PSE UGM bekerja sama dengan Puslitbang PLN menyelenggarakan acara tahunan International Conference on Technology and Policy in Energy & Electric Power (ICT-PEP)   

Konferen tahunan berskala internasional dibidang ketenagalistrikan, International Conference on Technology and Policy in Energy & Electric Power (ICT-PEP) mulai diselenggarakan tahun 2022 oleh Pusat Studi Energi UGM (PSE UGM) bekerja sama dengan Puslitbang PLN. Konferensi ICT-PEP merupakan platform bagi para pembuat kebijakan dari pemerintah, peneliti dari lembaga penelitian energi nasional dan internasional, akademisi dari universitas, serta para manajer dan insinyur dari industri untuk berbagi gagasan dan hasil penelitian. Konferensi ini juga akan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk membentuk jaringan tiga heliks antara akademisi, pengusaha, dan pemerintah, serta untuk menyampaikan artikel ilmiah yang akan dievaluasi oleh para ahli.

ICT-PEP 2022 mengusung tema “Advanced Technology for Transitioning to Sustainable Energy and Modern Power Systems”, dan diikuti oleh peserta dari 9 Negara. ICT-PEP 2022 diselenggarakan pada tanggal 18-20 Oktober 2023 di Jakarta Internationa Expo (JIExpo). ICT-PEP 2022 juga mengundang pakar sebagai narasumber dalam acara sharing session yakni Prof. Kang Chongqing dari Tsinghua University, Tiongkok; Prof. Faria da Silva dari Aalborg University, Denmark; Dr. Ferry Viawan dari Merz Consulting, Australia; Dr. Zainal Arifin PT. PLN (Persero); Prof. Tumiran dan Prof. Deendarlianto dari UGM.

Pada tahun 2023, ICT-PEP mengangkat tema “Decarbonizing the Power Sector: Opportunities and Challenges for Renewable Energy Integration”. Konferen yang biasanya diselenggarakan pada bulan Oktober ini, puncaknya berada pada rangkaian acara tahunan PLN bertajuk LIKE PLN, yakni ajang berbagi pengetahuan dan pemberian penghargaan bagi pegawai-pegawai PLN yang kreatif, inovatif dan penuh spirit. ICT-PEP tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 2-3 Oktober 2023 di Jakarta Internationa Expo (JIExpo) dan ada lebih dari 190 artikel ilmiah yang dikirimkan yang berasal dari 15 Negara di 5 benua. Untuk tahun 2023, ICT-PEP juga mengundang beberapa pakar dalam acara sharing session hari kedua yaitu Prof. Gregor Verbic dari The University of Sydney, Australia; Dr. Robin Preece dari The University of Manchester, Inggris; Prof. Dr. Eng. Ir. F. Danang Wijaya, S.T., M.T., IPM. dari UGM dan Kamia Handayani dari PT PLN (Persero).

Konferen yang selama 2 tahun terakhir diselenggarakan secara hybrid ini juga bekerja sama dengan IEEE Indonesia section dan Power and Energy Society (PES) Chapter Indonesia dalam penyelenggaraanya untuk menjaga kualitas dari artikel ilmiah yang nantinya akan diterbitkan dalam Prosiding IEEE.

Berikut Link Terkait Konferesni :

• Link ICT-PEP
• Link Prosiding 2022 International Conference on Technology and Policy in Energy & Electric Power (ICT-PEP)

Pusat Studi Energi UGM menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian  terkait inventarisasi data emisi Gas Rumah Kaca dalam Sektor Industri Baja. Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023 di Harris Hotel & Conventions Bekasi yang diikuti oleh asosiasi dan industri serta tenaga ahli. Workshop diadakan dalam rangka mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia sebagaimana tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) untuk pengendalian perubahan iklim. Di dalam kegiatan workshop tersebut, Tim PSE UGM ikut mengusulkan penentuan batas atas emisi karbon pada sektor industri sebagai langkah awal dalam menghadapi bursa perdagangan karbon yang telah diluncurkan oleh pemerintah. Saat ini, terdapat 8 sub sektor industri yang intensif energi sebagai emitter GRK terbesar di Indonesia, yaitu industri semen, pulp & kertas, pupuk, tekstil, dan besi dan baja, industri makanan dan minuman, Kimia, serta Keramik dan Kaca.

