaraan, pelaku investasi, dll. Belajar dari kasus di Thailand yang dipandang berhasil dalam proses migrasi BBM ke BBG, ada beberapa faktor yang mendukung proses transisi tersebut, yaitu pengontrolan harga BBG oleh pemerintah, investasi infrastruktur yang cukup besar dan dalam jangka panjang, standard keamanan kendaraan dan public recognition. Bagaimanakah dengan Indonesia? Apa sajakah yang telah diupayakan dalam proses migrasi ini? Faktor-faktor apa sajakah yang telah dan akan menghambat proses transisi ini, dan bagaimana tantangan dan isu-isu yang mungkin timbul dalam proses transisi?

 

Oleh karenanya, Pusat Studi Energi (PSE) UGM akan membahasnya dalam FGD dengan tema: “Migrasi BBM ke BBG”, dengan beberapa sub-topik yang akan dibahas diantaranya:

1. Bagaimanakah kesiapan, isu, dan kendala dalam aspek teknologi kendaraan yang meliputi standard keamanan, jenis kendaraan yang dapat dikonversi, peranan vendor/OEM?
2. Bagaimanakah kesiapan, isu, dan kendala yang berhubungan dengan infrastruktur seperti sistem pendistribusian BBG (SPBG), bengkel?
3. Bagaimanakah persepsi dan acceptance masyarakat terhadap kendaraan BBG (keamanan, preferensi, attitude)?
4. Bagaimanakah kebijakan pemerintah mendukung proses transisi (roadmap, target, realisasi)?
5. Apakah tantangan dan isu-isu lain yang mungkin timbul dalam proses transisi BBM ke BBG di Indonesia?

 

Topik dan Sub-topik tersebut akan dibahas dalam FGD, pada:

Hari/Tanggal               : Jum’at, 6 September 2013

J a m                            : 13.00 sd 15.00

Tempat                        : Ruang Sidang Pusat Studi Energi UGM

Jl. Sekip Blok K-1A, Kampus UGM Yogyakarta

Nara Sumber:

1. Saryono Hadiwidjoyo, Komite BP Migas Hilir, Kementerian ESDM RI
2. Indra Chandra Setiawan, Toyota Motor Manufacturing Indonesia
3. Deendarlianto, Pusat Studi Energi UGM

Pada Tanggal 1 Juli 2013 telah dilaksanakan  Deklarasi Kedaulatan Energi untuk Kemakmuran Rakyat Indonesia  yang dimotori oleh Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini dihadiri oleh civitas akademika UGM, kementrian ESDM, Dewan Energi Nasional, PLN, dan praktisi bidang energi. Dalam kesempatan tersebut dilakakuan seklarasi dan pernyataan sikap PSE UGM yang disampaikan oleh kepala PSE UGM Dr. Deendarlianto terhadap permasalahan energi di negeri ini. Berikut Deklarasi dan Pernyataan Sikap PSE terhadap kondisi enerdi Nasional Indonesia.

Deklarasi Kedaulatan Energi  untuk Kemakmuran Rakyat Indonesia

Setiap penetapan kebijakan Penaikan Harga BBM Subsidi selalu saja diwarnai dengan “kegaduhan” dan ketidakpastian. Padahal, kegaduhan dan ketidakpastian berkepanjangan justru mempeburuk ekonomi makro, yang  berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi, menaikan inflasi, dan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Ujung-ujungnya, memburuknya ekonomi makro tersebut menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan rakyat Indonesia.

> Munculnya permasalahan tersebut menunjukan adanya berbagai masalah serius di bidang energi dan BBM yang dihadapi bangsa Indonesia. Permasalahan tersebut di antaranya

> Belum adanya  mekanisme baku dalam penetapan besaran harga BBM dan penetapan besaran subsidi BBM, serta pengalihan subsidi untuk penanggulangan kemiskinan sehingga selalu menimbulkan kegaduhan dalam setiap penetapan harga BBM bersubsidi dan BLSM

> Melonjaknya besaran konsumsi (demand) BBM dan menurunnya volume produksi (supply) BBM serta peningkatan impor BBM yang melemahkan neraca perdagangan

> Tidak kunjung terlaksananya rencana Pemerintah untuk melakukan Migrasi dari BBM ke BBG, yang besaran subsidi BBG relatif lebih rendah dibanding subsidi BBM

> Tidak ada upaya serius dan terus menerus dari Pemerintah untuk mengembangkan BBA untuk dipergunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor maupun untuk Listrik.

Pengelolaan tambang Migas yang lebih dari 90% dikuasai Perusahaan Asing menyebabkan Kedaulatan Energi Indonesia semakin tergerus sehingga negara kehilangan kontrol dalam produksi Migas dan berpotensi melanggar amanah konstitusi UUD 1945.

