Jakarta – Dalam sebuah forum diskusi Pemanfaatan Gas Suar: Peluang dan Tantangan di Indonesia (FGD) yang dilaksanakan di Merlynn Park Hotel pada tanggal 13 Juli 2023 serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari sektor migas dan industri pupuk di Indonesia, isu pemanfaatan gas suar menjadi sorotan utama. Gas suar, yang selama ini sering tidak dimanfaatkan secara maksimal, ternyata memiliki potensi besar, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.

Prof. Sarjiya (Kepala PSE UGM ) menyoroti bahwa perkembangan transisi energi di Indonesia masih dirasa kurang cepat. Meskipun ada peningkatan dalam penggunaan New and Renewable Energy (NRE), target pengurangan emisi untuk tahun 2025 dan 2030 masih jauh dari harapan. Prof. Sarjiya menekankan bahwa pengurangan emisi tidak hanya dapat dicapai melalui pemanfaatan NRE, tetapi juga melalui strategi lain seperti efisiensi industri untuk meminimalkan produksi CO₂. Selain itu, beliau juga mengungkapkan kekhawatiran perusahaan Indonesia terhadap tuntutan internasional yang belum diakomodasi oleh hukum Indonesia, seperti penerapan CBAM oleh Uni Eropa.

Ardyanto Fitrady, Ph.D., ahli ekonomi PSE UGM mengemukakan tiga manfaat ekonomi dari pemanfaatan gas suar. Pertama, dari perspektif makro, gas suar memerlukan investasi baru untuk diubah menjadi komoditi baru, seperti listrik. Investasi ini, dapat memberikan dampak ekonomi yang berbeda di lokasi yang berbeda, termasuk pada output, pendapatan masyarakat, dan peluang kerja. Selain itu, nilai investasi tergantung pada seberapa besar gas suar yang dimanfaatkan. Kedua, ada potensi besar dalam “carbon saving“, dengan estimasi penghematan emisi sebesar 10-19rb CO₂. Valuasi manfaat dari penghematan karbon ini diperkirakan mencapai USD42,75 per ton CO₂. Ketiga, bagi perusahaan, pemanfaatan gas suar dapat menghasilkan penghematan biaya pembangkit kilang antara 15-39%. Selain itu, ada potensi pengurangan pajak karbon jika emisi yang dihasilkan berkurang.

Dr. Irine Handika sebagai ahli hukum PSE UGM  menyoroti pentingnya keberadaan dasar hukum yang jelas dan kuat di Indonesia. Menurut Dr. Irine Handika, meskipun saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur pemanfaatan gas suar, terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan acuan. Namun, beliau menekankan bahwa peraturan yang ada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan teknis administratif, belum cukup memberikan kepastian bagi investor dan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih tinggi untuk memastikan kepastian terkait kewajiban dan investasi dalam pemanfaatan gas suar.

Pertamina EP, melalui Bapak Petrus, menguraikan bahwa gas suar memiliki komposisi dan spesifikasi yang berbeda. Terdapat perbedaan signifikan antara gas suar dari kegiatan hulu dan hilir, terutama dari sisi nilai ekonomi dan bentuknya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengkonversi gas suar, yang seringkali dianggap sebagai limbah, menjadi sumber daya ekonomi. Sebagian besar gas suar yang dihasilkan merupakan gas associated atau gas ikutan dari produksi minyak, yang memiliki kandungan CO₂ yang tinggi. Hal ini menyulitkan gas tersebut untuk dimasukkan ke dalam sistem pipa tanpa perlakuan khusus. Selain itu, Pertamina EP juga menyoroti kebutuhan akan infrastruktur pendukung dan solusi bagi gas dengan impurities tinggi. Meskipun demikian, Pertamina EP percaya bahwa dengan insentif yang tepat, pemanfaatan gas suar dapat menjadi lebih menarik.