Transisi energi merupakan salah satu agenda nasional Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Transisi energi juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperluas akses terhadap teknologi yang terjangkau dan bersih guna mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih hijau. Di lain sisi, arah kebijakan investasi dan industri global juga beralih untuk memilih sumber energi rendah karbon untuk produk ramah lingkungan. Misalnya saja rencana penerapan kebijakan carbon pricing seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Eropa yang dimulai pada Oktober 2023. CBAM adalah pengukuran harga karbon yang terkandung dalam barang yang diimpor Uni Eropa (EU), yang disebut sebagai upaya mendukung ambisi EU dalam mitigasi iklim. Indonesia berada di daftar 10 besar negara berkembang yang terdampak penerapan kebijakan CBAM . Dalam ekspor semen, Indonesia akan menanggung tarif ekuivalen 8,5 persen, ekspor besi dan baja 4,3 persen, aluminium 3,1 persen, dan pupuk 2 persen. Penerapan kebijakan ini akan menggerus daya saing produk ekspor Indonesia dan dalam jangka panjang mempengaruhi iklim investasi dalam negeri. Sebagai upaya kedepan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun beberapa program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, diantaranya: (i) penyusunan peta jalan transisi energi dengan arahan pengembangan wilayah; (ii) pengintegrasian pembangkit EBT potensial dengan Kawasan industri; (iii) pengembangan blueprint Kawasan industri terutama di wilayah timur; dan (iv) perumusan strategi pengembangan wilayah untuk antisipasi kebijakan carbon pricing. Oleh karena itu, dalam mendukung pelaksanaan program kerja tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkerja sama dengan Tenaga Ahli dari Pusat Studi Energi UGM dalam melakukan penyusunan kajian pemanfaatan teknologi hijau untuk percepatan transisi energi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 27 September 2023 yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun rekomendasi kebijakan pemanfaatan teknologi hijau terutama dalam menghadapi kebijakan investasi industri global yang berlandaskan pembangunan rendah karbon, seperti rencana penerapan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Eropa yang mulai diterapkan tahap transisi pada Oktober tahun 2023.

Workshop Studi Hazard and Operability (HAZOP) Revalidasi, Major Accident Hazard (MAH) Register, dan Safety and Environment Critical Element (SECE) Register untuk Fasilitas Produksi Field Pendopo di PT Pertamina EP

SP Musi Timur merupakan salah satu stasiun pengumpul minyak dan gas yang berada di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Energi, Field Pendopo. SP Musi Timur berlokasi di Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. SP Musi timur menerima sumu-sumur yang dialirkan melalui pipa-pipa transmisi maupun melalui vacuum truck. Jumlah sumur produksi yang diterima melalui pipa transmisi dan melalui manifold SP Musi Timur sejumlah 36 sumur. Gas yang diterima oleh SP Musi Timur terdiri dari gas low pressure dan gas medium pressure. Gas medium pressure akan dialirkan menuju SKG 19 sedangkan gas low pressure akan dialirkan menuju SKG 8 Musi Timur. Operasional musi timur mencakup well testing, pemisahan gas dan liquid di separator dan scrubber, penyimpanan cairan di tanki penyimpanan, pemompaan crude oil, serta pengoprasian pig launcher menuju SKG 19. Gas dari SP Musi Timur merupakan salah satu awal dari jaringan supply gas menuju industri rumah tangga di pulau Jawa dan Sumatra. Major Accident yang terjadi di SP dan SKG 8 Musi Timur akan berakibat pada ketidakstabilan supply gas menuju konsumen, sehingga diperlukan sebuah kajian keselamatan dalam bentuk Hazard Operability Study (HAZOP) untuk menjaga keandalan operasi dari SP dan SKG 8 Musi Timur. Oleh karena itu, dilakukan proyek ini untuk menganalisis HAZOP di Field Pendopo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023

Tujuan utama studi HAZOP sebagai berikut:

1. Identifikasi potensial bahaya terkait dengan proses atau operasional proyek yang berdampak pada unit operasi, operator, dan lingkungan.
2. Membuat daftar bahaya yang teridentifikasi terkait dengan kegiatan operasional yang berpotensi berdampak pada fasilitas.
3. Mengidentifikasi dan menentukan kecukupan critical safeguard (hardware, sistem, atau prosedur) terkait dengan risiko yang teridentifikasi dan mengusulkan rekomendasi jika diperlukan.
4. Fokus terhadap bahaya dengan tingkat risiko yang perlu dikelola selama operasi normal dan identifikasi setiap peluang untuk menurunkan risiko.
5. Menyediakan dasar/basis untuk pengembangan daftar bahaya pada fasilitas milik perusahaan.

Hasil workshop ini diperoleh identifikasi bahaya apa saja yang bisa terjadi dilapangan sehingga bisa dibuat worksheet HAZOP serta Bowtie-XP untuk dua fasilitas produksi Field Pendopo yaitu SP Musi Timur dan SKG 8 Musi Timur.

Pusat Studi Energi UGM menyelenggarakan Training CO2 Removal Technology (Absorver & Stripper) and Operability di Hotel Santika Yogyakarta. Pelatihan ini terlaksana atas kerja sama antara Pusat Studi Energi UGM dengan PT. Kaltim Parna Industri. Pelatihan ini diikuti oleh 8 peserta dari PT. Kaltim Parna Industri yang dilaksanakan menjadi 3 batch, yaitu : 7-9 Agustus 2023, 28-30 Agustus 2023, dan 19-21 September 2023.

Gas alam merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri dari campuran beberapa macam gas hidrokarbon yang mudah terbakar dan non hidrokarbon (impuritas) seperti Hg, CO2, dan H2S. Emisi CO2 ke atmosfer dianggap menjadi penyebab utama perubahan iklim, termasuk pemanasan global. Untuk menghilangkan kadar CO2 maka dilakukan proses pemurnian atau biasa disebut CO2 removal. Proses CO2 removal merupakan tahap pemurnian gas dari kandungan CO2.

Pada pelatihan ini peserta akan diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya H2S dan CO2, serta memisahkannya termasuk teknik dan prosesnya. Peserta diharapkan akan meningkatkan kinerjanya baik secara teknik maupun K3 tentang H2S dan CO2. Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan sehingga dapat diimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja.

Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima kunjungan siswa-siswi SMP Sekolah Alam Indonesia Jakarta, Selasa (26/9). Kunjungan tersebut diikuti oleh para siswa kelas VIII yang didampingi oleh guru.

Rombongan siswa dan guru diterima langsung oleh Bapak Irawan Eko Prabowo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkenalkan dan menjelaskan apa itu Pusat Studi Energi UGM. Tujuan kunjungan ini adalah memberikan pengetahuan terkait pemanfaatan energi terbarukan kepada siswa agar meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan lingkungan, mengajarkan tentang teknologi terbaru dalam energi, membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang pentingnya sumber daya terbarukan, mampu meningkatkan minat siswa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menginspirasi siswa untuk terlibat dalam membangun daerah yang lebih ramah lingkungan.

“Siswa-siswi terlihat antusias mengikuti kegiatan ini, mereka senang melihat dan mendapatkan pengetahuan baru di Pusat Studi Energi UGM” ujar salah satu guru SMP Sekolah Alam Indonesia.

Isu perubahan iklim dan pemanasan global merupakan topik yang hangat dibicarakan baik secara nasional maupun internasional. Hal ini mendorong kesadaran dan kepedulian dari setiap elemen pelaku usaha yang mengasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari kegiatan operasinya untuk berperan lebih aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Inventarisasi sumber emisi GRK dilakukan sebagai langkah awal upaya mitigasi emisi GRK. Secara umum, PT Pertamina dalam menghitung beban emisi GRK pada setiap kegiatan operasinalnya, telah menggunakan metode perhitungan beban emisi melalui perangkat lunak Emissioncalc PSE-UGM. Namun, karena emissioncalc merupakan perangkat yang bersifat generic, sering ditemui pengguna yang memiliki asset operasi yang kompleks dan spesifik, mengalami kesulitan dalam menginventarisasi sumber emisinya dan menyesuaikan dengan format input pada emissioncalc. Terutama pada pengilangan minyak bumi, inventarisasi emisi fugitive menjadi suatu tantangan tersendiri. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh data terkait sumber emisi fugitive yang terdapat pada PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit V Balikpapan yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2023. Hasil dari kegiatan ini diperoleh data berupa PNID proses dan data terkait operasi produksi Kilang RU V sebagai data primer dalam perhitungan beban emisi fugitive.