Pusat Studi Energi UGM merasa terpanggil untuk ikut mengupayakan pencapaian  “Kedaulatan Energi untuk Kemakmuran Rakyat”,  sebagai upaya sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk mencapai kedaulatan energi secara mandiri sesuai dengan amanah konstitusi UUD 1945. Untuk itu, pada hari ini Senin 01 Juli 2013, Pusat Studi Energi mendeklarasikan Kedaulatan Energi untuk Kemakmuran Rakyat Indonesia. Upaya mencapai Kedaulatan Energi untuk Kemakmuran Rakyata akan ditempuh dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

>Diskusi dan Pekajian serta Diseminasi hasil kajian secara berkala melalui Diskusi Tengah Bulanan, Panel Ahli, Seminar Nasional dan Internasional.
>Melakukan inisiasi dan advokasi untuk upaya hilirisasi hasil-hasil penelitian Energi Baru dan Terbarukan sebagai Bahan Bakar Alterntif yang efisien
>Menginisiasi sinergi tiga Pilar: Perguruan Tinggi, Pemerintah, dan Industri untuk komersialisasi produk energi baru dan terbarukan berdasarkan hasil penelitian (R&D based products)
>Merajut jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mencapai Kedaulatan Energi untuk Kemakmuran Rakyat Indonesia
>Mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Pasca Sarjana di bidang Energi Bersih dan Energi Baru dan Terbarukan

 

Pernyataan Sikap Pusat Studi Energi UGM  terhadap Kebijakan Energi di Indonesia

Salah satu karakteristik  kebijakan Pemerintah berkaitan dengan  Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia adalah responsif, parsial, dan jangka pendek. PSE UGM menyerukan kepada Pemerintah untuk merubah kebijakan energi yang lebih antisipatif, komprehensif dan jangka panjang.

Setiap kali penetapan harga BBM bersubsidi senantiasa terjadi “kegaduhan” dan ketidakpastian, yang beroptensi memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, memperburuk kondisi ekonomi makro serta mempercepat proses pemiskinan rakyat. PSE mendesak Pemerintah untuk menetapkan mekanisme pentapan harga BBM untuk diterApkan secara berkala berdasarkan indikator terukur.

PSE UGM juga mendesak kepada pemerintah untuk menetapkan Harga BBM RASIONAL dan BERKEADILAN, yang dapat diterima secara Ekonomi, Sosial dan Politik, serta dapat mendorong migrasi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) serta pengembangan Bahan Bakar Terbarukan (BBT).

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan BBM adalah adanya peningkatan konsumsi BBM yang boros dan Penurunan Produksi BBM sehingga memicu kenaikan impor yang menekan Neraca Perdangan. Untuk menurunkan pemborosan konsumsi BBM, PSE UGM mendesak Pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pembatasan kendaraan bermotor sembari mengembangkan transportasi masal (mass transportation).

Data dan fakta menunjukan bahwa lebih dari 90% pengelolaan landang Migas dikuasai Perusahaan Asing, sedangkan BUMN dan BUMS hanya menguasai 10%. Komposisi tersebut, selain berpotensi untuk melanggar amanah konstitusi UUD 1945, juga  menyulitkan bagi Pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap besaran lifting, penetapan harga pokok produksi dan const of recovery, serta jumlah pajak yang harus disetor ke negara. PSE UGM mendesak pemerintah untuk melakukan renegoisasi pengelolan Migas yang lebih menguntungkan bagi bangsa Indonesia.

PSE UGM mendesak Pemerintah untuk melakukan PENGUATAN PERAN BUMN dan SWASTA NASIONAL dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia untuk mengambil alih kontrak-kontrak pertambangan  menjelang berakhirnya kontrak karya kontraktor asing dalam rangka mengemban “misi nasional” sesuai dengan amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Data dan fakta menunjukan bahwa ketersediaan energi fosil semakin menurun, yang pada saat akan habis. PSE UGM mendesak Pemerintah untuk segera melakukan Migrasi dari BBM, yang subsidi content tinggi, dengan BBG, yang subsidi content lebih rendah. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, Pemerintah harus mengembangkan energi baru dan terbarukan dengan mengakomodasi hasil-hasil Penelitian yang sudah dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian.

(IEP-PSE)

Stube-HEMAT Yogyakarta mengadakan pelatihan Energi Terbarukan sebagai wujud kepedulian dan kontribusi untuk  menjawab permasalahan sosial, khususnya yang berkaitan dengan energi. Pelatihan ini diharapkan bisa memberi pencerahan (enlightment), membangun kesadaran, membuka pemikiran dan pengalaman keterampilan kepada mahasiswa. Bertempat di Wisma PGK Shanti Dharma Godean, kegiatan ini dimulai pada tanggal 14 – 16 Juni 2013.

Pelatihan diikuti 38 peserta dari berbagai daerah dan berbagai kampus di Yogyakarta. Dari ketiga narasumber tersebut peserta mendengar sedikit banyak mengenai Stube-HEMAT, kegiatan-kegiatannya, serta impian yang ingin digapai bersama anak-anak muda Indonesia untuk mampu menjawab permasalahan sosial yang ada. Pusat Studi Energi (PSE) UGM menjadi salah satu fasilitator pelatihan ini.  Diwakili oleh Irawan Eko Prabowo S.T. M.Eng., peserta diajak melakukan Analisis Sosial Permasalahan Energi, Kebijakan Energi (Lokal – Global) dan melihat Keberpihakan Pemerintah terhadap Pengembangan Energi Terbarukan. Lebih lanjut, Dr. Deendarliyanto, pimpinan PSE UGM menyampaikan Pemetaan Potensi Sumber Daya (Energi) Terbarukan di Indonesia serta peluang pengembangannya. (Sumber Stube Hemat)

