Contributor: Nur Setyo Wahyuni

Editor: Naga Pamungkas

Pemerintah Indonesia mulai memperluas penjajakan kerja sama pengembangan energi nuklir dengan Federasi Rusia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih. Komitmen tersebut disampaikan dalam sesi Plenary Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-Rusia yang berlangsung di Kazan, Rusia, pada Selasa (12/5) waktu setempat.

Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan bahwa kerja sama energi Indonesia-Rusia telah menghasilkan berbagai komitmen investasi strategis, mulai dari sektor hulu minyak dan gas bumi, kilang minyak, hingga pengembangan ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR).

Menanggapi perkembangan tersebut, Konsultan Transisi Energi PT Castlerock Consulting sekaligus alumni Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada, Nur Setyo Wahyuni, menilai bahwa Indonesia pada dasarnya telah siap untuk memulai kerja sama pengembangan teknologi nuklir dengan Rusia, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mencapai kemandirian penuh di sektor ini.

Menurutnya, kesiapan Indonesia dapat dilihat dari berbagai kajian yang telah dilakukan pemerintah terkait lokasi pembangunan PLTN. Saat ini, lebih dari 20 lokasi potensial PLTN telah diidentifikasi di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, dua lokasi dinilai telah melewati evaluasi penuh, yakni Tanjung Menggaris dan Tanjung Berani di Bangka Belitung.

Namun demikian, Nur Setyo Wahyuni menekankan bahwa Indonesia masih memiliki kesenjangan sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk mendukung seluruh tahapan pengembangan SMR komersial maupun PLTN pada umumnya. Oleh karena itu, kerja sama dengan Rusia dinilai dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat capacity building nasional serta membuka peluang transfer teknologi guna menutup kesenjangan kompetensi tersebut.

“Kerja sama ini tidak hanya berbicara mengenai pembangunan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia membangun ekosistem nuklir nasional yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa Rusia memiliki pengalaman yang relevan untuk dijadikan pembelajaran bagi Indonesia, terutama karena negara tersebut telah mengoperasikan floating SMR pertama di dunia sejak tahun 2019. Pengalaman Rusia dalam pengembangan dan pengoperasian teknologi nuklir modular dinilai dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem energi yang lebih bersih, stabil, dan rendah emisi.

Selain membuka peluang diversifikasi energi baru terbarukan, kerja sama ini juga dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun fondasi industri dan ekosistem nuklir nasional. Jika direalisasikan secara optimal, pengembangan teknologi nuklir dinilai dapat mendukung upaya Indonesia mencapai target transisi energi dan net zero emission di masa depan.

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional dan tuntutan pengurangan emisi karbon, wacana pengembangan energi nuklir kembali menjadi topik strategis yang mendapat perhatian luas. Kerja sama Indonesia-Rusia ini pun menjadi salah satu langkah awal yang dinilai dapat membuka peluang baru bagi pengembangan energi bersih di Indonesia.

Sumber Tambahan:

 

Rio Indrawan. (2026, May 15). Indonesia–Rusia sepakat intensifkan rencana kembangkan nuklir. Dunia Energi. https://www.dunia-energi.com/indonesia-rusia-sepakat-intensifkan-rencana-kembangkan-nuklir/

 

Contributor: Naga Pamungkas

Balikpapan, PSE UGM — Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) bersama Universitas Mulawarman menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk pengembangan dan implementasi green hydrogen atau hidrogen hijau di wilayah Kalimantan. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 12–13 Mei 2026 di Blue Sky Hotel Balikpapan.

FGD ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait potensi, tantangan, serta peluang implementasi green hydrogen dalam sistem ketenagalistrikan maupun pengembangan sektor industri di Kalimantan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi lintas sektor guna mendukung percepatan transisi energi dan pengembangan industri rendah karbon di Indonesia.

Hari pertama FGD pada 12 Mei 2026 difokuskan pada sektor ketenagalistrikan. Diskusi membahas peluang pemanfaatan hidrogen hijau sebagai bagian dari pengembangan energi bersih dan peningkatan keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan. Sementara itu, pada 13 Mei 2026, pembahasan dilanjutkan pada sektor industri, khususnya terkait potensi pemanfaatan hidrogen hijau dalam mendukung hilirisasi industri dan dekarbonisasi sektor manufaktur.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai perwakilan dari kementerian, pemerintah daerah, lembaga, serta pelaku industri nasional. Beberapa instansi yang turut hadir antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, serta Badan Standardisasi Nasional.