Jakarta – Dalam sebuah forum diskusi Pemanfaatan Gas Suar: Peluang dan Tantangan di Indonesia (FGD) yang dilaksanakan di Merlynn Park Hotel pada tanggal 13 Juli 2023 serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari sektor migas dan industri pupuk di Indonesia, isu pemanfaatan gas suar menjadi sorotan utama. Gas suar, yang selama ini sering tidak dimanfaatkan secara maksimal, ternyata memiliki potensi besar, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.

Prof. Sarjiya (Kepala PSE UGM ) menyoroti bahwa perkembangan transisi energi di Indonesia masih dirasa kurang cepat. Meskipun ada peningkatan dalam penggunaan New and Renewable Energy (NRE), target pengurangan emisi untuk tahun 2025 dan 2030 masih jauh dari harapan. Prof. Sarjiya menekankan bahwa pengurangan emisi tidak hanya dapat dicapai melalui pemanfaatan NRE, tetapi juga melalui strategi lain seperti efisiensi industri untuk meminimalkan produksi CO₂. Selain itu, beliau juga mengungkapkan kekhawatiran perusahaan Indonesia terhadap tuntutan internasional yang belum diakomodasi oleh hukum Indonesia, seperti penerapan CBAM oleh Uni Eropa.

Ardyanto Fitrady, Ph.D., ahli ekonomi PSE UGM mengemukakan tiga manfaat ekonomi dari pemanfaatan gas suar. Pertama, dari perspektif makro, gas suar memerlukan investasi baru untuk diubah menjadi komoditi baru, seperti listrik. Investasi ini, dapat memberikan dampak ekonomi yang berbeda di lokasi yang berbeda, termasuk pada output, pendapatan masyarakat, dan peluang kerja. Selain itu, nilai investasi tergantung pada seberapa besar gas suar yang dimanfaatkan. Kedua, ada potensi besar dalam “carbon saving“, dengan estimasi penghematan emisi sebesar 10-19rb CO₂. Valuasi manfaat dari penghematan karbon ini diperkirakan mencapai USD42,75 per ton CO₂. Ketiga, bagi perusahaan, pemanfaatan gas suar dapat menghasilkan penghematan biaya pembangkit kilang antara 15-39%. Selain itu, ada potensi pengurangan pajak karbon jika emisi yang dihasilkan berkurang.

Dr. Irine Handika sebagai ahli hukum PSE UGM  menyoroti pentingnya keberadaan dasar hukum yang jelas dan kuat di Indonesia. Menurut Dr. Irine Handika, meskipun saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur pemanfaatan gas suar, terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan acuan. Namun, beliau menekankan bahwa peraturan yang ada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan teknis administratif, belum cukup memberikan kepastian bagi investor dan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih tinggi untuk memastikan kepastian terkait kewajiban dan investasi dalam pemanfaatan gas suar.

Pertamina EP, melalui Bapak Petrus, menguraikan bahwa gas suar memiliki komposisi dan spesifikasi yang berbeda. Terdapat perbedaan signifikan antara gas suar dari kegiatan hulu dan hilir, terutama dari sisi nilai ekonomi dan bentuknya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengkonversi gas suar, yang seringkali dianggap sebagai limbah, menjadi sumber daya ekonomi. Sebagian besar gas suar yang dihasilkan merupakan gas associated atau gas ikutan dari produksi minyak, yang memiliki kandungan CO₂ yang tinggi. Hal ini menyulitkan gas tersebut untuk dimasukkan ke dalam sistem pipa tanpa perlakuan khusus. Selain itu, Pertamina EP juga menyoroti kebutuhan akan infrastruktur pendukung dan solusi bagi gas dengan impurities tinggi. Meskipun demikian, Pertamina EP percaya bahwa dengan insentif yang tepat, pemanfaatan gas suar dapat menjadi lebih menarik.