Peningkatan Ketahanan Energi Nasional melalui Platform Kerjasama Industri-Akademisi-Pemerintah antara Jerman dan Indonesia

Hendro Wicaksono(1, 4), Yodha Y. Nusiaputra(2, 3), Sven Rogalski(1), Rachmawan Budiarto(5), Konstantin Krahtoy(6), Adam Pamma(7), Toto Suharto(8), Jivka Ovtcharova(1)

 

1 Institute of Information Management for Engineering (IMI), Karlsruhe Institute of Technology, Germany

2 Institute for Nuclear and Energy Technologies (IKET), Karlsruhe Institute of Technology, Germany

3 PT PLN (Persero), Indonesia

4 FZI Research Center for Information Technology, Karlsruhe, Germany

5 Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

6 Open Experience GmbH, Karlsruhe, Germany

7 Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia di Jerman (IASI)

8 Persatuan Alumni Jerman (PAJ)

Abstrak:

Peningkatan ketahanan energi adalah salah satu visi utama kedua negara, Jerman dan Indonesia, dalam rangka menjawab tantangan dalam negeri masing-masing serta menunaikan tanggung jawab untuk memberi kontribusi positif pada isu-isu global seperti lingkungan hidup. Hal ini dituangkan dalam deklarasi Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden SBY dan Kanselir Angela Merkel dalam rangka peringatan 60 tahun kerjasama Indonesia-Jerman. Ketahanan energi di Jerman melibatkan peran aktif dan sinergi antara penyedia energi, lembaga penelitian dan pendidikan, industri terkait terutama UMKM, serta pemerintah. Sinergi seperti ini yang sekarang jarang dijumpai di Indonesia. Paper ini ditulis oleh para profesional dan akademisi dari Jerman dan Indonesia dan membahas konsep platform kerjasama Jerman-Indonesia dalam bidang ketahanan energi yang dinamakan PROIndo, yang telah diinisiasi sejak tahun 2010. Tujuan platform ini adalah meningkatkan inovasi teknologi dan bisnis kedua negara dalam bidang ketahanan energi dengan melibatkan kalangan industri, akademisi, dan pemerintah. Paper ini juga menyampaikan langkah-langkah yang ditempuh dalam mewujudkan kerjasama tersebut dalam bentuk workshop dan pertukaran personil. Selain itu dalam paper ini juga dijelaskan proyek-proyek kerjasama yang sedang dan akan berjalan, yaitu di bidang manajemen energi dan pengembangan teknologi energi terbarukan. Paper ini ditutup dengan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan energi nasional Indonesia melalui platform kerjasama PROIndo.

Keselamatan instalasi nuklir menjadi perhatian utama BAPETEN. Dalam perkembangannya  banyak analisis yang dikembangkan untuk mendukung  keselamatan instalasi nuklir. Dalam rangka mendukung kebijakan keselamatan instalasi nuklir, maka PSE-BAPETEN menyelenggarakan workshop dengan tema Perkembangan Coupled Code Analisis Keselamtan Neutronik – Thermalhidrolika Berbasis CFD untuk Menunjang Pengawasan Instalasi Nuklir. Kegiatan ini di laksanakan di PSE UGM pada tanggal 7-8 Maret 2013 serta diikuti oleh Peneliti PSE, Mahasiswa S3,S2, dan Peneliti dari BAPETEN.

Dalam workshop ini disampaikan beberapa makalah antara lain :

1.  Analisis Neutronik dan Dinamika Reaktor Riset terhadap Kebocoran Beam Tube oleh Dr. Azizul Khakim
2. Perhitungan Fraksi  Bakar Reaktor Riset Menggunakan MCNP-Origen oleh Daddy Setyawan,ST
3. Evaluasi Pendinginan Alamiah Jangka Panjang di reaktor Riset pada Kondisi Kecelakaan Blockage dengan Menggunakan RELAP5 Mod 3.2 oleh Dwi Cahyadi, M.Eng
4. Aplikasi RELAP5 dalam Instalasi Nuklir oleh Helen Raflis, M.Eng
5. Aplikasi Code Perhitungan Fraksi Bakar Inovatif pada Reaktor Berpendingin Gas Suhu Tinggi (HTGR) oleh Dr. Ismail
6. Perhitungan Numerik Perpindahan Panas secara Konveksi Paksa, Bebas dan Gabungan pada Sub Buluh dengan Susunan Segitiga Menggunakan CFD FLUENT Oleh Agus Waluyo, MT
7. Review Perkembangan Coupled Code berbasis CFD untuk Analisis dan desain AHR oleh Dr. Amin S. Zarkasi
8. Review kapabilitas CFD code dalam penyelesaian permasalahan thermal hydraulic dan Pengembangan Coupling code antara CFD dan Neutronik oleh Dr. Deendarlianto

 

 

Krisis energi yang semakin dirasakan oleh masyarakat dunia akibat pemakaiannya yang terus meningkat menjadi keprihatinan para pakar energi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dilandasi oleh keprihatinan itu dan dalam rangka mencari solusi atas semakin berkurangnya cadangan minyak bumi, pasokan listrik dan sumber daya alam lainnya, maka pada tahun 1997 berdirilah Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE-UGM).Banyak kegiatan pendidikan, penelitian, pelayanan masyarakat maupun teknologi aplikasi yang telah dilaksanakan oleh PSE-UGM. Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta, Instansi Pemerintah, Lembaga Penelitian maupun Perguruan Tinggi telah menjadi mitra PSE-UGM dalam menyelesaikan problem energi.