Selain itu, sejumlah perusahaan dan pelaku industri strategis juga turut berpartisipasi dalam diskusi, di antaranya PT PLN (Persero), Pertamina, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Kaltim Industrial Park Indonesia, PT Pamapersada Nusantara, PT Dharma Satya Nusantara Tbk, PT Pipit Citra Perdana, PT Kayan Plantation, PT Sampoerna Agro Tbk, PT SMART Tbk, PT Kaltim Methanol Industri, dan PT Kaltim Parna Industri.

Melalui forum ini, PSE UGM dan UNMUL berharap tercipta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, akademisi, dan sektor industri dalam mendorong pengembangan ekosistem hidrogen hijau di Indonesia, khususnya di Kalimantan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan dan industri hijau.

FGD ini juga menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi pengembangan hidrogen hijau yang adaptif, berkelanjutan, dan mampu mendukung target transisi energi nasional menuju net zero emission di masa depan.

Contributor: Anindya Arman Putri

Editor: Naga Pamungkas

Jambi, PSE UGM — Tim peneliti dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada melaksanakan kegiatan survei lapangan dalam rangka kajian pemenuhan biomassa untuk program cofiring pada PLTU Mulut Tambang Jambi-1 (2×300 MW) dan PLTU Kalselgteng-3 (2×100 MW). Kegiatan ini berlangsung pada 6–15 Mei 2026 di wilayah Jambi dan Kalselteng .

Survei ini bertujuan untuk memperoleh data primer guna melengkapi kebutuhan data dalam proses penyusunan kajian. Data lapangan yang diperoleh diharapkan dapat mendukung analisis terkait potensi pasokan biomassa, rantai pasok, serta kesiapan implementasi cofiring biomassa pada pembangkit listrik tenaga uap yang menjadi objek kajian.

Tim survei terdiri dari Ir. Tomy Listiyanto, S.Hut., M.Env.Sc. (peneliti), Ph.D., Anindya Arman Putri, S.Tr.E., M.Sc. (asisten peneliti), dan Geika Pramana Surya, S.T., M.Eng. (asisten peneliti). Selama kegiatan berlangsung, tim melakukan pengumpulan data dan observasi lapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi aktual terkait ketersediaan biomassa di wilayah studi.

Program cofiring biomassa sendiri menjadi salah satu strategi dalam mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon pada sektor ketenagalistrikan. Melalui pemanfaatan biomassa sebagai campuran bahan bakar batu bara, pembangkit listrik diharapkan dapat beroperasi dengan emisi yang lebih rendah sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya energi lokal yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan survei berlangsung dengan lancar dan berhasil memperoleh berbagai data yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan kajian lebih lanjut. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan implementasi cofiring biomassa di Indonesia.

 

Contributor: Ardika Dhafka Alhaqie

Editor: Naga Pmungkas

Yogyakarta, PSE UGM — Dalam upaya mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat kolaborasi di bidang energi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM) menggelar kegiatan silaturahmi pada 12 April 2026 di Parsley Bakery & Resto. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 20 peserta dari kedua institusi.

Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain menjadi ajang mempererat hubungan kerja sama yang telah terjalin, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi strategis mengenai berbagai isu energi nasional, khususnya tantangan dan peluang sektor energi di Indonesia ke depan.

Dalam diskusi tersebut, kedua pihak saling bertukar pandangan terkait pengembangan kebijakan energi, ketahanan energi nasional, serta pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan institusi akademik dalam mendukung transisi energi berkelanjutan. Sinergi antara BPH Migas dan PSE UGM dinilai penting untuk menghadirkan kajian serta rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sektor energi nasional maupun global.

Kegiatan silaturahmi ini berlangsung dengan lancar dan tanpa kendala. Melalui pertemuan ini, diharapkan hubungan baik antara BPH Migas dan PSE UGM dapat terus terjalin serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang, khususnya dalam mendukung pengembangan sektor energi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Contributor: Prof Sarjiya

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta, PSE UGM- Tepatnya pada tanggal 11 Mei 2026 Dewan Energi Nasional (DEN) mengadfakan rapat dalam rangkaUrgensi Revisi Perpres 191/2014 dan Perpres 104/2007. Dalam kesempatan ini salah satu Tenaga Ahli Pusat Studi Energi UGM , Agung Satriyo, memberikan pemaparan mengenai Skema Subsidi dan Kompensasi Berbasis Kewajaran Volume yang disampaikan melaluio zoom/online. Dalam  pemaparanya Agung Satriyo menyampaikan beberapa hal diantaranya   Substansi rancangan revisi perpres 191/2014, Simulasi penghematan bbm, dan Rekomendasi terkait JBKP dan JBT. Diharapkan sumbangsih ini dapat memberikan kemajuan terhdap dunia energi indonesia.