Pertamina Hulu Rokan (PHR) memaparkan tantangan dan strategi mereka dalam mengelola gas suar. Menurut perwakilan dari PHR, kondisi di Rokan mirip dengan yang dihadapi oleh Pertamina EP, di mana gas suar yang ada tersebar dan volumenya relatif kecil. Namun, dengan adanya infrastruktur yang terintegrasi dengan baik, PHR mampu memanfaatkan sebagian besar gas suar sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. PHR juga mengungkapkan bahwa mereka telah memanfaatkan teknologi AGRP (Associated Gas Recovery Plant) untuk meningkatkan kualitas gas suar, mengurangi emisi, dan memaksimalkan pemanfaatan gas tersebut. Selain itu, PHR juga membeli gas dari pihak ketiga dengan kualitas yang lebih baik untuk diblend dengan gas suar, memastikan efisiensi dan kualitas yang optimal dalam proses produksi.

Pupuk Indonesia oleh Pak William memaparkan strategi dan pendekatannya dalam memanfaatkan gas suar. Sebagai salah satu industri terbesar yang memproduksi amonia, Pupuk Indonesia memanfaatkan gas sebagai bahan baku utama. Menariknya, bahwa saat ini tidak ada waste gas yang dibuang dari proses produksi amonia, karena seluruhnya digunakan sebagai bahan pemanas. Selain itu, Pupuk Indonesia juga menyoroti potensi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) dalam produksi urea. Terakhir, Pupuk Indonesia juga mengungkapkan rencananya untuk mengarah ke produksi green ammonia, meskipun saat ini masih dalam tahap penelitian mengenai keekonomian proses tersebut.

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), sebagai perusahaan yang bergerak di sektor industri pupuk, menekankan bahwa sudah memanfaatkan gas suar sepenuhnya dalam proses produksi. Menurut perwakilan dari PKT, proses yang mereka jalankan mirip dengan Pupuk Indonesia. Selain itu, PKT menekankan bahwa produksi amonia mereka dilakukan dengan memanfaatkan hidrogen. Pendekatan efisiensi ini menunjukkan komitmen PKT dalam mengoptimalkan sumber daya dan berkontribusi pada upaya pengurangan emisi.

Pertamina Power mengungkapkan pendekatan dan tantangan mereka dalam memanfaatkan gas suar untuk sektor ketenagalistrikan. Menurut perwakilan dari Pertamina Power, mereka memiliki turbin yang mampu memanfaatkan berbagai jenis gas suar. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengakomodasi intermitensi atau ketidakstabilan dalam pemanfaatan gas suar untuk pembangkit listrik menjadi kendala utama, terutama karena syarat PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) yang ketat. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada potensi besar dalam pemanfaatan gas suar untuk energi, masih ada rintangan regulasi.

Dari diskusi ini, jelas bahwa pemanfaatan gas suar memiliki potensi besar di Indonesia. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk aspek regulasi, infrastruktur, dan keekonomian. Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia dapat memaksimalkan potensi gas suar untuk mendukung transisi energi yang berkelanjutan.

Selasa, 27 Juni 2023 – Dalam sebuah FGD online yang diselenggarakan oleh PSE UGM, beberapa pembicara kunci memaparkan tentang Implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia. Langkah ini merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam berkontribusi pada upaya global mengurangi dampak perubahan iklim.
PLN Menuju NZE 2060 Dalam presentasinya, Ibu Annisa Urfa dari PLN menjelaskan tentang visi dan misi PLN dalam mengurangi emisi karbon. Pada COP26, PLN sudah mendeklarasikan komitmen untuk NZE 2060. Sebagai langkah awal, PLN telah merilis roadmap untuk pencapaian tujuan jangka pendek (2021-2030) dan jangka panjang (2031-2060). Beberapa upaya yang dilakukan PLN termasuk dekarboninasi pembangkit batubara dan gas, meningkatkan porsi energi terbarukan dalam pembangkitan, dan pengembangan ekosistem hijau.

Regulasi Nilai Ekonomi Karbon Sebagai landasan hukum, pemerintah telah merilis beberapa regulasi yang menjadi dasar implementasi Nilai Ekonomi Karbon, di antaranya UU HPP, Perpres 98/2021, dan Permen ESDM 22/2019. Melalui skema ini, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk mengurangi emisi mereka dan berpartisipasi dalam perdagangan karbon.