Dengan berbekal pengalaman itu, di bidang energi tidak terbarukan PSE-UGM menawarkan beberapa kajian untuk mengoptimalkan potensi minyak dan gas bumi agar cadangan yang ada di Indonesia dapat lebih lama dieksplorasi dan dieksploitasi. PSE-UGM juga menawarkan kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama mencari solusi atas ketidakseimbangan pasokan kebutuhan listrik dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan di daerah setempat. Sebagai wujud kepedulian terhadap semakin berkurangnya cadangan energi tidak terbarukan di tanah Air, PSE-UGM ikut mendorong pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk memfasilitasi dan menstimulasi pengambangan biofuel generasi pertama dan kedua, termasuk energi hidrogen dan hybrid energy menuju perwujudan clean and sustainable energy. PSE-UGM juga mempunyai komitmen untuk membantu optimalisasi pemakaian energi di industri, khususnya terkait dengan langkah konservasi agar konsumsi energi dapat ditekan sekecil mungkin. Terkait dengan itu, PSE-UGM menawarkan pelatihan bagi engineer dan operator dari industri dengan beberapa topik yang terkait masalah manajemen energi termal dan listrik.

Dalam konteksnya dengan prestasi dan pencapaian PSE UGM khususnya sepanjang tahun 2010-2012, PSE UGM  telah banyak berkiprah serta melaksanakan aktivitas di berbagai bidang pendidikan, penelitian, pelayanan masyarakat maupun teknologi aplikasi. Sesuai visi dan misinya, PSE-UGM ikut berkontribusi dalam memecahkan permasalahan masyarakat dengan ikut mendorong pengambil kebijakan menstimulasi pengambangan biofuel generasi pertama dan kedua serta membantu mengatasi gejolak di masyarakat akibat rencana kenaikan BBM melalui penerbitan buku dan publikasi baik di jurnal ilmiah maupun media massa cetak dan cyber.

PSE UGM juga telah memperoleh capaian-capaian bereputasi nasional dalam menyelesaikan permasalahan energi melalui kerjasama dengan beberapa BUMN, Perusahaan Swasta, Instansi Pemerintah, Lembaga Penelitian maupun Perguruan Tinggi, misalnya bekerjasama dengan PT.Pertamina melakukan eksplorasi minyak bumi, penelitian Enhanced Oil Recovery, Survey Seismik Mikrotremor di lapangan Limau Barat dan Tengah Ubeb  Limau, Survey Microtremor untuk Identifikasi Keberadaan dan Penyebaran Hidrokarbon di Struktur North Pulai dan Lirik serta penyediaan Jasa Passive Seismic  dan Penyusunan Kajian Rencana Umum Ketenagalistrikan kota Bontang dengan Pemda Bontang, Dalam skala global, PSE UGM telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi luar negeri, seperti Karlsruhe Universiteit, Saga University, New Energy and Industrial Technology Develoment Organization (NEDO), japan dan New South Wales University.

Sebagai institusi yang bernaung di bawah UGM, PSE juga berkewajiban melaksanakan kegiatan berorientasi pendidikan, misalnya workshop, seminar audit energi, seminar Ketahanan Energi dengan Deplu RI, penulisan publikasi di Journal Diplomasi, Kemenlu, RI dan pembuatan buku dengan Judul Energi dari Yogya edisi 1 dan 2. PSE UGM bersama-sama Sekolah Paska Sarjana UGM juga telah merancang pendirian program Magister Energi Bersih (MEB) dan Laboratorium Energi Bersih (LEB). Program Strata 2 ini rencananya akan berada di bawah naungan Sekolah Paska Sarjana, UGM.

Di bidang pengabdian masyarakat PSE-UGM serta secara aktif melakukan penyuluhan biofuel di desa-desa binaan di sekitar DIY, seperti desa Wonoerto dan Bangun kerto di kecamatan Turi, Sleman serta desa Karangmojo, Gunung Kidul. Melalui dana PHKI,  PSE-UGM juga telah meyelenggarakan pelatihan tentang energi terbarukan dan pemasangan instalasi panel surya di Gunung Kidul dan Bantul. Dalam konteksnya dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, PSE UGM mendapat bantuan alat-alat instalasi biofuel dari PT.PLN, seperti 1 set alat distilasi bioetanol, 1 set alat pemurni biogas dan 1 set reaktor biodiesel. Berkat tersedianya instalasi-instalasi biofuel tersebut, aktivitas pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan lebih baik.