Harga Avtur Naik? Apakah SAF Bisa Jadi Solusi?

Contributor: Nugroho Dewayanto

Editor: Naga Pamungkas

Kenaikan harga avtur kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya tekanan pada sektor penerbangan global. Sebagai bahan bakar utama pesawat terbang, avtur memiliki peran vital dalam menjaga kelangsungan transportasi udara. Namun, lonjakan harga yang terjadi pada tahun 2026 diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap biaya operasional maskapai hingga harga tiket pesawat.

Berdasarkan data terbaru, harga avtur pada April 2026 mengalami kenaikan signifikan hingga sekitar 72,5% dibandingkan April 2025. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat biaya bahan bakar menyumbang sekitar 30–40% dari total biaya operasional penerbangan.

Kenaikan harga avtur tersebut diperkirakan akan berdampak langsung pada masyarakat melalui kenaikan harga tiket pesawat yang dapat mencapai 30–35%.

Di tengah situasi tersebut, Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioavtur mulai kembali diperbincangkan sebagai alternatif bahan bakar penerbangan yang lebih berkelanjutan. Namun, apakah SAF benar-benar siap menjadi solusi pengganti avtur konvensional?

 

Wawancara Ahli: Tantangan SAF Masih Sangat Besar

Dalam wawancara bersama Dr. Nugroho Dewayanto, dijelaskan bahwa meskipun kenaikan harga avtur membuat selisih harga SAF dan avtur semakin menyempit, SAF masih menghadapi berbagai tantangan besar baik dari sisi ekonomi maupun produksi.

“Dari sisi harga, dengan kenaikan harga avtur saat ini memang gap antara harga SAF dengan avtur semakin menyempit. Namun, harga SAF masih sekitar 2–3 kali lebih mahal dibandingkan avtur konvensional,” jelasnya.

Selain faktor harga, kapasitas produksi SAF dunia juga masih sangat terbatas. Saat ini, total produksi SAF global bahkan belum mencapai 1% dari total konsumsi avtur dunia.

“Masih sangat berat untuk mengatakan bahwa SAF bisa menjadi alternatif utama avtur, setidaknya dalam jangka pendek,” tambahnya.

 

Keterbatasan Feedstock Jadi Hambatan Utama

Menurut Dr. Nugroho, salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan SAF adalah keterbatasan rantai pasok feedstockatau bahan baku produksi.

Teknologi Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA) sebenarnya sudah cukup matang dan banyak digunakan dalam konsep green refinery. Namun, bahan baku utama seperti used cooking oil (minyak jelantah) maupun minyak nabati masih belum mampu memenuhi kebutuhan produksi SAF dalam skala besar.

Untuk konteks Indonesia, fasilitas green refinery yang mampu memproduksi SAF juga masih sangat terbatas. Saat ini, produksi SAF baru dilakukan melalui unit co-processing milik Kilang Pertamina Internasional.

“Sementara green refinery berskala besar lainnya diperkirakan belum akan terealisasi dan beroperasi dalam 2–3 tahun mendatang,” ungkapnya.

Indonesia Punya Potensi, Tapi Masih Terkendala Regulasi

Indonesia sebenarnya memiliki potensi bahan baku yang cukup besar untuk pengembangan SAF, terutama dari sektor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Namun, penggunaan CPO masih menghadapi tantangan regulasi internasional.

“Sayangnya CPO belum masuk dalam framework CORSIA sebagai bahan baku SAF,” jelas Dr. Nugroho.

Selain itu, diperlukan dukungan kebijakan berupa insentif fiskal maupun non-fiskal untuk memastikan ketersediaan bahan baku seperti used cooking oil agar industri SAF dapat berkembang lebih cepat.

SAF Belum Bisa Jadi Pengganti Utama Avtur

Meskipun harga avtur melonjak tajam, kondisi tersebut dinilai belum cukup untuk mendorong kesiapan SAF sebagai pengganti utama avtur konvensional dalam waktu dekat.