Pertamina Hulu Rokan (PHR) memaparkan tantangan dan strategi mereka dalam mengelola gas suar. Menurut perwakilan dari PHR, kondisi di Rokan mirip dengan yang dihadapi oleh Pertamina EP, di mana gas suar yang ada tersebar dan volumenya relatif kecil. Namun, dengan adanya infrastruktur yang terintegrasi dengan baik, PHR mampu memanfaatkan sebagian besar gas suar sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. PHR juga mengungkapkan bahwa mereka telah memanfaatkan teknologi AGRP (Associated Gas Recovery Plant) untuk meningkatkan kualitas gas suar, mengurangi emisi, dan memaksimalkan pemanfaatan gas tersebut. Selain itu, PHR juga membeli gas dari pihak ketiga dengan kualitas yang lebih baik untuk diblend dengan gas suar, memastikan efisiensi dan kualitas yang optimal dalam proses produksi.

Pupuk Indonesia oleh Pak William memaparkan strategi dan pendekatannya dalam memanfaatkan gas suar. Sebagai salah satu industri terbesar yang memproduksi amonia, Pupuk Indonesia memanfaatkan gas sebagai bahan baku utama. Menariknya, bahwa saat ini tidak ada waste gas yang dibuang dari proses produksi amonia, karena seluruhnya digunakan sebagai bahan pemanas. Selain itu, Pupuk Indonesia juga menyoroti potensi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) dalam produksi urea. Terakhir, Pupuk Indonesia juga mengungkapkan rencananya untuk mengarah ke produksi green ammonia, meskipun saat ini masih dalam tahap penelitian mengenai keekonomian proses tersebut.

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), sebagai perusahaan yang bergerak di sektor industri pupuk, menekankan bahwa sudah memanfaatkan gas suar sepenuhnya dalam proses produksi. Menurut perwakilan dari PKT, proses yang mereka jalankan mirip dengan Pupuk Indonesia. Selain itu, PKT menekankan bahwa produksi amonia mereka dilakukan dengan memanfaatkan hidrogen. Pendekatan efisiensi ini menunjukkan komitmen PKT dalam mengoptimalkan sumber daya dan berkontribusi pada upaya pengurangan emisi.

Pertamina Power mengungkapkan pendekatan dan tantangan mereka dalam memanfaatkan gas suar untuk sektor ketenagalistrikan. Menurut perwakilan dari Pertamina Power, mereka memiliki turbin yang mampu memanfaatkan berbagai jenis gas suar. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengakomodasi intermitensi atau ketidakstabilan dalam pemanfaatan gas suar untuk pembangkit listrik menjadi kendala utama, terutama karena syarat PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) yang ketat. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada potensi besar dalam pemanfaatan gas suar untuk energi, masih ada rintangan regulasi.

Dari diskusi ini, jelas bahwa pemanfaatan gas suar memiliki potensi besar di Indonesia. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk aspek regulasi, infrastruktur, dan keekonomian. Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia dapat memaksimalkan potensi gas suar untuk mendukung transisi energi yang berkelanjutan.

Selasa, 27 Juni 2023 – Dalam sebuah FGD online yang diselenggarakan oleh PSE UGM, beberapa pembicara kunci memaparkan tentang Implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia. Langkah ini merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam berkontribusi pada upaya global mengurangi dampak perubahan iklim.
PLN Menuju NZE 2060 Dalam presentasinya, Ibu Annisa Urfa dari PLN menjelaskan tentang visi dan misi PLN dalam mengurangi emisi karbon. Pada COP26, PLN sudah mendeklarasikan komitmen untuk NZE 2060. Sebagai langkah awal, PLN telah merilis roadmap untuk pencapaian tujuan jangka pendek (2021-2030) dan jangka panjang (2031-2060). Beberapa upaya yang dilakukan PLN termasuk dekarboninasi pembangkit batubara dan gas, meningkatkan porsi energi terbarukan dalam pembangkitan, dan pengembangan ekosistem hijau.