 

Dalam hal pengembangan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan industri, PSE-UGM telah mengembangkan sistem informasi, advanced seismic processing untuk eksplorasi minyak bumi dan pengembangan remastering data seismic di beberapa BUMN. Untuk aplikasi industri, PSE-UGM telah melakukan OTS (Operator Training Simulator) dan telah diaplikasikan pada salah satu industri kimia nasional bersekala besar. Instalasi atau software hasil rancang bangun peneliti dan staf PSE UGM memiliki keunggulan teknologi dan kompetitif bila dibandingkan dengan produk-produk sejenis karena instalasi atau software didesain oleh para pakar dibidangnya. Software dalam bidang eksplorasi minyak dan gas bumi telah dipercaya untuk digunakan dalam pencarian sumur-sumur minyak baru oleh perusahaan-perusahaan minyak asing (Medco Energy, Chevron Pacific Indonesia, Pacific Oil and Gas Indonesia, Mobil Oil Indonesia, dsb  dan Nasional (Pertamina). Beberapa instalasi energi air (mikrohidro) rancangan PSE UGM telah terpasang dan beroperasi dengan baik di beberapa daerah (Nusa Tenggara,dsb), Software OTS telah digunakan sebagai software simulasi pabrik oleh salah satu pabrik kimia terkemuka di Indonesia

Produk-produk unggulan PSE UGM sampai saat ini antara lain:

1. Instalasi Energi Air/Mikrohidro
2. Instalasi Energi Bayu
3. Instalasi Energi Surya
4. Instalasi Energi Listrik
5. OTS (Operator Training Simulator) software untuk industri kimia
6. Instalasi Bioetanol
7. Instalasi Biodiesel
8. Instalasi Biogas
9. Buku Energi dari Yogya edisi 1 dan 2
10. Petromax Premium
11. Tungku Pengering Tembakau
12. Kompor Bioetanol

KETAHANAN ENERGI DAN KEBIJAKAN BBM DI INDONESIA

 

Prof.Dr.Jumina dan Prof.Dr.Karna Wijaya, M.Eng

Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Sekip Blok K-1A, Kampus UGM Yogyakarta

Telp./Fax.: 274-549429

 

Ketahanan energi, khususnya BBM merupakan salah satu faktor krusial dalam ketahanan nasional sehingga wajar jika Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memberikan sinyal kepada pemerintah  bahwa stok BBM Indonesia yang rata-rata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama 20 hari saja rawan ketahanan energi.  Angka tersebut jauh di bawah stok minyak Singapura yang mencapai 120 hari dan Jepang 107 hari. Padahal kita tahu kedua negara maju itu tidak memiliki deposit minyak bumi. Rendahnya stok BBM ini jika tidak diantisipasi dan dicarikan solusinya dapat menimbulkan pelemahan ketahanan energi dan ketahanan nasional.

Ketahanan Energi

Daniel Yergin mendefinisikan ketahanan energi menurut kedudukan dan kepentingan suatu negara, yaitu ketahanan energi negara pengekspor dan pengimpor energi. Untuk Negara pengekspor energi, ketahanan energi dapat diartikan sebagai bagaimana cara mengamankan pasokan energi mereka untuk menjamin pendapatan finansial sehingga keberlangsungan negara dapat terjamin. Untuk negara pengimpor, Daniel Yergin  mengklasifikasikan negara pengimpor menjadi negara maju dan berkembang. Untuk negara maju ketahanan energi dapat terjamin melalui diversifikasi energi, trading dan investasi di wilayah penghasil energi. Sementara untuk negara berkembang ketahanan energi didefinisikan sebagai bagaimana cara mencari penyelesaian untuk menyikapi perubahan energi yang dapat berdampak pada perekonomian Negara.