Menurut Dr. Nugroho, industri penerbangan global saat ini masih berada pada tahap transisi menuju target net zero emission, salah satunya melalui strategi pencampuran avtur dengan SAF secara bertahap.

“Meroketnya harga avtur saat ini masih belum memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan SAF sebagai penggantinya,” pungkasnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi energi di sektor penerbangan masih memerlukan waktu, investasi besar, serta dukungan regulasi dan rantai pasok yang lebih kuat agar SAF benar-benar dapat menjadi solusi energi penerbangan masa depan.

 

Sumber

Pancawati, M. D. (2026, April 18). Harga Avtur Naik Tajam, Pariwisata Nasional Hadapi Tekanan Baru. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/avtur-naik-tajam-pariwisata-nasional-hadapi-tekanan-baru

Contributor: Saiqa Ilham Akbar

Editor: Naga Pamungkas

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi kembali menjadi perhatian publik. Penyesuaian harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren peningkatan signifikan, terutama pada produk BBM berkualitas tinggi.

Adapun rincian kenaikan harga BBM non-subsidi antara lain:

• Pertamax Turbo: dari Rp 19.400 menjadi Rp 19.900 per liter
• Dexlite: dari Rp 23.600 menjadi Rp 26.000 per liter
• Pertamina Dex: dari Rp 23.900 menjadi Rp 27.900 per liter
• Pertamax Green: berada di kisaran Rp 12.900 per liter

Kenaikan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan refleksi dari dinamika global yang memengaruhi sektor energi, khususnya minyak bumi.

Wawancara Ahli: Dampak Geopolitik terhadap Harga BBM

Dalam wawancara khusus, tenaga ahli ekonomi dari Pusat Studi Energi UGM, Saiqa Ilham Akbar, M.Sc., menjelaskan bahwa faktor utama kenaikan harga BBM non-subsidi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi global.

Menurut Saiqa, Indonesia masih berstatus sebagai net importer minyak, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Selain itu, harga BBM dalam negeri juga mengacu pada indikator global seperti Mean of Platts Singapore (MOPS).

“Ketidakpastian politik dan hambatan arus perdagangan di Selat Hormuz akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah mendorong kenaikan harga minyak dunia. Karena Indonesia mengikuti harga internasional, maka dampaknya langsung terasa pada kenaikan harga BBM di dalam negeri,” jelasnya.

Prospek Harga BBM: Sulit Kembali ke Kondisi Normal

Lebih lanjut, Saiqa menilai bahwa peluang harga BBM untuk kembali ke kondisi sebelum konflik geopolitik dalam waktu dekat relatif kecil.

“Meskipun konflik mereda, harga minyak kemungkinan akan tetap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ketidakpastian geopolitik meningkatkan premi risiko dalam perdagangan minyak global,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa proses pemulihan rantai pasok energi global tidak berlangsung instan. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menstabilkan kembali cadangan minyak dunia, terutama setelah terganggunya distribusi melalui Selat Hormuz.

“Permintaan minyak akan tetap tinggi dalam jangka menengah karena negara-negara berupaya mengamankan cadangan energi mereka. Hal ini menjaga harga tetap berada di atas level normal,” tambahnya.

Geopolitik dan Energi: Keterkaitan yang Tak Terpisahkan

Kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi pengingat bahwa sektor energi tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik global. Konflik di wilayah strategis seperti Selat Hormuz memiliki dampak langsung terhadap stabilitas pasokan dan harga energi dunia.

Bagi Indonesia, kondisi ini menegaskan pentingnya strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk diversifikasi sumber energi dan pengurangan ketergantungan pada impor minyak.

Contributor: Naga Pamungkas

Editor: Naga Pamungkas

Di balik isu besar seperti transisi energi, kendaraan listrik, hingga energi terbarukan, ada satu elemen penting yang sering luput dari perhatian: buruh. Padahal, sektor energi—baik hulu migas, ketenagalistrikan, hingga energi baru terbarukan—tidak akan berjalan tanpa peran para pekerja di lapangan.

Dalam konteks Indonesia, buruh energi memiliki posisi yang sangat strategis. Di Indonesia khususnya tercatat bahwa 54,06% masyarakat Indonesia memiliki status sebagai buruh (Muhamad, 2025).  Mereka bukan hanya operator teknis, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.

Dari Hulu ke Hilir: Peran Nyata di Lapangan

Di sektor hulu migas, seperti yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya, buruh berperan dalam operasional pengeboran, pemeliharaan sumur, hingga pengolahan awal minyak dan gas. Pekerjaan ini menuntut keterampilan tinggi sekaligus kesiapan menghadapi risiko kerja yang tidak kecil.