Regulasi Nilai Ekonomi Karbon Sebagai landasan hukum, pemerintah telah merilis beberapa regulasi yang menjadi dasar implementasi Nilai Ekonomi Karbon, di antaranya UU HPP, Perpres 98/2021, dan Permen ESDM 22/2019. Melalui skema ini, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk mengurangi emisi mereka dan berpartisipasi dalam perdagangan karbon.

Sektor Energi dan Nilai Ekonomi Karbon Pak Qatro Romandhi dari ESDM menyatakan bahwa Direktorat Konservasi Energi akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menerapkan nilai ekonomi karbon di sektor energi. Dengan roadmap yang jelas, pemerintah berharap untuk mencapai target penurunan emisi hingga 358 juta ton CO2 pada tahun 2030.

Kebijakan Fiskal untuk Transisi Energi Bapak Febri Pangestu dari BKF menekankan pentingnya kebijakan fiskal dalam mendukung transisi energi. Melalui berbagai instrumen, seperti pajak karbon dan perdagangan karbon, pemerintah berupaya memotivasi sektor bisnis untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. ETM (Energy Transition Mechanism) juga diperkenalkan sebagai mekanisme pembiayaan yang melibatkan sektor publik dan swasta dalam upaya transisi energi.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia optimis dapat mencapai komitmen NZE 2060. Upaya ini bukan hanya untuk memenuhi komitmen internasional, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada generasi mendatang untuk menyediakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

WONOGIRI – Proses penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) terkait perumahan di Wonogiri tengah dikaji ulang. Sebagai langkah awal, Daftar Identifikasi Masalah dan Naskah Akademik telah dipersiapkan guna mengevaluasi dan menemukan solusi bagi tantangan-tantangan yang muncul dalam proses pembangunan perumahan di daerah ini.

Salah satu isu utama yang ditemui adalah kendala dalam menghadapi masalah-masalah inovatif di daerah. Dengan pengaturan yang lebih rinci, diharapkan masalah tersebut dapat dijadikan bahan diskusi konstruktif untuk perbaikan di masa depan.

Menyikapi anggaran, pihak PEMDA Wonogiri menekankan agar tidak memunculkan kewajiban eksplisit dalam perda, khususnya terkait persentase anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran yang menjadi tuntutan warga tidak selalu sesuai dengan ketersediaan dana. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pembiayaan yang eksplisit akan memberatkan pemerintah daerah.

Berdasarkan feedback yang diterima, terdapat kekhawatiran bahwa luasan yang tertulis di perda terlalu luas. Sebagai contoh, di Wonogiri, sebuah kawasan dengan 10 rumah sudah dapat dikategorikan sebagai perumahan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengembang pasca-pembangunan, terutama dalam menyiapkan dokumen PSU dalam kurun waktu satu tahun.

Untuk perumahan yang sudah lama dibangun dan melewati batas waktu satu tahun, solusi yang tepat masih dalam tahap pembahasan. Poin lainnya adalah masyarakat sering kali beranggapan akan ada bantuan dari pemerintah saat proses pendataan asset. Hal ini perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pasal 9 yang membahas tentang RTH menimbulkan pertanyaan, mengingat ada beberapa perumahan yang sama sekali tidak memiliki RTH. Apalagi dengan luasan yang minimal, misalnya 16 rumah dengan luasan kurang dari 1 hektar.

Pasal 11, yang diadaptasi langsung dari Kemendagri, juga menjadi sorotan. Terkait pembangunan PSU yang telah selesai dan developer yang sudah tidak terdeteksi, terdapat kebutuhan untuk menyusun prosedur penyerahan yang jelas, terutama jika tapak (site plan) tidak sesuai. Meski demikian, proses sertifikasi perumahan tetap menjadi wewenang Dinas Perumahan dan Permukiman, dan klausul yang telah disiapkan dianggap sudah dapat disetujui.

Diharapkan dengan evaluasi dan perbaikan PERDA ini, pembangunan perumahan di Wonogiri dapat berjalan lebih lancar dengan mengakomodir kepentingan dan hak-hak masyarakat.