Kebijakan BBM

Kebijakan energi (dalam hal ini BBM) yang tidak tepat, baik untuk negara pengimpor maupun pengeskpor dapat menimbukan ancaman serius terhadap ketahanan energi negara tersebut. Kebijakan BBM dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Kebijakan jangka pendek biasanya muncul dari pemikiran pragmatis dan sporadik menghadapi ancaman non fisik maupun ancaman fisik terhadap ketahanan energi atau alasan-alasan lain, termasuk agenda tersembunyi partai penguasa. Kebijakan BBM jangka pendek yang dilontarkan pemerintah dalam bentuk 3 opsi baru-baru ini ternyata dalam beberapa hal kontradiktif dan kalau dicermati Indonesia sebenarnya juga belum berada pada tingkat krisis BBM yang akut. Ketika pemerintah mengajukan kebijakan jangka pendek dalam bentuk opsi pertama beberapa bulan yang lalu yaitu pencabutan subsidi BBM, alasan-alasan klasik yang diajukan oleh pemerintah antara lain : pengalihan pemakaian premium ke pertamax mendukung program langit biru karena pertamax lebih ramah lingkungan daripada premium (pengurangan emisi dan efek rumah kaca), peningkatan diversifikasi energi dan pengurangan penggunaan BBM melalui konversi BBM ke Gas (CNG dan LGV) dan meningkatkan ketahanan energi. Namun ketika opsi kedua diajukan alasan utama pemerintah adalah untuk menyehatkan postur RAPBN 2012. RAPBN kita disusun atas dasar harga minyak mentah (crude oil) dan dalam RAPBN 2012  patokan ICP (Indonesia Crude Price) yang dipakai adalah US$ 90/barel sementara realisasinya adalah US$115,91/barel pada bulan januari 2012 dan sekarang sudah mencapai US$121.75/barel. Peningkatan ini memerlukan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp.60,4 triliun dan tambahan ini hanya dapat diperoleh dengan menaikkan harga BBM, alasan lain adalah pertumbuhan kendaran bermotor (mobil dan sepeda motor). Hasil kalkulasi pemerintah penjualan mobil di Indonesia meningkat tajam pada tahun 2011. Pada tahun itu telah terjual 800 ribu unit motor dan 900 ribu unit mobil baru yang mengakibatkan konsumsi BBM bersubsidi membengkak mencapai angka 41,8 juta KL pada tahun 2011, sementara kuotanya hanya 40 juta KL. Yang perlu digaris bawahi dalam hal opsi kedua ini pemerintah sama sekali tidak menyinggung soal program langit biru dan diversifikasi energi sebagai alasan menaikkan harga BBM. Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa menurut studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia bahwa, dari aspek sosial ekonomi dan fiskal, kenaikan harga bensin dan solar sebesar Rp 1.500 per liter dapat  meningkatkan inflasi 2,15 persen, naiknya angka kemiskinan 0,98 persen, penurunan kemampuan atau daya beli masyarakat sebesar 2,10 persen, dan hanya menghasilkan penghematan subsidi BBM nasional Rp 31,58 triliun. Sedangkan dengan opsi ketiga yaitu pemberian  subsidi tetap Rp 2.000 per liter dapat menambah inflasi 2,43 persen, meningkatnya kemiskinan sebesar 1,15 persen, berkurangnya daya beli masyarakat sebanyak 2,37 persen, dan penghematan pengeluaran dari subsidi BBM sekitar Rp 25,77 triliun. Dari pengalaman tahun 2005 dan 2008, opsi kedua ini, yaitu penaikan harga BBM nampaknya lebih bersifat untuk menyelamatkan APBN dari defisit ketimbang alasan-alasan lain meskipun rakyat yang menjadi tumbal untuk membayar defisit tersebut.

Disamping kebijakan jangka pendek yang banyak bersifat politis dengan usulan kompensasinya, pemerintah juga meluncurkan kebijakan BBM jangka panjang yang terintegrasi dalam Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan jangka panjang ini mencakup konservasi BBM, konversi BBM ke gas (CNG dan LGV), penguatan sektor energi baru dan terbarukan (EBT) dan sebagainya. Dari  Arah Kebijakan Energi Nasional tersebut terlihat juga bahwa mulai tahun 2010 sampai tahun 2025 peran BBM sebagai sumber energi utama di Indonesia digeser secara perlahan-lahan oleh batu bara dan gas bumi. Porsi EBT juga semakin ditingkatkan dan mencapai sekitar 25 % dari bauran energi nasional.

Dari dua macam kebijakan energi yang direkomendasikan pemerintah, keduanya  berpotensi memperkuat atau memperlemah ketahanan energi. Pelemahan ketahanan energi biasanya muncul karena berbagai bentuk ancaman seperti ancaman non fisik dan fisik.

1. Ancaman non-fisik seperti harga minyak mentah yang berfluktuatif diluar perkiraan, pemborosan atau inefisensi energi (BBM), management BBM yang kacau (mismanagement) dan perdagangan gelap (black market) BBM. Karena posisi kita sebagai net importer maka kita tidak dapat lagi ikut menentukan harga minyak  sehingga negara kita dapat menjadi korban fluktuatifnya harga minyak. Managemen BBM yang buruk termasuk distribusinya berpotensi memicu tumbuhnya perdangan gelap, penimbunan dan sebagainya yang mengganggu ketahanan energi. Untuk Indonesia produk pertamax dari Pertamina akan bersaing ketat dengan pertamax yang dikelola oleh SPBU-SPBU asing, kecurangan-kecurangan di SPBU seperti pemilik kendaran pribadi menyuap petugas SPBU untuk bisa memperoleh premium, menjamurnya black market atau pedagang-pedagang premium eceran di jalanan yang mengakibatkan pemilik kendaraan pribadi membeli premium di black market atau pedagang eceran.
2. Ancaman fisik seperti sabotase terhadap infra struktur  BBM dan sumber-sumber energi lain non BBM, jumlah kendaraan bermotor (alat transportasi) yang meningkat tajam, tidak ditemukan lagi sumur-sumur minyak baru, jumlah kilang-kilang BBM yang semakin menua dan produksinya tidak mencukupi kebutuhan BBM yang terus meningkat, stok bahan BBM yang terbatas

Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan berbagai ancaman yang mungkin dapat memperlemah ketahahanan energi nasional perlu upaya sungguh-sungguh dan sistematis untuk mengantisipasinya. Beberapa rekomendasi yang cukup bagus untuk dipertimbangkan oleh pemerintah kami kondensasikan dari berbagai berita, kajian dan diskusi tentang BBM di UGM yaitu :