Sementara itu, di sektor ketenagalistrikan yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara, buruh bertugas memastikan listrik tetap menyala—mulai dari pembangkitan, transmisi, hingga distribusi ke rumah tangga dan industri. Tanpa mereka, stabilitas sistem kelistrikan akan sangat rentan terganggu.

Peran buruh juga semakin berkembang seiring meningkatnya proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), angin, hingga panas bumi. Di sektor ini, pekerja dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang terus berkembang.

Tantangan di Era Transisi Energi

Transisi menuju energi bersih membawa peluang sekaligus tantangan bagi buruh. Di satu sisi, muncul lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan. Namun di sisi lain, terdapat risiko pergeseran tenaga kerja dari sektor energi fosil yang selama ini menjadi tulang punggung energi nasional.

Organisasi seperti International Labour Organization menekankan pentingnya konsep just transition, yaitu proses transisi energi yang tetap memperhatikan aspek keadilan bagi pekerja. Ini mencakup pelatihan ulang (reskilling), peningkatan keterampilan (upskilling), serta perlindungan sosial bagi buruh yang terdampak.

Di Indonesia, tantangan ini semakin kompleks karena besarnya jumlah tenaga kerja yang masih bergantung pada sektor energi konvensional, terutama batu bara dan migas.

Peran Serikat Pekerja dalam Transisi Energi

Serikat pekerja merupakan salah satu organisasi yang bisa dikatakan juga terlibat penting dalam transisi energi. Dalam hal ini Serikat pekerja memiliki peran krusial yaitu sebagai “pengawas” berjalanya transisi energi yang mana mereka harus memastikan bahwa proses berjalanya transisi energi harus memenuhi hak hak dan keamanan pekerja yang terlibat dalam proses ini.

Selain itu kumpulan serikat pekerja juga turut aktif dalam advokasi transisi energi. Salah satunya merupakan advokasi transisi energi yang dilaksanakan pada 10 Desember 2025 di Hotel Aryaduta Jakarta dimana banyak serikat pekerja yang turut hadir. Dalam hal ini mereka membahas terkait keadilan transisi energi.

Menuju Masa Depan Energi yang Inklusif

Ke depan, peran buruh di sektor energi tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berevolusi. Digitalisasi, otomatisasi, dan teknologi hijau akan mengubah cara kerja di sektor ini. Oleh karena itu, investasi pada pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci.

Bagi Indonesia, memastikan bahwa buruh tidak tertinggal dalam proses transisi energi adalah sebuah keharusan. Tanpa keterlibatan dan kesiapan tenaga kerja, target besar seperti net zero emission akan sulit tercapai.

Pada akhirnya, transisi energi bukan hanya soal teknologi atau kebijakan, tetapi juga tentang manusia—mereka yang bekerja di balik layar untuk memastikan energi tetap mengalir ke seluruh negeri.

Sumber:

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). (n.d.). Menjadikan pekerja sebagai titik sentral dalam transisi energi. https://www.kspicitu.org/menjadikan-pekerja-sebagai-titik-sentral-dalam-transisi-energi/

Muhamad., N. (2025). Awal 2025, mayoritas pekerja di Indonesia bekerja sebagai buruh. https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/681c1f97a5ec6/awal-2025-mayoritas-pekerja-di-indonesia-bekerja-sebagai-buruh

Nugraha., A. (2025, December 10). Transisi energi harus adil: Serikat pekerja tolak privatisasi dan tekankan kepemilikan publik. https://spsibekasi.org/2025/12/10/transisi-energi-harus-adil-serikat-pekerja-tolak-privatisasi-dan-tekankan-kepemilikan-publik/

Contributor: Ardika Dhafka Alhaqie

Editor: Naga Pamungkas

Yogyakarta, PSE UGM — Pusat Studi Energi UGM (PSE UGM) bersama Pertamina Hulu Rokan (PHR) baru saja menyelesaikan kegiatan Site Visit Audit Energi yang berlangsung pada 20–24 April 2026 di Wilayah Kerja Rokan, Provinsi Riau, meliputi Duri, Minas, dan Rumbai.

Dalam kegiatan ini, tim PSE UGM turun langsung ke lapangan untuk melihat dan memverifikasi berbagai peralatan yang termasuk dalam kategori Significant Energy Usage (SEU). Mulai dari water injection pump, production wells, gas turbine, hingga steam station, semuanya ditinjau secara langsung untuk memastikan kesesuaian antara hasil audit dengan kondisi nyata di lapangan.