Sektor Energi dan Nilai Ekonomi Karbon Pak Qatro Romandhi dari ESDM menyatakan bahwa Direktorat Konservasi Energi akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menerapkan nilai ekonomi karbon di sektor energi. Dengan roadmap yang jelas, pemerintah berharap untuk mencapai target penurunan emisi hingga 358 juta ton CO2 pada tahun 2030.

Kebijakan Fiskal untuk Transisi Energi Bapak Febri Pangestu dari BKF menekankan pentingnya kebijakan fiskal dalam mendukung transisi energi. Melalui berbagai instrumen, seperti pajak karbon dan perdagangan karbon, pemerintah berupaya memotivasi sektor bisnis untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. ETM (Energy Transition Mechanism) juga diperkenalkan sebagai mekanisme pembiayaan yang melibatkan sektor publik dan swasta dalam upaya transisi energi.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia optimis dapat mencapai komitmen NZE 2060. Upaya ini bukan hanya untuk memenuhi komitmen internasional, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada generasi mendatang untuk menyediakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

WONOGIRI – Proses penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) terkait perumahan di Wonogiri tengah dikaji ulang. Sebagai langkah awal, Daftar Identifikasi Masalah dan Naskah Akademik telah dipersiapkan guna mengevaluasi dan menemukan solusi bagi tantangan-tantangan yang muncul dalam proses pembangunan perumahan di daerah ini.

Salah satu isu utama yang ditemui adalah kendala dalam menghadapi masalah-masalah inovatif di daerah. Dengan pengaturan yang lebih rinci, diharapkan masalah tersebut dapat dijadikan bahan diskusi konstruktif untuk perbaikan di masa depan.

Menyikapi anggaran, pihak PEMDA Wonogiri menekankan agar tidak memunculkan kewajiban eksplisit dalam perda, khususnya terkait persentase anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran yang menjadi tuntutan warga tidak selalu sesuai dengan ketersediaan dana. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pembiayaan yang eksplisit akan memberatkan pemerintah daerah.

Berdasarkan feedback yang diterima, terdapat kekhawatiran bahwa luasan yang tertulis di perda terlalu luas. Sebagai contoh, di Wonogiri, sebuah kawasan dengan 10 rumah sudah dapat dikategorikan sebagai perumahan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengembang pasca-pembangunan, terutama dalam menyiapkan dokumen PSU dalam kurun waktu satu tahun.

Untuk perumahan yang sudah lama dibangun dan melewati batas waktu satu tahun, solusi yang tepat masih dalam tahap pembahasan. Poin lainnya adalah masyarakat sering kali beranggapan akan ada bantuan dari pemerintah saat proses pendataan asset. Hal ini perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pasal 9 yang membahas tentang RTH menimbulkan pertanyaan, mengingat ada beberapa perumahan yang sama sekali tidak memiliki RTH. Apalagi dengan luasan yang minimal, misalnya 16 rumah dengan luasan kurang dari 1 hektar.

Pasal 11, yang diadaptasi langsung dari Kemendagri, juga menjadi sorotan. Terkait pembangunan PSU yang telah selesai dan developer yang sudah tidak terdeteksi, terdapat kebutuhan untuk menyusun prosedur penyerahan yang jelas, terutama jika tapak (site plan) tidak sesuai. Meski demikian, proses sertifikasi perumahan tetap menjadi wewenang Dinas Perumahan dan Permukiman, dan klausul yang telah disiapkan dianggap sudah dapat disetujui.

Diharapkan dengan evaluasi dan perbaikan PERDA ini, pembangunan perumahan di Wonogiri dapat berjalan lebih lancar dengan mengakomodir kepentingan dan hak-hak masyarakat.

PSE UGM dan PT PLN EPI bekerjasama dalam pelaksanaan workshop dan Mini Seminar PLN EPI Pengembangan Bio Energi dalam Program Transisi Energi, Net Zero Emission, dan Positioning PLN EPI

UC Hotel UGM Yogykarta, 30 Mei 2023 – Dalam rangka mewujudkan komitmen Indonesia untuk transisi energi nasional dan menuju Net Zero Emission tahun 2060, PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama PSE UGM mengadakan workshop dan mini seminar di UC Hotel UGM, berjudul “Pengembangan Bio Energi dalam Program Transisi Energi, Net Zero Emission, dan Positioning PLN EPI”.