1. Pemerintah seyogyanya mengintensifkan diplomasi energi dengan kontraktor-kontraktor minyak asing dan menata ulang sistem pengelolaan ladang minyak nasional dengan meninjau kembali undang-undang dan kontrak-kontrak pengelolaan ladang-ladang minyak kita jika dirasa tidak menguntungkan Indonesia. Kalau dianggap perlu maka ijin pengelolaan ladang minyak di tangan kontraktor asing sebaiknya tidak diperpanjang lagi setelah masa kontrak mereka habis.
2. Meningkatkan diplomasi energi dengan negara-negara penghasil minyak (eksportir), seperti iran, arab Saudi, Kuwai dan sebagainya agar pasokan minyak jangka panjang tetap terjamin. Jangan sampai ketidakstabilan politik di timur tengah menyebabkan pasokan crude oil dan BBM ke Indonesia terganggu
3. Melakukan transfer of knowledge dan transfer of technology dalam bidang energi dan meningkatkan penguasaan IPTEK yang bertumpu kepada ketersediaan SDA dan SDM karena IPTEK adalah kunci keberhasilan penguatan ketahanan energi. Melalui teknologi nilai tambah setiap produk energi dapat ditingkatkan, memberi perioritas kepada teknologi energi yang urgen, memperbaiki iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kapabilitas dalam teknologi, infrastruktur, riset, SDM dan pemodalan. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus bertambah maka penggunaan semua energi alternatif yang feasible dan proven, seperti energi geothermal dan hidro harus terus dilakukan, sementara energi surya, angin dan gelombang laut yang memiliki potensi besar juga telah mulai dieksplotasi secara ekstensif. Salah satu pendekatan yang diusulkan dan telah didiskusikan di banyak forum adalah pemakaian energi hidrogen sebagai bahan bakar bersih pengganti energi fosil. Pendekatan cerdas lain yang juga  sedang dikembangkan para ahli terkait dengan teknologi energi adalah nanoteknologi. Nanoteknologi  merupakan ilmu dan rekayasa dalam penciptaan material, struktur fungsional, maupun piranti dalam sekala nanometer. Material berskala nano merupakan material yang sangat atraktif karena mereka memiliki  sifat-sifat yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan apa yang mereka perlihatkan pada skala makroskopisnya. Sebagai contoh logam platina meruah yang dikenal sebagai material inert dapat  berubah menjadi material katalitik, bila ukurannya diperkecil sehingga mencapai skala nano dan material stabil seperti aluminium dapat berubah menjadi mudah terbakar (combustible). Pendekatan nanoteknologi di bidang energi diprediksi dapat merevolusi teknologi energi secara signifikan.
4. Secepatnya memperbanyak dan meningkatkan kualitas kilang-kilang BBM dan jika memungkinkan kilang-kilang tersebut dibangun tersebar di seluruh Indonesia pada lokasi-lokasi yang strategis sehingga distribusi BBM bisa lebih merata di seluruh Indonesia
5. Mempertimbangkan kembali  harga ekspor gas Tangguh per barel, khususnya ke Cina. Harga jual gas Tangguh per barel saat ini adalah US$ 25/barel  flat sehingga harga jualnya tidak terpengaruh harga minyak. Harga jual ini terbilang murah dan sifatnya yang flat membuat pemerintah tidak dapat menaikkan harga jual secara bebas dengan mengikuti kenaikan harga minyak dunia
6. Menaikkan harga premium untuk mobil berpelat hitam secara bertahap setiap tahun atau secara otomatis setiap bulan sebesar 5 % sehingga dalam kurun waktu 18 bulan tercapai harga keekonomiannya yaitu sekitar Rp.8.100,-/L.
7. Mencabut subsidi alpha (biaya distribusi dan margin) dan pajak secara bertahap. Subsidi alpha dan pajak ditanggung oleh pemerintah. Sehingga konsumen hanya membayar harga produksi premium saja sebesar Rp.6500,-/L.
8. Tetap memberlakukan subsidi penuh untuk kendaraan roda dua dengan harga premium sebesar Rp.4500,-/L, non subsidi sebesar Rp.8.000,- /L, subsidi sebagian kepada kendaraan umum dengan harga Rp.6500,-/L.
9. Kendaraan pribadi mewah (3000 cc ke atas) sebaiknya mau menggunakan pertamax atau melakukan konversi ke BBG untuk kendaraan-kendaraan tua atau di bawah 3000 cc.
10. Merevitalisasi infrastruktur transportasi massal seperti jalan raya dan jaringan rel kereta api, angkutan laut, jembatan dan moda transportasi massal seperti bus, kereta api dan sebagainya. Selama ini penataan sektor transportasi massal masih  buruk, apalagi dengan harga premium bersubsidi yang relatif  murah, masyarakat lebih menyukai bepergian kemana-mana dengan kendaraan pribadi daripada dengan kendaraan umum.
11. Penghematan BBM. Pemilik kendaraan pribadi beroda empat sebaiknya mengurangi pemakaian kendaraan pribadinya yang berroda empat. Untuk keperluan praktis dan kurang urgen gunakan saja sepeda motor atau sepeda.
12. Meninjau kembali kebijakan BBM yang tidak popular ini dengan lebih mendengarkan saran-saran para ahli ekonomi dan energi.
13. Meningkatkan  komitmen mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan (energi surya, angin, gelombang, biomassa,dsb) sebagai pengganti bahan bakar fosil karena kedepan cadangan energi fosil semakin berkurang.
14. Merevitalisasi industri biofuel dan menggalakkan pemakaiannya dan mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) selain biofuel seperti energi surya, angin, hidrogen, air dan hibrida.
15. Campur tangan pemerintah yang lebih besar dalam sektor industri biofuel sebagaimana BBM. Pemerintah harus cukup terlibat jauh dalam penyediaan bahan baku (biomassa), pembangunan biorefinery, distribusi dan penetapan harga biofuel.
16. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur BBM dan menyiapkan infrastruktur BBG.
17. Mendesain kebijakan BBM jangka pendek maupun panjang yang lebih realistis dan pro rakyat serta perbaikan manajemen pengelolaan dan distribusi BBM termasuk upaya mengatasi KKN di sektor manajemen BBM.
18. Melakukan penghematan energi secara nasional di semua sektor. Menurut para pakar ekonomi energi seandainya saja  Indonesia bisa memakai energi yang lebih murah sebagai pengganti BBM maka dapat dihemat minimal  100 trilyun rupiah. Jika kita bisa mengganti 80% transportasi dengan Bahan Bakar Gas maka akan dapat  dihemat  sekitar Rp 2.500 per liter atau setara dengan Rp 74,4 trilyun dan jika kita bisa mengganti bahan bakar kompor  dengan LPG akan dapat dihemat  sekitar Rp 2.500 per liter atau 11,8 tilyun rupiah. Mengutip pendapat Geller 2006 bahwa keberhasilan banyak negara maju dalam kebijakan penghematan energi ditentukan oleh keberhasilan mereka dalam melakukan penghematan energi pada sistem infrastruktur energi dan sistem pengawasannya. Indonesia patut mencotoh keberhasilan ini dengan segera membuat  Standard Operational Procedure hemat energi bagi bangunan komersial, industri dan perumahan.
19. Mempertimbangkan penggunaan energi nuklir untuk pembangkit listrik sehingga BBM yang selama ini ikut digunakan dalam pembangkitan energi listrik bisa dialihkan sepenuhnya ke sektor transportasi. Energi nuklir merupakan salah satu pencapaian besar umat manusia di abad ke 20, namun sayangnya energi ini juga berisiko tinggi seperti beberapa kecelakaan PLTN yang pernah terjadi di Fukushima, Chernobyl dan Three Mile Island. Energi atom juga rawan penyalahgunaan untuk digunakan sebagai senjata pemusnah masal. Perlu kehati-hatian untuk opsi penyediaan energi berbasis nuklir
20. Mempercepat lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan memaksimumkan potensi geothermal untuk menopang penerimaan sektor migas.
21. Memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor pajak dan Sumber Daya Alam migas.
22. Perlu Good Will dari semua pihak, pemerintah, stakeholder dan konsumen untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh undang-undang, kesepakatan, kebijakan terkait BBM. Kedepan perlu dilakukan upaya serius untuk menempatkan pengadaan, distribusi dan penetapan harga BBM sebagai kepentingan nasional jangka panjang dan bukannya  kepentingan politik semata yang bersifat jangka pendek dan sporadik.