Bukan sekadar kunjungan biasa, site visit ini jadi momen penting untuk memperdalam pemahaman teknis sekaligus melihat praktik pengelolaan energi secara langsung di sektor hulu migas. Tim juga mendapatkan banyak insight menarik, mulai dari best practice hingga berbagai temuan yang bisa menjadi bahan evaluasi dan pengembangan ke depan.

Kabar baiknya, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Koordinasi yang solid antara tim auditor PSE UGM dan pihak PHR menjadi kunci suksesnya kegiatan ini.

Tak hanya soal teknis, kegiatan ini juga mempererat hubungan kerja sama antara auditor dan auditee. Harapannya, hasil dari site visit ini dapat mendukung upaya peningkatan efisiensi energi yang lebih optimal dan berkelanjutan di Wilayah Kerja Rokan.

 

Selat Hormuz atau kerap dikenal sebagai Strait of Hormuz merupakan salah satu selat yang ada di Iran dan bisa dikatakan sebagai pembuluh nadi peredaran minyak dunia. Penobatan ini tidak lain dikarenakan posisinya sebagai selat yang dilalui oleh 20% pengangkut minyak dan gas alam.

 

Akhir-akhir ini dibuka dan ditutupnya selat hormuz masih bisa dikatakan belum cukup stabil, hal ini masih didasarkan pada ketegangan politik antara Amerika-Israel dan Iran. Selat Hormuz pertama kali di tutup pada awal maret tepatnya pada 02 Maret 2026. Setelah ketegangan politik mereda, selat sebesar 55 KM ini sempat dibuka pada 17 April walau pada akhirnya satu hari kemudian (18 April 2026) selat ini kembali ditutup dikarenakan meningkatnya ketegangan politik. Akhirnya, tepatnya 2 hari kemudian, selat ini

 

Keuntungan Pembukaan Kembali Selat Hormuz Bagi Indonesia

 

Pembukaan kembali Selat Hormuz memberikan beberapa peluang dampak positif yang menguntungkan bagi indonesia salah satunya adalah penurunan tekanan harga minyak bumi. Dengan terbukanya selat ini, maka tekanan harga minyak bumi global akan cenderung menurun sehingga hal ini dapat membantu potensi pembengkakan subsidi energi dalam APBN.

 

Selain itu kelancaran pasokan energi indonesia juga dapat lebih terjamin. Beberapa waktu lalu pernah diisukan bahwa bahan bakar minyak di indonesia hanya cukup bertahan sampai 20 hari saja. Pada dasarnya,  Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia juga mengandalkan kegiatan impor kepada negara-negara timur tengah dalam hal minyak mentah. Maka dari itu, dibukanya Selat Hormuz dapat meredakan kelancaran pasokan energi sehingga dapat berjalan seperti semula kembali.

 

Ketiga merupakan stabilitas harga logistik bahan bakar. Selat hormuz merupakan jalur logistik bagi 20% pengangkut minyak dunia. Ditutupnya selat ini mengakibatkan kapal-kapal tanker pengangkut minyak tertahan yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya logistik.  Dengan dibukanya selat ini, biaya logistik tidak membengkak dan harga bahan bakar pun akan tetap stabil.

 

Terakhir, keamanan kapal logistik. Seiring dengan penutupan selat hormuz, Iran menutup semua akses melintas dan mengancam akan meledakkan kapal tanker pengangkut minyak yang melintas tanpa adanya izin. Dengan dibukanya selat ini, kapal tanker pun bebas melewati selat ini walau masih dalam pengawasan militer Iran.

 

Sources:

Butler, G., & Mann, T. (2026). Apa yang terjadi jika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur minyak global?.

https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62drdgdn44o

CNN Indonesia. (2026, April 20). Iran buka lagi Selat Hormuz tapi ancam tutup jika blokade AS lanjut.

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260420204445-120-1350153/iran-buka-lagi-selat-hormuz-tapi-ancam-tutup-jika-blokade-as-lanjut

 

Respati, A.,  & Djumena, E. (2026, April 18). Dampak pembukaan Selat Hormuz bagi ekonomi Indonesia.

https://money.kompas.com/read/2026/04/18/170700226/dampak-pembukaan-selat-hormuz-bagi-ekonomi-indonesia