Workshop ini dibuka oleh Direksi PLN EPI yang menegaskan peran strategis PLN EPI dalam menyusun rencana jangka panjang dan pengembangan energi primer, khususnya biomassa. Biomassa yang berasal dari tanaman budidaya, limbah, dan sampah organik ini diharapkan dapat mendukung pembangkitan listrik yang lebih ramah lingkungan.

PLN EPI menyatakan komitmennya dalam program co-firing yang memanfaatkan biomassa sebagai salah satu bahan bakarnya. Hal ini tidak hanya sebagai upaya memenuhi kebutuhan energi terbarukan namun juga sebagai bagian dari program pelestarian lahan dan keterlibatan aktif masyarakat.

Aqsha Ph.D., dalam pemaparannya menyebutkan bahwa bioenergi menjadi salah satu pilar dalam ekonomi hijau Indonesia. Meskipun ada tantangan dalam mencapai Net Zero Emission, potensi bioenergi di Indonesia, terutama untuk transportasi, sangat besar.

Prof. Deendarlianto memberikan penekanan pada aspek supply chain dan model bisnis biomassa. Dia menyoroti kebutuhan untuk memastikan stabilitas pembangkit dan jaringan supply, serta memberikan pandangan terhadap optimasi bioenergi pada PLTU.

Trois Dilisusendi, S.T., M.E, menyoroti potensi biomassa untuk energi di Indonesia dan upaya yang diperlukan untuk mengembangkan supply chain yang berkelanjutan.

Sementara itu, Prof. Sarjiya menekankan pentingnya pemanfaatan biomassa untuk memastikan sistem ketenagalistrikan Indonesia yang handal, murah, dan ramah lingkungan.

Antonius Aris S mengakhiri sesi dengan skenario pemenuhan kebutuhan bioenergi, membandingkan potensi produksi wood pellet Indonesia dengan negara-negara lain seperti Vietnam.

Acara ini diakhiri dengan ucapan terima kasih dari PT PLN EPI kepada semua pihak yang terlibat, terutama Universitas Gadjah Mada, PSE UGM, dan panitia penyelenggara.
Dengan semangat kolaborasi dan berbagi pengetahuan, acara ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam mengembangkan sistem energi nasional yang unggul dan berkelanjutan.

Kajian penyusunan rencana aksi implementasi energi terbarukan di kawasan industri membutuhkan input data berupa kondisi eksisting di kawasan industri serta rencana pengembangan kawasan industri yang menerapkan prinsip energi transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kunjungan ke kawasan industri di beberapa lokasi terpilih. Lokasi tersebut antara lain di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan pertama yang dilakukan adalah di Kawasan Industri Makasar untuk mendapatkan informasi terkait rencana pengembangan kawasan industri yang mengedepankan energi hijau. Tujuan kegiatan ini adalah menyusun rencana aksi implementasi energi terbarukan di kawasan industri. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023 yang bekerja sama dengan Kementrian Perindustrian.

Gresik – Tim dari Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan kunjungan dan pengamatan langsung terhadap supply chain dan infrastruktur gudang PT Petrokimia Gresik pada 13-14 Oktober. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemetaan umum proses logistik internal dan mengkaji berbagai aspek terkait dengan kegiatan logistik dan infrastruktur gudang yang ada.

Salah satu fokus utama dari pengamatan ini adalah pada proses inbound logistic bahan baku, di mana tim melakukan analisis kondisi existing berdasarkan data historis dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2021-2022). Pengkajian ini mencakup berbagai elemen kegiatan logistik, termasuk biaya yang terlibat di dalamnya.

Biaya logistik yang dianalisis terdiri dari beberapa elemen penting dalam rantai pasokan dan proses logistik internal. Analisis biaya ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas operasional dalam kerangka kegiatan logistik PT Petrokimia Gresik.
Tim PSE UGM juga melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses planning dan control (pengendalian operasi/dalops) dari kegiatan supply chain yang ada. Di samping itu, tim juga memberikan rekomendasi mengenai mekanisme perencanaan dan pengendalian yang dapat terintegrasi lebih baik, demi meningkatkan performa dan produktivitas dari kegiatan supply chain perusahaan.