Penutup

Kebijakan energi yang tidak tepat dan tidak didasarkan kepada kepentingan nasional, bersifat sporadis dan tidak dihasilkan dari pemikiran serius bukannya memperkuat ketahanan energi namun sebaliknya dapat mengancam ketahanan energi yang pada gilirannya mengancam ketahahanan nasional.

Mengatasi defisit APBN 2012 dengan meminta rakyat membayar  kekurangannya melalui kenaikan harga BBM bukan merupakan solusi cerdik. Kedepan pemerintah harus lebih cerdas mencari solusi defisit ini tidak dengan cara-cara pragmatis melalui kenaikan BBM

Kebijakan BBM seyogyanya tidak terlalu mengikuti mekanisme pasar (harga minyak mentah dunia) semata namun pemerintah harus ikut menetapkan secara administratif dengan mempertimbangkan efisiensi di segala aspek.

Penguatan Ketahahan Energi dapat dimaksimalkan antara lain melalui penghematan energi dan penggunaan energi terbarukan maupun energi tak terbarukan yang diproses supaya ramah lingkungan, mempercepat penguasaan teknologi di bidang eksplorasi, pengelolaan, konversi, penghematan energi dan teknologi energi baik terbarukan maupun takterbarukan. Disamping memproduksi dan memanfaatkan energi secara optimal di dalam negeri maka Indonesia perlu mengusahakan energi di luar negeri karena disamping memperoleh keuntungan sebagian hasilnya diimpor untuk digunakan di dalam negeri. Terobosan teknologi, misalnya melalui teknologi nano dapat mengurangi biaya operasional dan harga Energi Terbarukan maupun tidak terbarukan akan lebih murah dimasa depan.

 

Referensi

Berbagai sumber di media internet, surat kabar dan televisi