Dari sisi infrastruktur, pengamatan dilakukan terhadap berbagai aspek seperti kondisi tiang pondasi gudang, kondisi lantai beton, jalur akses menuju gudang, struktur conveyor, belt dan roller conveyor, sistem saluran drainase, serta pengukuran kelembaban di dalam gudang. Kondisi-kondisi ini dievaluasi untuk memastikan bahwa semua elemen infrastruktur mendukung optimalisasi proses logistik dan supply chain.
Kunjungan dan pengamatan dari PSE UGM ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan masukan yang berharga bagi PT Petrokimia Gresik dalam meningkatkan kinerja operasional mereka, khususnya terkait dengan kegiatan logistik dan manajemen rantai pasokan.

PENGEMBANGAN HIDROGEN HIJAU SEBAGAI ENERGI TERBARUKAN INDONESIA
Jakarta, 22 September 2022 – Dalam upaya mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060 oleh pemerintah Indonesia, PSE UGM membentuk sebuah Fokus Group Discussion (FGD) tentang “Pengembangan Sistem Hidrogen Hijau sebagai Penopang Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia” diadakan di Hotel Ashley, Jakarta. Acara ini menyoroti urgensi hidrogen sebagai storage atau carrier energi, yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi.
Kepala PSE UGM, Prof. Sarjiya mengungkapkan harapan besar dari FGD ini sebagai sarana mendapatkan dukungan dan masukan terkait tantangan hidrogen dalam industri. Sarjiya menekankan kesenjangan yang ada saat ini dalam upaya mencapai target NZE dan bagaimana potensi energi terbarukan di Indonesia, khususnya hidrogen, dapat dimanfaatkan dengan baik.

Prof. Deendarlianto dari PSE UGM memaparkan benchmark kerja sama antara Kyushu University dan Toyota dalam meluncurkan Toyota Mirai berbasis Hidrogen. Dia juga menyatakan bahwa hidrogen dapat dianggap sebagai solusi utama dalam mengatasi isu intermitensi energi terbarukan dan menjadi sumber penyimpanan jangka panjang. Namun, tantangan seperti investasi jangka panjang, biaya relatif tinggi, dan ketidakpastian regulasi menjadi penghalang utama.

Bpk. Basuki Juwono dari Indoturbine menginformasikan bahwa produk solar turbine perusahaan tersebut sudah siap untuk menggunakan hidrogen. Sedangkan Bpk. Bahrul Karim dari PT Butonas Petrochemical Indonesia menekankan pentingnya membangun pasar domestik untuk hidrogen hijau di tengah persaingan global. Bpk. Nanang Kurniawan dari Pertamina Power Indonesia menguraikan rencana pilot Pertamina untuk memproduksi hydrogen dari sumber geothermal.

Bpk. Dimas Ramadhan dari PT. Kilang Pertamina Internasional menyoroti penggunaan hidrogen di kilang, yang saat ini bergantung pada grey hydrogen. Meskipun tantangan ada, optimisme tinggi bahwa hidrogen hijau dapat memainkan peran penting dalam mendukung target NZE 2060 Indonesia.
Bpk. Febry Pandu Wijaya dari INKA menggarisbawahi potensi teknologi kereta di Indonesia yang saat ini didominasi oleh jalur non-electrified. Beliau menyatakan bahwa meski ada isu lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil, kereta bertenaga hidrogen menjadi harapan baru, khususnya bagi jalur yang belum dielektrifikasi.
Sementara itu, Bpk. William dari Pupuk Indonesia menyoroti kegunaan hidrogen melalui siklus utilisasi ammonia. Ammonia memiliki banyak kelebihan sebagai hydrogen carrier dan saat ini digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk sebagai bahan bakar di PLTU Kramasan.
Bpk. Indardi dari PT Pupuk Kaltim menekankan komitmen perusahaannya dalam mengurangi emisi dengan mempertimbangkan penggunaan Green Ammonia, meski ada tantangan biaya produksi yang tinggi.
Bpk. Sapto Hari Prasetyo dari PT Kaltim Parna Industri memberikan pandangan tentang pasar ammonia yang saat ini sedang berkembang, dengan isu-isu global seperti konflik Ukraina-Rusia yang mempengaruhi harga di pasar.
Terakhir, Bpk. Asep Zainuddin dari PT Kaltim Methanol Industri menjelaskan tentang proses produksi methanol konvensional dan tantangan serta prospek penggunaan feedstock alternatif seperti Bio-Methane dan Bio-syngas.

Dengan adanya FGD ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas bagi pemangku kepentingan tentang teknologi dan energi masa depan di Indonesia, khususnya mengenai potensi hidrogen dan ammonia sebagai sumber energi alternatif yang berkelanjutan.

Pengembangan Sistem Hidrogen Hijau sebagai Penopang Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

Jakarta – Fokus Group Discussion (FGD) oleh PSE UGM, mengenai potensi dan tantangan pengembangan hidrogen di Indonesia digelar di Aryaduta Hotel Jakarta, pada 30 Juni 2022. Dalam kata sambutannya, Prof. Deendarlianto selaku perwakilan dari PSE UGM mengatakan bahwa PSE UGM telah bekerja sama dengan Kementrian ESDM dan Pertamina Energy Institute untuk membangun roadmap terkait energi baru dan terbarukan, salah satunya green hydrogen.

Dengan tantangan global dalam mencapai emisi nol pada 2040, Ardyanto Fitrady, Ph.D. dari PSE UGM menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan green hydrogen sebagai solusi energi bersih. Salah satu tujuan utama FGD ini adalah mendiskusikan potensi green hydrogen dari berbagai aspek, hambatan dalam pengembangannya, dan rekomendasi dalam pemanfaatannya. Ardyanto Fitrady, Ph.D. juga menyebutkan sejumlah negara lain yang telah mengkaji pengembangan hidrogen, termasuk China, Timur Tengah, Afrika Utara, Uni Eropa, dan Jepang.

Menanggapi isu emisi, Bpk. Satya Widya Yudha dari Dewan Energi Nasional menyoroti bahwa emisi gas rumah kaca Indonesia meningkat 157% dari tahun 1990 hingga 2018. Hal ini menunjukkan urgensi untuk subtitusi energi, khususnya dalam sektor pembangkit listrik. Namun, ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa serta merta menghentikan penggunaan fosil. Alih-alih, ada tahapan pengembangan yang harus dilalui, yaitu dekarbonisasi, desentralisasi, lalu digitalisasi.

Bpk. Tony Susandy, Dirjen ETBKE, menambahkan pandangannya dengan mengatakan bahwa pemanfaatan hidrogen hingga 2040 kemungkinan besar baru akan terfokus pada sektor penyimpanan energi. Meskipun biaya produksinya relatif tinggi saat ini, diperkirakan akan ada penurunan harga seiring dengan peningkatan permintaan.

Dari sisi pertahanan, Bpk. Pujo Widodo dari UNHAN mengingatkan pentingnya kesiapan negara dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi konflik yang berpusat pada sumber daya energi. Hidrogen sebagai sumber energi terbarukan bisa menjadi solusi dalam mengantisipasi ancaman tersebut.

Bpk. Yahya Rachman Hidayat dari Bappenas menekankan visi pemerintah untuk menjadikan hidrogen sebagai komoditas ekspor utama di masa depan. Dengan proyek-proyek seperti “zinc hidrogen” yang saat ini sedang berjalan, Indonesia berpotensi besar untuk memanfaatkan kelebihan energi terbarukannya.

Mengakhiri sesi diskusi, Bpk. Faishal Basri, seorang ekonom dari UI, menyerukan kebutuhan regulasi yang kuat dan jelas dalam pengembangan green hydrogen untuk menghindari oligarki dan memastikan bahwa Indonesia memiliki paten teknologi produksinya sendiri.

FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan inisiatif strategis bagi Indonesia dalam mengembangkan green hydrogen sebagai energi masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pusat Studi Energi Berkontribusi dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) summit (COP26 dan COP27)

The Climate Compatible Growth (CCG) adalah sebuah program yang didanai oleh UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) untuk mendukung energi berkelanjutan dan sistem transportasi yang menjadi prioritas pembangunan negara di daerah selatan (Global South). CCG juga mendukung persiapan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) summit (COP26), yang dilaksanakan di Glasgow pada November 2021. Kegiatan ini menjembatani gap antara penelitian akademik dengan kebutuhan kebijakan yang dibutuhkan pemerintah. Untuk memfasilitasi hal ini, CCG mengajak akademisi untuk menulis bukti akademik terkait dengan topik-topik kritis yang berhubungan langsung dengan transisi energi. Artikel akan dipublikasikan sebagai policy brief berseries yang diinisiasi oleh CCG. Proses pemilihan dan review policy brief dilakukan seperti review pada artikel akademik.

Peneliti PSE-UGM berhasil mempublikasikan tiga judul pada COP-26 pada tahun 2021 dengan judul sebagai berikut:

1. The role of the energy–carbon–economy nexus and CO2 abatement cost in supporting energy policy analysis: multi-scenario analysis of a region in Indonesia. Penulis: Sarjiya, Lesnanto Multa Putranto, Tumiran, Rizki Firmansyah Setya Budi, Dwi Novitasari, Deendarlianto. Link: https://climatecompatiblegrowth.com/wp-content/uploads/1C-COP26-Policy-Brief.pdf.
2. Generation Expansion Planning with a Renewable Energy Target and Interconnection Option: A Case Study of the Sulawesi Region, Indonesia. Penulis: Sarjiya, Lesnanto Multa Putranto, Tumiran, Rizki Firmansyah Setya Budi, Dwi Novitasari, and Deendarlianto. Link: https://climatecompatiblegrowth.com/wp-content/uploads/2021/08/1B-COP26-Policy-Brief.pdf.
3. Investigating the Climate, Land-Use, Energy, Water Nexus for Hydropower Plants in South Sulawesi, Indonesia. Penulis: Dwi Novitasari, Sarjiya, Sasongko Pramono Hadi, Rachmawan Budiarto, Deendarlianto. Link: https://climatecompatiblegrowth.com/wp-content/uploads/3A-COP26-Policy-Brief.pdf.

Pada tahun 2022, beberapa paper dari peneliti PSE-UGM juga telah diterima untuk dipublikasikan lebih lanjut pada COP-27. Adapun judul dan penulis pada artikel ini adalah sebagai berikut:

1. The Government’s Role in Providing Energy to Support Industrial Growth in Indonesia Based on the Net-Zero Emission Target in 2060. Penulis: Sarjiya, Dwi Novitasari, Deendarlianto,Wilson Susanto, Ekrar Winata
2. Sustainability Framework to Design O&M Model for Renewable Energy System. Penulis: Rachmawan Budiarto, Dwi Novitasari, Dintani Naimah
3. PV Supply Chain Readiness to Support the 2060 Net Zero Emission Plan in Indonesia. Penulis: Bertha M. Sopha, Wangi P. Sari, D. Novitasari, R. Budiarto, Sarjiya
4. Transition Toward Clean Cooking by Considering Its Effectiveness, Competitiveness, and CO2 Emission Reduction: A Case Study of Indonesia. Penulis: Tumiran, Sarjiya, Sasongko Pramono Hadi, Roni Irnawan, Yusuf Susilo Wijoyo, Lesnanto Multa Putranto, Rizki Firmansyah Setya Budi

Jumat, 27 Mei 2022 telah dilakukan acara pisah sambut serta serah terima jabatan Kepala Pusat Studi Energi UGM. Kepala PSE yang semula dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Deendalianto, S.T.,M.Eng. sampai dengan akhir masa jabatan 1 Mei 2022,  dilanjutkan oleh Sarjiya, S.T.,M.Eng., Ph.D.

Saat ini PSE menunjukkan kemajuan pesat  baik internal maupun eksternal . Diharapkan keberlanjutan tongkat estafet kepemimpinan mampu membawa PSE dan UGM semakin berkibar dalam memberikan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia.